Aksi Damai Masyarakat Pelaut NKRI Tuntut ‘Reformasi KPI’ Berjalan Lancar

0
661
Aksi Pelaut NKRI di Pintu Selatan Monas, Kamis (17/12).

Jakarta (Samudranesia) – Aksi damai Masyarakat Pelaut NKRI menuntut Reformasi Total KPI (Kesatuan Pelaut Indonesia) pada hari Kamis, 17 Desember 2020 dari pukul 13.45 sampai 14.30 WIB barlangsung lancar. Aksi yang tadinya diniatkan di depan Istana Negara akhirnya diarahkan oleh Tim Polres Metro Jakarta Pusat ke Pintu Selatan Monas dekat Patung Kuda Arjuna Wiwaha.

Perihal tuntutan Reformasi Total KPI untuk Presiden Joko Widodo selanjutnya hanya bisa dimasukkan melalui kotak surat yang sudah disiapkan Kemensesneg di luar pagar dan disaksikan oleh Kanit Intelkam Polres Metro Jakarta Pusat.

Sedangkan surat untuk perihal yang sama kepada Menhub Budi Karya Sumadi disampaikan langsung ke bagian penerima surat di Kemenhub oleh Hasoloan Siregar (Solo) dan Ricardo Hutabarat. Dengan demikian massa aksi damai masyarakat Pelaut NKRI yang berjumlah sekitar 60 orang pelaut di depan pagar gedung Kemenhub Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta Pusat 10110 sambil berorasi berjalan tertib.

Baca Juga:

Isi Tuntutan Reformasi Total KPI yang final dan mengikat tetap berisi: 1) Eksekusi Pengurus Pusat (PP) KPI tanpa kompromi; 2) Munaslub KPI harga mati; dan 3) Audit KPI tanpa tawar-menawar.

“Dengan tambahan, apabila Dirjen Hubla Kemenhub jika belum juga meresp terhadap tuntutan Aspirasi Pelaut NKRI tersebut. Artinya Dirjen Hubla bisa disebut telah menghalang-halangi negara hadir. Maka masyarakat Pelaut NKRI meminta Presiden Joko Widodo untuk perhatian Menhub Budi Karya Sumadi untuk memecat Dirjen Hubla Agus Purnomo, yang bukan ahlinya serta tidak punya kompetensi mengurus pembangunan sektor perhubungan laut,” ungkap Hasoloan.

“Semoga atas seijin dan ridho Allah SWT, serta berkat dan kasih Tuhan, perjuangan masyarakat Pelaut NKRI bisa membuahkan hasil yang sama diharapkan oleh sebagian besar para sahabat pelaut yang ingin ada perubahan dan perbaikan nasib yang sekian lama dijadikan sapi perah oleh PP KPI dan oknum pejabat Ditjen Hubla dan jajarannya,” tambah Teddy Syamsuri.

Kualitas aksi damai yang telah ditampilkan oleh Pelaut NKRI dengan tetap bersikap elegan, kooperatif dan berusaha untuk kondusif.

“Tidak ada sedikitpun rasa menampilkan permusuhan, penghinaan dan ujaran kebencian, selain hanya ingin menyampaikan kritik konstruktif demi nasib pelaut Indonesia generasi penerus dan masa depan agar tidak tersandera oleh peta kemiskinan yang realitanya juga dibuat oleh pihak Pemerintah terkait kita sendiri. Diakui atau tidak, ini yang komunitas Pelaut NKRI rasakan,” ungkap Teddy.

Mereka mengapresiasi visi Presiden Jokowi agar bangsa ini tidak lagi memunggungi laut, selat dan teluk kemudian bertekad menyuarakan visi Poros Maritim Dunia.

“Sayangnya meskipun dalam Kabinet Indonesia Kerja yang dengan beraninya Presiden Jokowi membentuk Kemenko Maritim, belum didukung sepenuhnya oleh para pembantu presiden lainnya,” tuturnya.

