ANLI: Larangan Ekspor BBL Jangan Hanya Berdasarkan ‘Haters’ di Media Sosial

0
411
Foto istimewa

Jakarta (Samudranesia) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah melarang ekspor benih bening lobster (BBL). Namun kebijakan pelarangan itu belum ditetapkan di dalam sebuah regulasi resmi seperti halnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP).

Hal itu langsung mendapat respons keras dari Asosiasi Nelayan Lobster Indonesia (ANLI). Menurut Ketua Umum ANLI Rusdianto Samawa, ketidakjelasan larangan ekspor itu sangat merugikan nelayan lobster yang menggantungkan hidupnya dari menangkap BBL.

“KKP jangan mendengar ocehan para haters di media sosial. Alasan melarang Benih Lobster itu karena media sosial ribut dan KKP era Edhy menjadi olok-olokan di media sosial,” ucap Rusdianto kepada Samudranesia, Minggu (7/3).

“Itu argumentasi tidak masuk akal sama sekali. Seharusnya KKP memberi ilmu pengetahuan kepada masyarakat bahwa benar, benur itu kekayaan alam Indonesia. Namun, benur itu bukan bersumber dari alam laut Indonesia. Benur itu berasal dari perairan negara lain yang melakukan perjalanan dari Samudera Hindia hingga perairan selatan laut Indonesia,” bebernya.

Dia menyebut benur itu hidupnya sudah terancam. Berdasarkan riset Komnaskajiskan, survival rate BBL hanya 0,01 persen. Itupun lolos dari mangsanya sekitar 1 ekor saja dari 100 ribu – 5 juta ekor dalam satu kantong karapas telur.

“Benur itu juga bukan Larva, kajiannya banyak. Pengertian Larva itu adalah benih yang ada dari indukan bersifat stagnant di tempat, seperti telur kepiting. Nah, benur ini bukan larva karena bersifat migrasi. Larva itu sesungguhnya tidak melakukan migrasi dari daerah tertentu ke daerah lainnya. Inilah para pemangku kebijakan di pemerintah, tidak berusaha menjelaskan secara fakta ke masyarakat,” tegasnya lagi.

Masih kata dia, masyarakat hanya menyerap informasi dari sebelah pihak bahwa penangkapan benur itu mengancam nelayan kecil.

“Ancaman dari mana? Wong, nelayan penangkap benur saja kerambanya dari bibir pantai ke dalam hanya jarak 100 meter. Jadi aneh yang bilang nelayan Benih Lobster merusak lingkungan. Apalagi, kelompok yang sok tahu atas nama pemerhati lingkungan. Sok-sokan bilang pocong (alat tangkap nelayan) merusak lingkungan,” tegasnya.

Dia menjelaskan pocong itu tidak lebih dari semengkot (semeter kotor) untuk menangkap benih lobster.

“Melarang, menangkap benih lobster itu sama juga melarang nelayan untuk budidaya, melarang selamatkan hidupnya yang 0,01 persen itu,” tegasnya lagi.

“Dari kapan hasil budidaya di Indonesia bisa memberikan manfaat kesejahteraan?. Budidaya di Indonesia itu paling lama 7-9 bulan lamanya. Penyiapan pakan sulit juga. Daya beli lobster hasil budidaya sangat rendah. Sementara, daya beli lobster hasil tangkapan alam sangat tinggi dengan menyelam pakai kompresor,” ulasnya.

Rusdianto menyatakan bahwa alasan pelarangan penangkapan benih lobster untuk memberikan kesejahteraan bagi para nelayan dengan cara dibudidayakan sampai dengan ukuran konsumsi sangat tidak tepat.

“Mestinya, kebijakan itu bermanfaat, seimbang antara keinginan masyarakat dengan kepentingan sesaat bagi kelompok tertentu. Kalau alasannya, bila pemerintah biarkan benih BBL diekspor ke luar negeri, maka yang akan diuntungkan adalah negara tujuan ekspor yang membeli benur tersebut, argumentasi ini lagu lama, dari sejak 7 tahun lalu sudah muncul,” selorohnya.

Dia menegaskan suatu argumentasi seharusnya ada pada tataran regulasi yang berisi evaluasi pada teknis pelaksanaan di regulasi sebelumnya.

“Kalau ada tikus makan di lumbung padi, ya dicarikan tikusnya, jangan dibakar lumbungnya. Saat ini, apabila KKP benar-benar melarang penangkapan benur, maka sudah pasti membakar lumbungnya. Sangat sulit sekali nelayan bisa bangkit sejahtera. Tidak semua nelayan tangkap bisa budidaya, seperti keinginan pemerintah,” pungkasnya. (*)