Bertemu Menlu China, Menlu Retno Singgung Isu ABK Perikanan Indonesia

0
166
Menlu Retno Marsudi

Jakarta (Samudranesia) – Maraknya praktik perbudakan Anak Buah Kapal (ABK) perikanan Indonesia di kapal ikan China turut menjadi tuntutan pemerintah Indonesia saat bertemu dnegan Menteri Luar Negeri Chinya WangYi.

Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi dalam konferensi persnya bersama Menlu China Wang Yi, Rabu (13/1).

“Saya juga mengangkat kembali isu perlindungan ABK Indonesia, yang bekerja di kapal-kapal ikan RRT. Selain menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah RRT, atas kerja sama yang diberikan dalam penanganan kasus-kasus ABK Indonesia, Saya sekaligus juga memintakan kembali perhatian terhadap masih adanya beberapa isu pending,

Sambung Retno,masalah-masalah yang masih pending itu antara lain soal pemulangan ABK yang masih stranded, penyelesaian hak-hak ketenagakerjaan, perbaikan kondisi kerja yang aman dan kondusif, serta penegakan hukum melalui mutual legal assistance.

Beberapa kasus eksploitasi ABK WNI di kapal ikan China marak terjadi beberapa tahun terakhir. Bahkan ada ABK WNI yang harus merenggang nyawa saat bekerja di kapal ikan China. Begitu pula yang kini masih terlantar di beberapa negara seperti Marshall Islands dan Peru.

Para ABK itu menunggu kepastian dari pemerintah Indonesia serta perusahaan untuk bisa pulang ke tanah air.

Isu lain yang disampaikan Retno adalah permasalahan Laut China Selatan. Dia menyampaikan agar seluruh negara mematuhi hukum laut internasional yang telah ditetapkan oleh PBB.

“Dalam kaitan ini, saya menyampaikan kembali mengenai pentingnya menjaga Laut China Selatan, sebagai laut yang damai dan stabil. Untuk mencapainya, hanya satu hal yang harus dilakukan oleh semua negara, yaitu menghormati dan menjalankan hukum internasional termasuk UNCLOS 1982,” tegasnya.

Sementara itu, Wang Yi menegaskan China siap bekerja sama dengan Indonesia dan negara ASEAN lainnya untuk segera merampungkan kode etik Laut China Selatan sebagai pedoman seluruh negara bersikap terhadap perairan itu.

“Kami akan bekerja sama dengan negara ASEAN lain untuk secara penuh menerapkan kode etik dan merampungkan konsultasi kode etik tersebut sejalan dengan hukum internasional yang dapat melindungi stabilitas dan perdamaian di Laut China Selatan,” kata Wang Yi.

Sebelum bertemu Retni, Menlu Wang Yi terlebuh dahulu menemui Menko Marves Luhut B. Pandjaitan di Danau Toba. China memang menjadi mitra pemerintah dalam mengembangkan kawasan Danau Toba.

Mereka juga menyaksikan penandatanganan dokumen kerja sama (MoU) terkait proyek kerja sama “Two Countries Twin Park” pada Selasa (12/1/2021) lalu di Parapat, Sumatera Utara. Tujuan kerja sama ini untuk membangun model baru industri antara Indonesia dan Tiongkok, membentuk dasar yang efisien bagi investasi dan perdagangan dua arah, serta memperkuat pertukaran kerja sama ekonomi dan perdagangan.

Terkait bidang tersebut, Luhut menyatakan bahwa kedua negara dalam hal ini Indonesia-RRT mampu membuka diri untuk membangun rumah sakit internasional agar tercipta kerja sama yang lebih mumpuni antara rumah sakit, pertukaran dokter dan tenaga kesehatan, serta kolaborasi riset dan teknologi antarnegara.

Dalam hal riset, Luhut juga mengundang perguruan tinggi Tiongkok melakukan kerjasama riset di bidang herbal. Pemerintah Indonesia tengah menyiapkan area seluas 500 hektare di Humbang Hasundutan, Sumatera Utara yang akan difungsikan sebagai Pusat Herbal dan Hortikultura.

“Selain itu, di tengah pandemi ini, saya juga berharap agar kerja sama ekonomi kita tidak berhenti dan dapat terus ditingkatkan. Indonesia memiliki sumber daya yang kaya sehingga diharapkan Indonesia dapat memperluas pasar produknya di RRT, termasuk akses bagi produk sarang burung wallet, perikanan, buah tropis, dan batu bara,” jelas Luhut.

Selain itu, Luhut juga membahas pentingnya kerja sama pengembangan industrial park. Kedua negara akan mengimplementasikan kerja sama bertajuk “Two Countries Twin Park” yang diusulkan oleh Pemerintah Provinsi Fujian yang melibatkan Yuanhong Industrial Park dengan Kawasan Industri Bintan, Kawasan Industri Aviarna, dan Kawasan Industri Batang.

Pembangunan ini diharapkan dapat menjadi model untuk kerja sama selanjutnya antara Indonesia dan RRT. Pada masa mendatang, perusahaan asal RRT juga dapat melakukan investasi di Indonesia, khususnya di bidang hilirisasi industri, mobil listrik, dan baterai lithium.

“Investasi Tiongkok di Indonesia telah memenuhi 4+1 Rule of Thumb yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia, yakni ramah lingkungan, transfer teknologi, penciptaan lapangan kerja dengan menggunakan tenaga kerja lokal, menciptakan nilai tambah, dan model kerja sama business to business (B2B),” bebernya.

“Selain itu, proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung juga diharapkan dapat diperpanjang menjadi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung-Surabaya. Presiden Joko Widodo sudah menyampaikan kepada Presiden Xi Jinping agar RRT dapat berpartisipasi dalam proyek tersebut,” tambahnya. (*)