Antara Ekspor Lobster, Gerindra dan KPK

0
375
Menteri Edhy Prabowo

Jakarta (Samudranesia) – Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo setibanya di Bandara Soekarno Hatta pasca kunjungan kerja ke Amerika Serikat pada Selasa (24/11) tengah malam langsung diamankan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Praktis atas kejadian itu membuat gempar publik hingga petang ini. Berbagai  pemberitaan dan respons masyarakat terhadap info tersebut telah mewarnai jagat media sosia kita.

Terkait itu, pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) masih menunggu informasi dari KPK soal pengamanan Edhy Prabowo.

“Kami masih menunggu informasi resmi dari pihak KPK mengenai kondisi yang sedang terjadi,” ujar Sekretaris Jenderal KKP Antam Novambar di jakarta, Rabu (25/11).

Antam menegaskan, KKP menghargai proses hukum yang sedang berjalan di lembaga anti-rasuah tersebut.

“Kami menghargai proses hukum yang sedang berjalan,” tegasnya.

Mengenai pendampingan hukum atas kasus ini, KKP akan mengikuti prosedur dan ketentuan yang berlaku. Antam pun mengimbau masyarakat untuk tidak berspekulasi terkait proses hukum yang sedang berjalan.

“Mari kita menunggu bersama informasi resminya seperti apa. Dan biar penegak hukum bekerja secara profesional,” pungkasnya.

Penangkapan Edhy Prabowo tersebut terkait dengan ekspor benur atau benih lobster. Bahkan sejumlah orang juga ditangkap termasuk istri Menteri, Iis Edhy Prabowo yang juga merupakan Anggota Komisi V DPR.

“Benar KPK tangkap, berkait ekspor benur,” kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, Rabu (25/11/2020).

Jumlah yang diamankan petugas KPK seluruhnya saat ini 17 orang, di antaranya beberapa pejabat di KKP.Di samping itu juga ada beberapa orang dari pihak swasta.

Turut diamankan sejumlah barang diantaranya kartu Debit ATM yang diduga terkait dengan tindak pidana korupsi dan saat ini masih diinventarisir oleh tim.

Saat ini KPK masih melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap 17 orang tersebut selama 1×24 jam. Dan perkembangan lebih lanjut akan diinfokan oleh KPK.

Soal penangkapan itu, pengamat hukum dari Marhaenis Center, Julia Bea Kurniawaty, SH.MH menilai bahwa KPK sudah memiliki bukti awal yang cukup terkait aksi tersebut.

“Bila sudah melakukan penangkapan tersebut sehingga perlu dicermati bukti awal yang dimiliki KPK dan proses hukum selanjutnya agar tidak menimbulkan multitafsir di masyarakat, apakah penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut murni masalah hukum atau memiliki dimensi kepentingan politik, mengingat Menteri Kelautan dan Perikanan pada kabinet saat ini termasuk salah satu yang dipercaya menjadi menteri sebagai representasi dari partai,” kata Julia dalam keterangannya.

Menurut dia, KPK perlu membuktikan dengan berbagai alat bukti sehingga semua dugaan korupsi dan atau pelanggaran hukum lain yang disangkakan oleh KPK pada Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut dapat terbukti di persidangan.

“Bila KPK dapat membuktikan di persidangan akan mampu meningkatkan kepercayaan publik pada kinerja KPK dan memberi angin segar pada upaya pemberantasan korupsi sekaligus menunjukkan independensi KPK dalam upaya pemberantasan korupsi di tanah air serta membuktikan bahwa proses penegakan hukum tidak pandang bulu dan bebas dari kepentingan politik,” jelasnya.

Namun sambung dia, bila KPK tidak dapat membuktikan di persidangan nanti, maka kepercayaan publik akan menurun karena harapan masyarakat untuk penegakan hukum kasus korupsi oleh KPK khususnya yang menjerat pejabat tinggi negara menjadi pupus.

“Ini sekaligus membuat persepsi masyarakat mengenai dimensi kepentingan politik dalam penegakan hukum pada pejabat tinggi menjadi mengemuka,” ungkapnya.

“Bagaimanapun juga, ada atau tidaknya kasus ini, kita tetap harus selalu optimis untuk mempercayakan penegakan hukum berbagai kasus korupsi di Indonesia pada hukum yang berlaku di Indonesia serta pada insitusi penegak hukum di Indonesia seperti KPK, Kepolisian dan Kejaksaan,” pungkas Julia.

Edhy dan Gerindra

Partai pimpinan Prabowo Subianto itu memutuskan masuk dalam kabinet Pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin pada periode 2019-2024. Jatah 2 menteri pun langsung disabet oleh partai berlambang garuda tersebut.

Edhy Prabowo menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Parta Gerindra. Edhy juga dikenal sebagai orang yang dekat dengan Prabowo dan pernah menjadi Ketua Fraksi Gerindra di DPR.  

Kolega Edhy Prabowo di Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, merasa kaget dengan informasi tersebut. Ia baru mendengar informasi itu dari media nasional.

“Nah untuk itu kami dari Partai Gerindra belum bisa berkomentar lebih jauh. Kami masih menunggu informasi yang valid dari KPK jadi teman-teman media bersabar dulu,” kata Dasco saat ditemui di DPR.

Wakil Ketua DPR itu mengaku telah berkomunikasi dengan Edhy sebelum berangkat ke Amerika Serikat. Isi komunikasi tersebut soal pamitnya Edhy ke Amerika.

Terkait perkara ekspor lobster yang diinformasikan menjadi penyebab ditangkapnya Edhy, Dasco tidak tahu menahu dan belum bisa menjawab.

Lain dengan Dasco, politisi Gerindra Arif Poyuono menyatakan bahwa kejadian ini merupakan pukulan besar bagi partai dan telah menampar muka ketua umumnya.

“Ternyata mulut yang sudah berbusa busa dengan mengatakan korupsi di Indonesia sudah stadium empat ternyata justru Edhy Prabowo yang tertangkap,” kata Arief.

Dengan itu, lanjut dia, Prabowo Subianto harus bertanggung jawab kepada masyarakat pemilih Gerindra atas ketidakmampuan menjaga disiplin para kadernya hingga berpotensi besar menghancurkan marwah partai.

“Sudah sejak awal harusnya Prabowo Subianto yang katanya ingin Indonesia bersih dari KKN, harusnya mengingatkan dan melarang para kadernya dan keluarganya untuk memanfaatkan kekuasaan untuk berbisnis, contoh saja izin ekspor lobster banyak yang diberi izin kepada perusahaan perusahaan yang berkaitan dengan kader Gerindra dan keluarga. Tapi nyata justru mendiamkan saja dan bisu seribu bahasa,” pungkasnya.