Butuh Dirjen Hubla yang “Negarawan”

0
480
Ilustrasi Foto: Istimewa

Oleh: Capt.Dwiyono Soeyono, M.Mar*

Sebagai rumah organisasi profesi bagi para tenaga ahli maritim niaga, dan sebagai anak kandung dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) maka Ikatan Korps Perwira Pelayaran Niaga Indonesia (IKPPNI) sempat dimintai untuk memberikan masukan-masukan berkenaan kriteria bagi seorang Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Dirjen Hubla) yang diharapkan dapat muncul agar kenyamanan kegiatan produktivitas positif semua pemangku kepentingan terkait dengan matra transportasi laut terakomodir.

Ada 2 aspek yang harus dipertimbangkan dan diselaraskan, yakni aspek hukum negara dan aspek praktisi lapangan. Namun dalam ulasan IKPPNI akan lebih banyak mengulas sisi pandang aspek praktisi, mengingat sebenarnya aspek hukum negara sudah sangat banyak dan baik serta masyarakat sudah faham secara umum, contohnya seperti Undang-Undang ASN.

Kemenhub membawahi 4 matra transportasi: Darat, Laut, Udara, Kereta Api. Setiap matra yang dipimpin oleh posisi Dirjen, memiliki masalah dan ruang lingkup yang unik dan berbeda. Harus disadari berdasarkan masing-masing karakter matra transportasi, adalah Darat dan Kereta Api tidak bersinggungan langsung dengan dunia internasional dan badan dunia dalam pengelolaannya sehari-hari.

Bila memahami dasar latar belakangan pemahaman karakter matra transportasi tersebut, maka tentunya kebutuhan figur, kriteria dan kualifikasi dari pimpinan masing-masing matra juga akan berbeda. Ada pimpinan yang dituntut berwawasan setingkat internasional.

Lingkup maritim adalah salah satu bagian dari 2/3 luasnya wilayah negeri ini, di mana seringkali pengembangan pelosok-pelosok pesisir terpencil sebagai alternatif terbaik (termurah) hanya matra transportasi laut pilihannya. Karena memang harus diakui akhirnya dimanapun, pelabuhan laut identik dengan gerbang ekonomi bagi suatu wilayah. Contoh negara sekecil Singapura, bila didata garis pantainya maka hampir 80% pantainya sudah dialihfungsikan untuk sarana Pelabuhan.

Kontrol utama dan kebijakan-kebijakannnya, segala hal berkaitan dengan aspek maritim termasuk SDM pelaku-pelaku pemangku kepentingan berada di pundak Dirjen Perhubungan Laut. Jadi, bisa dibayangkan bila gerbang-gerbang ekonomi dalam negeri maritim itu tidak lancar berfungsi akibat dari pejabat yang tidak kompeten, dampaknya juga perputaran ekonomi sektor maritim bisa mampet.

Kembali kepada mengulas sisi pandang aspek praktisi dengan harapan muncul figur Dirjen Hubla yang mumpuni.

Dalam proses penilaian (assessment) setiap tingkat posisi Pimpinan dalam organisasi, 3 hal kunci yang selalu dijadikan parameter pertanyaan mendasar:

  1. Do they have the competencies to be a leader?
  2. Do they have the commitment to be a leader?
  3. Do they have the character to be a good leader?

Parameter pertanyaan-pertanyaan di atas berlaku secara umum untuk organisasi di luar tata kelola jabatan tinggi pemerintahan, dimana topik bahasan kali ini tidak bisa lepas dari kaitan posisi pejabat tinggi negara. Parameter tambahan dari IKPPNI adalah mungkin harus digali, apakah calon memiliki sikap dan jiwa sebagai Negarawan? Salah satu contoh yang bisa kita ambil adalah Dr. (H.C.)Drs. H. Mohammad Hatta (populer sebagai Bung Hatta; lahir dengan nama Mohammad Athar di Fort de Kock, Hindia Belanda, 12 Agustus 1902 – meninggal di Jakarta, 14 Maret 1980 pada umur 77 tahun) adalah negarawan dan ekonom Indonesia yang menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia pertama.

