Bersama Membangun Konservasi Perairan

0
692
MPAG

Indonesia dianugerahi wilayah perairan laut yang luas dengan keanekaragaman hayatinya. Marine Protected Areas Governance (MPAG) hadir untuk mendukung Pemerintah Indonesia mewujudkan kebijakan pengelolaan perairan yang seimbang dengan penjagaan kelestariannya melalui konservasi.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki 3,1 juta km2  perairan teritorial, dengan panjang garis pantai mencapai 95.181 km. Sebaran terumbu karang Indonesia mencapai 32.935 km2 – menguasai 16,5 % luas terumbu karang dunia. Tak heran jika perairan Indonesia juga menjadi “tempat tinggal” yang nyaman bagi ribuan jenis biota laut.

Penyu misalnya. Dari tujuh jenis penyu yang ada di dunia, enam diantaranya ada di Indonesia. Wilayah pesisir Indonesia menjadi rumah bagi sekitar lebih dari 2.000 spesies ikan. Perairan Indonesia juga menjadi habitat bagi 2.500 spesies moluska dan 2.000 spesies krustase.

Estimasi potensi perikanan tangkap di perairan Indonesia mencapai 6,5 juta ton. Sementara lahan budidayanya diperkirakan mencapai 1,1 juta hektar. Keindahan panorama pesisir dan pulau-pulau kecil  di negeri bahari ini juga menjadi daya tarik tersendiri, yang  dapat mendulang devisa dari sektor wisata.

Namun, semua kekayaan tersebut lambat laun akan mengalami degradasi. Eksploitas sumberdaya ikan secara besar-besaran dan berlebihan (over-exploitation) menyebabkan kerusakan wilayah perairan dan mengabaikan asas kelestarian lingkungan.

Pemerintah Indonesia sebenarnya sudah menyadari betul kondisi  ini. Salah satunya adalah dengan melakukan zonasi kawasan perairan dan mendorong penetapan kawasan-kawasan tertentu menjadi kawasan konservasi.

Sayangnya, keberadaan kawasan yang mencakup zona inti, zona perikanan berkelanjutan, dan zona pemanfaatan ini juga belum efektif. Di beberapa kawasan masih terjadi penangkapan berlebih (over-fishing), yang menguras sumberdaya ikan.

Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan pembenahan kawasan yang telah terbukti di berbagai tempat dapat mengoptimalkan keuntungan jangka panjang bagi masyarakat. Sampai dengan tahun 2020, KKP menargetkan kawasan konservasi ini akan mencapai luas 20 juta hektar.

Dukungan MPAG pada Pemerintah

Semangat Pemerintah ini mendapatkan dukungan dari Pemerintah Amerika Serikat. Salah satu bentuk dukungannya adalah program Marine Protected Areas Governance (MPAG). Program yang merupakan bantuan dari United States Agency for International Development (USAID) ini bertujuan mendukung pemerintah Indonesia dalam mengembangkan kawasan konservasi secara efektif dan berkelanjutan.

“MPAG merupakan kelanjutan dari program Coral Triangle Support Partnership (CTSP) Indonesia,” jelas Dr. Pahala Nainggolan, Chief of Party MPAG. Menurutnya, program ini selaras dengan kebijakan pemerintah, karena dirancang bersama dengan pemerintah, baik pusat maupun daerah.

Program-program tersebut kemudian dijalankan oleh konsorsium lembaga swadaya masyarakat yang meliputi Conservation International, Coral Triangle Centre, The Nature Conservancy, Wildlife Conservation Society dan WWF Indonesia.

 

Mendukung Program Nasional dan Lokal

Dalam pelaksanaan programnya, MPAG bekerja sama di tingkat nasional dengan direktorat terkait di KKP, serta di tingkat lokal dengan pemerintah daerah. Pada tingkat nasional, MPAG menekankan pengembangan sistem MPA nasional untuk menggambarkan secara komprehensif, memadai, dan memenuhi keterwakilan ekosistem-ekosistem penting di Indonesia.

