ANLI Protes Ketidakjelasan Regulasi Larangan Ekspor BBL

0
581
Ketua ANLI Rusdianto Samawa/Samudranesia

Jakarta (Samudranesia) – Usulan untuk melarang ekspor Benih Bening Lobster (BBL) kian menguat pasca ditangkapnya Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo pada November 2020 lalu. Naiknya Sakti Wahyu Trenggono sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan pengganti Edhy Prabowo pun langsung menyatakan larangan ekspor BBL.

Ekspor BBL yang diatur dalam Permen KP No.12/2020 hingga saat ini belum dicabut atau diganti dengan Permen yang baru. Larangan ekspor BBL baru ditetapkan oleh Surat Penetapan Waktu Pengeluaran (SPWP) dalam Surat Edaran Nomor B. 22891/DJPT/PI.130/XI/2020 yang ditandatangani Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Muhammad Zaini, Kamis 26 November 2020.

Penerbitan surat itu pun hanya berlaku sementara, namun efeknya penangkapan para pencari atau pengepul BBL di berbagai daerah terjadi.

Terkait itu, Ketua Umum Asosiasi Nelayan Lobster Indonesia (ANLI) Rusdianto Samawa memprotes keras Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) atas ketidakjelasan regulasi larangan tersebut.

Menurut dia, pembatalan regulasi jangan hanya menggunakan pernyataan-pernyataan di media massa. Rusdianto meminta Menteri Trenggono agar mengatur tata laksana lobster di Indonesia melalui regulasi.

“Maka pembatalannya harus menerbitkan regulasi yang sama dan sederajat. Tidak bisa atas bunyi statement doang. Jangan bernegara sesuai kehendak karena dianggap melekat unsur kekuasaan jabatan itu sendiri. Bernegara tidak berdasarkan kata-kata dan pengumuman. Bernegara ini harus berjalan di atas jalan regulasi yang telah dibuat atas kesepakatan dan kehendak rakyat,” ujar Rusdianto kepada Samudranesia, Minggu (7/3).

Sebaliknya, Permen No 12/2020 tentang pengelolaan lobster sudah sah dan menjadi tanggung jawab untuk dilaksanakan. Lanjut Rusdianto, soal dampak dari aturan tersebut terjadi peristiwa hukum luar biasa, seperti korupsi, maka itu harus dikembalikan kepada pribadi pejabat itu sendiri yang harus mempeertanggungjawabkan perbuatannya.

“Jangan sampai pejabat KKP setingkat menteri membatalkan regulasi hanya dengan statement di media. Jabatan menteri saja diatur oleh regulasi UU. Lagi pula, melarang ekspor BBL itu harus ada solusi, lalu apa solusinya?” tegasnya.

Juru Bicara KKP Doni Ismanto menyatakan bahwa saat ini pihaknya memang sedang menyusun peraturan baru. Namun untuk saat ini, mengekspor BBL masih dilarang. Menangkap BBL hanya boleh dilakukan untuk budidaya.

“Penangkap BBL pun semuanya juga harus didata oleh UPT-UPT kita. Jadi mereka harus terdaftar dan itu juga hanya boleh dilakukan untuk budidaya,” ungkap Doni saat dimintai keterangan, Rabu (3/3). (*)