Paradoksnya, lanjut dia, yang menjabat posisi kunci di Ditjen Hubla didominasi oleh alumni ilmu pelayaran ketika di posisi itu justru merasa lebih nyaman ketimbang masa saat berlayar dengan meninggalkan keluarga dalam jangka waktu panjang. Ironisnya untuk bisa memperjuangkan nasib pelaut justru terjebak oleh permainan KKN yang begitu kental.

Sambung Teddy, maka tak heran sikap brotherhood saat di kapal berbalik sirna dan menjelma menjadi feodal serta borjuis.

“Lebih prihatin lagi jebakan korsa sesama alumni entah itu senior maupun junior, sulit untuk memperoleh pejabat yang kredibel yang benar-benar memperhatikan nasib pelaut sebagai basis ilmu yang oknum pejabat Ditjen Hubla capai dengan susah payah di kampusnya,” jelasnya.

“Dengan melihat dan merasakan begitu mengenaskannya nasib pelaut. Jadi obyek sandera teroris, mudah mayatnya dilarung di tengah laut, dan ada seorang nakhoda yang berurusan hukum di luar negeri, sangatlah menderitanya pelaut bak anak ayam kehilangan induknya,” beber Teddy.

Ironis ketika pelaut memiliki organisasi serikat pekerja profesi pelaut KPI (Kesatuan Pelaut Indonesia) yang tertua ketimbang organisasi serikat pekerja lainnya, mulai memasuki era reformasi malah menjadi tidak berfungsi. Terutama untuk memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta kesejahteraan pelaut dan keluarganya.

“Ini nol besar. Ini juga dirasakan sejalan dengan kebijakan taruhlah Ditkapel yang ngurusi pelaut, saat diminta negara hadir membenahi KPI dan pemerintah memfasilitasi digelarnya Munaslub KPI secara demokratis yang disuarakan sejak awal tahun 2016 oleh komunitas Pelaut Senior yang meleburkan diri menjadi Pelaut NKRI, hanya pepesan kosong. Berapa kali menyurat resmi Dirjen Hubla memohon audiensi, boro-boro mendapatkan jawaban, untuk konfirmasi saja tidak pernah ada,”ungkap dia.

Pelaut Bukan Sapi Perah

Teddy mengutip ucapan Capt. Dwi Soeyono yang mengambil sepenggal pidato Presiden Soekarno (Bung Karno) saat meresmikan Akademi Ilmu Pelayaran (AIP) tahun 1957.

“Dengan suara keras Bung Karno tegaskan jika bangsa Indonesia adalah bangsa pelaut. Dari kutipan Capt. Dwi Soeyono inilah maka dalam aksi damai ini komunitas Pelaut NKRI menyuarakan suara lantangnya bahwa pelaut bukan sapi perah,” tegasnya.

Masih kata Teddy, 90 persen perdagangan dunia dikuasai oleh angkutan laut dan pelautlah yang mengoperasikan angkutan laut itu dari pelabuhan satu ke pelabuhan tujuan. Dalam dunia pergaulan antar bangsa, pelautlah yang mendominasi toleransi kuat sehingga ada filisofi brotherhood. Terlebih negara kita yang negara maritim, denyut pembangunan itu lebih banyak digerakkan oleh pelaut.

“Coba jika ada mogok pelaut, pastinya akan lumpuh total. Itu sebab aksi damai yang berjudul “Tuntutan Reformasi Total KPI” yang bukan hanya tok untuk menuntut eksekusi PP KPI, tapi juga minta Dirjen Hubla dipecat karena dirasakan menghalang-halangi negara hadir untuk perbaikan nasib pelaut yang selama ini dijadikan obyek penderita, terus direndahkan harkat, derajat dan martabatnya. Sehingga suara lantang kami adalah Pelaut Bukan Sapi Perah,” tandasnya. (*)