Sistem ini selanjutnya akan terintegrasi menjadi beberapa sub-sistem. Semisal mendukung ujicoba indikator Ecosystem Approach to Fisheries Management (EAFM) di Direktorat Sumber Daya Ikan (SDI), mendorong implementasi strategi pengembangan SDM dan legalisasi Sertifikasi Keahlian Khusus (SKK) bidang konservasi, mendukung terintegrasinya MPA dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil di propinsi dan kabupaten/kota, serta mendorong penguatan aspek regulasinya.

Sementara di tingkat daerah, MPAG mendukung pengembangan jejaring ekologi kawasan konservasi perairan (KKP) di wilayah Kepala Burung Papua dan KKP Bali. MPAG juga mendukung pengelolaan efektif di Taman Nasional Perairan (TNP) Laut Sawu, Taman Wisata Perairan (TWP) Gili Matra, TWP Anambas, KKP Berau, KKP Nusa Penida, Taman Nasional Wakatobi, dan calon KKP Kei Kecil.

Dalam pelaksanaannya, MPAG mendukung upaya operasionalisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di KKP Kepala Burung Papua, memberikan dukungan pada tim Pengkajian, Penetapan dan Perancangan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan (P4KKP) di TNP Laut Sawu. MPAG juga mendukung finalisasi dan legalisasi Rencana Pengelolaan dan Zonasi TWP Gili Matra, serta melaksanakan Marine Resources Assessment Program (MRAP) untuk membantu penyelesaian rencana pengelolaan dan zonasi di TWP Anambas.

Khusus untuk kawasan konservasi di Kei Kecil, MPAG  mendukung legalisasi pencadangan KKP Kei Kecil Barat dengan membantu penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasinya. “Kawasan ini sangat potensial sekali untuk dikembangkan menjadi kawasan konservasi, mengingat telah menjadi habitat beberapa hewan langka seperti penyu belimbing,” kata Pahala.

Selain itu, MPAG juga memberikan dukungan pada sistem pengelolaan keuangan pemerintah untuk sektor kelautan yang berkaitan dengan kawasan konservasi perikanan. Kajian ini akan mengadopsi beberapa mekanisme standar yang sudah seringkali digunakan. “Kami juga akan menyusun desain penyaluran dana hibah asing, agar tepat sasaran,”ujar Pahala.

konservasi
Masyarakat di pesisir Nusa Penida memanen rumput laut yang ditanam secara lestari di kawasan konservasi perairan. (MPAG)

Kuncinya: Kesejahteraan

 Namun yang paling utama dari semua program yang dijalankan pemerintah dan MPAG ini adalah  untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagai pelaku utama. “Artinya, percuma saja kita punya program yang bagus dan peralatan yang canggih, namun teryata SDM-nya belum siap,” tegas Pahala.

Menurutnya, peningkatan kapasitas dan pengetahuan SDM menjadi penting dalam membangun kawasan konservasi. “Melalui peningkatan kapasitas ini, kita ingin membangun kesadaran masyarakat tentang betapa penting melaksanakan pemanfaatan kekayaan laut secara lestari,” imbuh Pahala.

Sebagai kunci utama, menurut Pahala, adalah mengaitkan konservasi dengan peningkatan kesejahteraan. Lantaran, sumber berbagai permasalahan yang merusak laut sebenarnya adalah kemiskinan. Karena desakan ekonomi, orang cenderung memanfaatkan apa yang ada, termasuk dengan cara-cara yang sebenarnya merusak lingkungan. Padahal, ujar Pahala, hal-hal semacam itu secara jangka panjang berdampak pada masyarakat ini sendiri, karena kehilangan sumber penghidupannya.

Oleh karena itu melalui program MPAG ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama-sama dengan USAID dan LSM berupaya menjaga, supaya aspek konservasi dijalankan secara berimbang dengan tingkat pemanfaatan sumberdaya ikan untuk kepentingan ekonomi. Hal ini semata-mata dilakukan, agar kegiatan konservasi membawa manfaat berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungannya, sehingga kebutuhan generasi mendatang tidak terkorbankan.

 

Advertorial