BKI Jadi ‘Leading Sector’ Holding BUMN Jasa Survei, Mampukah?

0
220
Ilustrasi Foto: Istimewa

Jakarta (Samudranesia) – Eksistensi PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) menjadi sorotan dalam pencapaian Indonesia sebagai negara maritim yang besar. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 66 Tahun 2021 yang ditandatangani 4 Mei 2021 lalu oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) memuat  penyertaan modal negara kepada PT. BKI melalui pengalihan saham PT. Surveyor Indonesia (SI) sebanyak 21.279 saham Seri B dan PT. Seperintending Company Indonesia (Sucofindo) sebanyak 284.000 saham Seri B.

Menurut Peneliti Marin Nusantara, Ahmad Kaimudin SE., M.Si, selain misi menyertaan modal negara kepada BKI, tentu ada harapan Presiden tentang optimalisasi melalui penyatuan dan sinergi BUMN jasa survei.

“Dengan penyertaan modal kepada BKI, perusahaan ini menjadi leading sector pada agenda holding. Ke depan tugas BKI bukanlah perkara mudah,” ungkap Ahmad Kaimudin kepada Samudranesia, Kamis (23/9).

Ia mencoba menakar bagaimana kesiapan BKI dalam menyukseskan visi Presiden yang tertuang dalam PP tersebut. Dalam mengukur hal itu, Ahmad mencoba menguraikan beberapa hal seperti capaian BKI 3 tahun terakhir, kemampuan BKI dalam hal meraih pasar domestik dan Internasional serta kepemimpinan dalam internal BKI.

Lanjut dia, sejak 2016 BKI berjuang menjadi anggota International Association of Classification Societies (IACS) namun masih belum menemukan titik terang. BKI terlebih dahulu harus mendapat pengakuan oleh International Maritime Organization (IMO).

“Sehingga sulit bagi BKI untuk mengembangkan usahanya dalam kancah internasional. Jika melihat kinerja BKI tahun 2019 sampai tahun 2020 juga mengalami penurunan kinerja, misalnya laba bersih perusahaan pada tahun 2020 menurun 9% dari tahun 2019. Untuk kegiatan survei juga terjadi penurunan 578 survei pada tahun 2020 dari tahun sebelumnya. Termasuk kegiatan Approval, audit dan survei statutori juga menurun 90 kegiatan pada tahun 2020 dari tahun sebelumnya,” beber Ahmad.

“Belum lagi ditambah banyaknya jumlah kecelakaan kapal di Indonesia sepanjang 2019, KNKT mencatat ada 399 laporan kecelakaan kapal laut di mana 32 persennya di antaranya melibatkan kapal penumpang. Jumlah tersebut, meningkat dibandingkan 2018 di mana lembaga tersebut mencatat 354 laporan kecelakaan di mana 26,5 persennya melibatkan kapal penumpang,” tambahnya.  

Baru-baru ini pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Ditjen Hubla Kemenhub) mendapatkan prestasi yang cukup baik yaitu berhasil membuat Indonesia masuk ke dalam kriteria White List dalam Tokyo MoU. Hal ini didasari atas hasil Annual Report Tokyo MoU 2020 atau laporan tahunan yang dikeluarkan oleh Tokyo MoU. Dengan begitu kapal-kapal berbendera Indonesia dapat berlayar mengantarkan muatannya di pelabuhan-pelabuhan Internasional.

Namun sampai saat ini Ahmad belum menemukan rencana konkret BKI dalam berkolaborasi dengan pemerintah untuk melibatkan BKI melakukan survei dan sertifikasi statutoria kapal berbendera Indonesia yang beroperasi di luar negeri dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut kepada BKI.

“Jika melihat itu kita tidak melihat kemajuan yang signifikan terhadap BKI. Padahal Presiden telah menekankan kepada pimpinan-pimpinan instansi negara termasuk BUMN agar tidak bekerja berdasarkan rutinitas belaka, tetapi mempunyai inovasi-inovasi untuk mencapai target-targetnya. Tentu kemajuan pada BKI berkaitan erat dengan visi dan kinerja pemimpinnya,” ungkapnya.

“Jika seperti ini kondisi BKI, ada pribahasa lama mengatakan, jika sudah bisa menyelesaikan tugas yang kecil maka boleh mengambil tugas yang lebih besar. Dengan pribahasa ini saya hendak mengatakan bahwa mengerjakan tugas internalnya saja BKI masih terseok-seok bagaimana bisa memimpin BUMN jasa survei? maka BKI harus banyak berbenah,” imbuh dia.

Dengan begitu, ia mengusulkan kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian BUMN, agar mengevaluasi kinerja BKI secara utuh dan memberikan rekomendasi serta resolusi secara profesional maupun secara struktural dalam tubuh perusahaan tersebut.

“Hal itu agar dapat menyukseskan berjalannya holding BUMN jasa survey,” tandasnya. (*)