ALFI Minta Pemerintah Bentuk Kelembagaan Logistik Nasional

0
186
Ketua DPP ALFI Yukki Nugrahawan Hanafi (tengah). Foto: Dok Pribadi

 

Jakarta (Samudranesia) – Kondisi bisnis logistik pada triwulan pertama tahun 2021 ini terus mengalami pertumbuhan yang baik sejalan dengan menaiknya pertumbuhan ekonomi dan investasi nasional.

Di tengah bergeliatnya kondisi logistik nasional itu, Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) mendorong agar pemerintah menciptakan suatu iklim logistik yang baik melalui perangkat undang-undang dan kelembagaan yang memadai.  

“Pemerintah juga perlu mempertimbangkan adanya usulan untuk menaikkan payung hukum Sislognas (Sistem Logistik Nasional) menjadi Undang-Undang dan pembentukan Kelembagaan Logistik Nasional. Alasannya, Sistem National Logistic Ecosystem (NLE) juga diharapkan dapat memicu perbaikan sektor logistik nasional ke depan,” ucap Ketua Umum DPP ALFI Yukki Nugrahawan Hanafi dalam keterangannya, Rabu (7/4).

“Kita melihat investasi sudah masuk kembali karena ada rasa optimistis di mana vaksinasi Covid-19 sudah berjalan. Sebagai pelaku bisnis logistik, kita berharap hal ini dapat terus ketingkat yang lebih baik. Tentunya belum sesuai yang kita harapkan tapi pertumbuhan logistik kita harapkan pada akhir tahun 2021 bisa sekitar 7 persen,” tambahnya.

Yukki mengatakan, berbagai capaian program dalam sistem logistik nasional (Sislognas) saat ini perlu diapresiasi. Kendati sistem tersebut masih perlu dievaluasi terhadap implementasinya di lapangan, Yukki tetap optimis pertumbuhan logistik tetap terjadi.

Dia menyebut sejumlah capaian Sislognas terus terjadi beberapa dalam beberapa tahun terakhir, antara lain dengan terbitnya Perpres No 71 tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang sudah diubah dengan Perpres No:59 tahun 2020.

Selain itu, sambung dia, pertumbuhan logistik sampai dengan akhir tahun 2019 juga ditandai dengan adanya 46 Proyek Strategis Nasional (PSN) yang meliputi jalan tol, bandara, pelabuhan, bendungan, pembangkit listrik dan rel kereta api dengan investasi mencapai Rp 159 Triliun.

“Capaian lainnya, sampai dengan 1 Februari 2021,telah ada 187 Pusat Logistik Berikat di 187 lokasi. Selain itu, indikator kinerja logistik yang membaik juga bisa dilihat dari dwelling time di pelabuhan yang semakin baik yakni pada Februari 2021 hanya 2,68 hari,” ungkapnya.

Dia juga melihat kunci sukses dalam Sislognas ini masih perlu dikelola secara akurat, cepat serta terintegrasi melalui Badan Independen (Ad hoc) yang berperan secara aktif dan terkoordinir di bawah kepemimpinan dan kewenangan khusus sehingga mampu melakukan koordinasi lintas kementerian/lembaga (K/L) dalam menentukan kebijakan tehnis yang komprehensif.

“Karena itu, ALFI menilai sudah saatnya Indonesia memerlukan leading sector yang urus soal logistik nasional,” ucap Yukki.

Oleh karena itu, meskipun kondisi pandemi belum juga usai sampai sekarang ini, namun sektor logistik masih bisa bergerak tumbuh lantaran masuk dalam 11 sektor yang diijinkan tetap berjalan.

“Kecendrungan tumbuhnya bidang Logistik telah terlihat di semester akhir tahun 2020 lalu. Di sisi lain kitapun masih menghadapi  permasalahan sulitnya mendapatkan kontainer 20 feet, khususnya untuk ekspor yang bukan saja Indonesia tapi terjadi hampir di seluruh dunia,” bebernya.

Yukki yang juga menjabat Chairman Asean Federation of Freigt Forwarders Association (AFFA) mengemukakan pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun ini juga menjadi angin segar bagi pelaku usaha logistik.

Sebagaimana diketahui, Pemerintah mengeluarkan proyeksi optimistis untuk perekonomian nasional di Triwulan I tahun 2021 meskipun pertumbuhan ekonomi pada Triwulan IV 2020 terkontraksi sebesar (minus) 2,19 persen (y-on-y) dan membaik dari pertumbuhan Triwulan III 2020 sebesar (minus) 3,49 persen (y-on-y).

Hal itu diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, pemerintah menargetkan perekonomian RI akan tumbuh 4,5 – 5,5 persen tahun ini. Dengan proyeksi Triwulan I tahun 2021 diperkirakan tumbuh 1,6 sampai 2,1 persen.

Rebound-nya ekonomi Indonesia setelah mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07 persen (c-to-c) dibandingkan tahun 2019 karena didukung peningkatan konsumsi rumah tangga, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor.

Proyeksi ini sejalan dengan outlook beberapa lembaga internasional, seperti World Bank, OECD, ADB dan IMF. Di sisi lain, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa laju pertumbuhan lapangan usaha transportasi dan pergudangan atau logistik pada Triwulan IV 2020 (y-on-y) mengalami kontraksi sebesar (minus) 13,42 persen. (*)