BUMD Benuo Taka Siap Garap ‘Blok Eastkal’

0
1012
Blok Eastkal

 

Blok Eastkal

Perjuangan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) melalui pola Bussines to bussines diluar PI 10% ingin mengelola Blok Eastkal adalah hal yang wajar mengingat sudah lebih 40 tahun PPU hanya menjadi penonton atas SDA-nya yang dieksploitasi asing.

PPU melalui BUMD Benuo Taka memiliki hak yang sama  sebagai petani penggarap melanjutkan operasi Blok Eastkal yang secara teknis, financial dan human capital sudah tidak ada masalah. Termasuk semangat untuk tetap mempertahankan dan meningkatkan produksi jika memang BUMD yang ditetapkan sebagai operator ship-nya.

Wahdiat Alghazali  Direktur Utama BUMD Benuo Taka mengatakan bahwa seharusnya blok pada phase slot declining ini lebih tepat diberikan ke BUMD sama persis saat Blok Wailawi (ex Vico) diserahkan 100% ke BUMD Benuo Taka yang sampai sekarang masih tetap berproduksi.

Bupati PPU juga sudah mengirimkan permohonan Joint Study ke Menteri ESDM, tetapi sampai sekarang belum dijawab. “Seharusnya sebagai Menteri menghargai surat dari kepala daerah sebagai bagian dari komitmen hubungan/koordinasi pusat dan daerah,” tegas Wahdiat usai pertemuan Pokja Blok Eastkal dengan Dirjen Migas beberapa waktu lalu.

Ia meyakini jika Menteri ESDM menyetujui permohonan Joint Study dengan menunjuk UPN didampingi BUMD Benuo Taka, untuk mempersiapkan dalam mengelola Blok Eastkal.

“Apalagi Pertamina HP tidak berminat untuk mengelola Blok yang berakhir pada 24 Oktober 2018 ini. Eastkal juga rencananya akan dilakukan unitisasi dengan Blok Attaka,” bebernya.

“Kesiapan kami salah satunya kami sudah membuat HoA dengan Bumi Siap Pusako dan merekrut beberapa ekspertis Migas yang siap berada di belakang BUMD,” tambah dia.

Komisi VII juga sudah setuju jika BUMD yang mengelola Blok Eastkal yang dibuktikan dengan dukungan saat Bupati PPU beserta seluruh stakeholder  melakukan hearing dengan Komisi VII DPR RI.

Menurut Wahdiat, Menteri ESDM seharusnya melihat kegigihan minat daerah mengelola Blok Eastkal pasca Chevron mundur ini hendaknya disikapi sebagai langkah maju yang harus diapresiasi mengingat BUMD juga sebenarnya mampu tetapi hanya tidak pernah diberi kesempatan saja.

“Isu rawan gejolak sosial akan timbul jika usaha daerah tidak direspon oleh pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM. Mengingat saat ini Kaltim khususnya PPU sudah kehilangan fiskal daerah secara signifikan akibat anjloknya DBH Migas yang diterima daerah penghasil migas dalam 3 tahun terakhir ini,” ungkap dia.

Pihaknya akan terus berupaya semaksimal mungkin pro aktif meyakinkan Menteri ESDM agar Blok Eastkal dapat kami kelola yang tentunya kami siap dengan berbagai requirement yang diperlukan mengingat kami juga berstatus PSC.

“Kami akan menyarankan kepada Bupati untuk bersurat kepada Presiden mengingat Menteri ESDM tidak menghargai komunikasi yang sudah dilakukan Bupati PPU,” pungkasnya.