Amankan 2 Kapal Tanker Asing, ‘Legal Standing’ Bakamla Kembali Jadi Pertanyaan

0
335
2 kapal tanker berbendera asing yang diamankan Bakamla di perairan Pontianak. Dok Foto: Humas Bakamla

Jakarta (Samudranesia) – Penangkapan 2 kapal motor tanker MT Horse berbendera Iran dan MT Frea berbendera Panama oleh Bakamla, Minggu (24/1) lalu di perairan Kalimantan berujung protes dari Kementerian Luar Negeri Iran.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Saeed Khatibzadeh dalam keterangan persnya menyatakan bahwa penyitaan itu terjadi karena “masalah teknis” dan ia sepertinya mengisyaratkan bahwa insiden ini “biasa terjadi di sektor pengiriman oleh kapal”.

“Otoritas Pelabuhan kami dan perusahaan pemilik kapal sedang mencari penyebab masalah dan menyelesaikannya,” kata Khatibzadeh dalam konferensi pers mingguan yang disiarkan televisi, seperti dilaporkan kantor berita Reuters.

Hingga saat ini Kementerian Luar Negeri RI menyatakan pihaknya juga belum mendapat laporan dari Bakamla. Sementara itu Bakamla melaporkan bahwa kedua kapal ini telah melaksanakan ship to ship transfer BBM illegal, tidak mengibarkan bendera kebangsaan, AIS dimatikan serta MT Frea melaksanakan oil spiling.

Terkait itu, Direktur National Maritime Institute (Namarin) Siswanto Rusdi memandang bahwa penahanan kapal asing oleh negara pantai bisa dilakukan asalkan memiliki legal standing yang jelas.

“Kapal sedang lalu lintas damai di perairan ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia) kita. Prinsipnya kapal itu harus melintas secepat mungkin, otoritas negara pantai harus memfasilitasi lintas damai itu sedapat mungkin tidak ditahan atau dicegat,” ungkap Siswanto dalam wawancara dengan MNC Trijaya 104,6 FM, Selasa (26/1).

“Yang kita diskusikan soal legal standing Bakamla, apakah dalam lintas damai ada nggak kewenangan Bakamla menahan itu? Karena jika (kapal asing) mematikan AIS itu pelanggaran bukan tindak pidana,” jelasnya.

Baca Juga:

Kemudian soal dugaan transfer BBM ilegal, Siswanto menyebut maksud ilegal di sini jika minyak tersebut berasal dari Indonesia. Sementara dari informasi yang ada, minyak tersebut berasal dari Iran dan negara tersebut biasa mengirimkan minyak ke seluruh dunia.

Atas hal itu, menurut dia wajar jika Kemlu Iran melayangkan protes atas penahanan kapalnya itu. Siswanto mengimbau agar pemerintah Indonesia bisa menjawab protes itu dengan baik.

“Kalau mau ditindaklanjuti secara hukum, siapa yang mau memprosesnya. Seingat saya Bakamla tidak memiliki kewenangan itu. Bakamla memang melakukan tugas penegakan hukum kemudian dia serahkan lagi ke yang khusus, misalkan kepolisian,” terang Siswanto.

Dalam pasal 59 ayat 3 UU No 32/2014 tentang Kelautan disebutkanDalam rangka penegakan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi, khususnya dalam melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia, dibentuk Badan Keamanan Laut’. Selanjutnya di Pasal 63 ayat 1 poin b menyebutkan bahwa Bakamla dapat memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan menyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang untuk pelaksanaan proses hukum lebih lanjut.

Maka kejadian penahanan 2 kapal tanker berbendera asing itu Bakamla akan menyerahkan ke instansi lain yang berwenang melaksanakan proses hukum lebih lanjut yang yakni kepolisian atau pengadilan.

Berdasarkan keterangan Bakamla, kapal itu akan dikawal menuju Batam dan seluruh awak kapalnya telah diamankan.

Siswanto mengungkapkan bahwa hal ini dapat berimplikasi luas di dunia internasional mengenai pemahaman kita terhadap hukum laut internasional. Terutama soal keabsahan institusi yang berwenang di laut.

“Kita harus bisa jelaskan posisi keabsahan kita karena ini implikasinya luas bagi pemilik kapal dan ini yang harus diperhatikan oleh negara pantai manapun. Jadi memang begitu rumitnya sistem hukum maritim kita,” pungkasnya. (*)