Mengapa harus memiliki sikap jiwa Negarawan? Ambil salah satu contoh kongkrit seorang pemimpin yang layak dan diakui mendapatkan gelar negarawan salah satunya adalah proklamator Mohammad Hatta, atau Bung Hatta. Bukan hanya karena jasa-jasanya sebagai Bapak bangsa (founding father) Republik Indonesia semata, tetapi terutama karena sikapnya yang selalu mengutamakan kepentingan bangsa di atas segalanya.

Ujung laut pesisir paling barat pantai pulau-We hingga ujung pesisir pantai utara dan selatan perbatasan Irian dengan PNG adalah kepentingan bangsa.

Fokus pada pakem parameter karakter kepemimpinan, hal ini sangat penting karena ini adalah bagian tersulit untuk didefinisikan, diukur, dinilai dan dikembangkan. Tujuan utamanya adalah mendefinisikan dimensi-dimensi dari karakter kepemimpinan yang terkait tata kelola ketatanegaraan untuk kepentingan bangsa.

Pakem berpatokan pada karakter di atas hampir saja punah dan tidak membumi, cenderung dikebumikan alias RIP dalam perjalanan yang objektif dalam proses assessment pencalonan posisi setingkat pejabat tinggi negara. Hal demikian berbahaya untuk kepentingan bangsa.

Walaupun kompetensi bukan satu kemutlakan persyaratan, namun bisa juga sudah berganti iklim yang menganggap parameter ”karakter” adalah kata usang. Bagaimanapun tidak bisa mengesampingkan peran vitalnya menyaring mutu karakter sebagai bagian dari kepemimpinan (leadership). Dengan memiliki karakter kepemimpinan yang baik, secara mendasar merupakan bahan dasar pembentukan pengikutsertaan dunia di sekitar kita, apa-apa yang harus diperhatikan, apa yang harus diperkuat, siapa saja pemangku kepentingan yang dilibatkan berbicara, apa saja yang bernilai tambah, tindak lanjut tepat aksi apa yang dipilih, kecermatan memutuskan, dan lain-lain.

Mengapa Karakter Seorang Pemimpin itu Penting?

Karakter itu dasar yang sangat penting dalam efektivitas pengambilan keputusan. Kesalahan-kesalahan umumnya sering timbul akibat dari kelemahan kompetensi sang pimpinan. Keputusan-keputusan sulit dan menantang bisa saja dibuat oleh pihak lain bagian dari team, dimana bisa terjadi terasa dengan tuntutan karakter yang salah.

Contoh sederhana, masalah maritim harus diputuskan oleh karakter pemimpin maritim kompeten. Akan berbeda hasil, bila masalah yang sama diputuskan oleh pakar dengan karakter bukan maritim. Ciptakan budaya perbedaan pendapat yang konstruktif hingga walaupun timbul pihak mitra akan menantang keputusan-keputusan pimpinan, tidak perlu ragu dan ketakutan akan konsekuensinya karena memang diperlukan karakter demikian.

Kegagalan dalam menentukan parameter dimensi karakter dalam kepemimpinan sebaiknya dihindari. Banyak sudah teori-teori usang berikut perangkat-perangkat aturan negara yang baik bisa dipakai, namun itu sulit berjalan di saat “keseimbangan” antara teori, peraturan-peraturan, pelaku-pelaku praktisi lapangan sudah tidak mau saling menjaga dan terjaga.

Akhirul kalam, tidak ada manusia sempurna dengan konsekuensi tidak ada kebijakan sempurna. Karena itulah kita ada dengan dinamika, pemangku pembuat kebijakan dan pemangku pelaksana kebijakan, untuk saling mengisi dan menyempurnakan.

Menyoroti layaknya karakter pemimpin yang dicari, sang pemimpin harus menjawab dalam proses penilaian (assessment) yang objektif, dikawal dengan tim assesment yang juga punya wawasan sama untuk kepentingan bangsa. Fokus terbarukan dan konsisten dalam mengusung karakter pemimpin yang baik akan memercikkan cahaya aura individu-individu terbaik di negeri ini dan memberikan bekal bahan bakar dalam perjalanan mereka untuk menjadi sang pemimpin maritim niaga: Dirjen Hubla.

Reputasi maritim niaga NKRI di mata dunia, berada di tangan sang Dirjen Hubla mendatang. Lahirkanlah pemimpin maritim niaga yang tepat, ekonomi negeri maritim meningkat, bangsa semakin bermartabat!

*Penulis adalah Praktisi Maritim Niaga – Ketua Umum IKPPNI