Agar Tidak Dianaktirikan, Pelaut harus Jadi Pengusaha

0
2529
Ilustrasi Gambar: Istimewa

Jakarta (Samudranesia) – Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar yang hendak menuju negara maritim, peran pelaut sangatlah penting. Sejarah pun telah membuktikan bahwa peran pelaut turut mengawaki perjalanan sejarah bangsa.

Namun di era sekarang pelaut Indonesia kerap terpinggirkan perannya. Di tengah ketidakpastian regulasi serta implementasinya, pelaut Indonesia pun kerap menjadi bancakan. Muali dari masalah kesejahteraan, kontrak kerja, maraknya ijazah palsu, perdagangan orang dan sebagainya.

Ketua Pergerakan Pelaut Indonesia (PPI) Andri Yani Sanusi mencatat banyak pelaut Indonesia yang digaji di bawah Upah Minimum Pokok (UMP).

“Bayangkan saja, Indonesia dengan visi Poros Maritim Dunia katanya, kok nasib pelaut seperti ini. Padahal pelaut merupakan SDM utama dari negara maritim,” ujar Andri kepada redaksi beberapa waktu lalu.

Di tengah ketidakhadiran negara terhadap permasalahan pelaut, karena institusi yang berwenang terhadap masalah pelaut pun kerap melempar tanggung jawab ketika pihaknya melakukan pengaduan.

Andri melihat kehidupan pelaut yang demikian seolah-olah makin menjadi anak tiri di negeri sendiri. Di tengah visi maritim pemerintah yang terus menggaung, namun kehidupan penggerak utamanya malah tertindas. Ini sungguh ironis tentunya.

“Bayangkan saja ada pelaut dengan gelar C-A-P-T (kapten pelaut), saat ini bekerja menjadi ojek online. Kami berfikir memang negara tidak pernah memberikan penghargaan kepada pelautnya. Lalu bagaimana mau menjadi negara maritim,” tegas Andri.

Terkait hal tersebut, pernyataan yang sarat motivasi datang dari pengusaha untuk mendongkrak kehidupan pelaut. CEO PT Aditya Aryaprawira, Adharta Ongkosaputra menghendaki agar pelaut harus menjadi pengusaha.

“Saya setuju kalau pelaut tuh rame-rame jadi pengusaha. Jadi harus diistimewakan pelayaran itu miliknya orang kapal, orang laut. Jangan kasih kesempatan orang di luar pelayaran yang masuk. Itu harapan saya,” ungkap Adharta saat ditemui di kantornya, Senin (4/11).

Dia miris melihat kehidupan pelaut yang seakan menjadi anak tiri di negeri bahari ini. Padahal pelaut merupakan tenaga ahli di bidang pelayaran yang harus mendapat penghargaan tinggi di negeri ini. Sehingga, sambung Adharta, pemerintah juga harus mengistimewakan ketika ada pelaut yang terjun menjadi pengusaha.

“Kita kasihan, jujur saja, kapten-kapten kapal kita sampai tua begitu-begitu saja, tidak bisa kah dikasih kesempatan jadi pengusaha? Jadi pengusaha itu adalah orang kapal, dimulai dan difasilitasi oleh pemerintah. Bahkan kalau perlu ijin di perusahaan pelayaran itu minimal harus punya 3 kapten atau 5 kapten. Begitu, cara mengangkat pelaut kita biar ke atas. Itu perusahaan harus punya kewajiban,” tegasnya.

Hal demikian sebagai solusi agar pelaut tidak menjadi anak tiri di negeri sendiri. Dengan seperti itu bukan saja kehidupan pelaut yang terangkat melainkan perekonomian bangsa secara keseluruhan juga terdongkrak naik.

“Pengharapan saya ke depan pemerintah tetap campur tangan terutama dalam menolong perusahaan pelayaran kita. Kan kita sudah disebut sebagai negara maritim, nenek moyang kita sebagai orang maritim, tapi kok dianaktirikan?” tegasnya lagi.

Secara umum, keberpihakan pemerintah kepada perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor kemaritiman juga harus dimunculkan. Saat ini perusahaan maritim dalam negeri seakan hidup segan mati tak mau. Tentunya hal tersebut bisa menjadi mata rantai kepada kehidupan pelaut.  

“Harus diusulkan bikin bank kapal gitu, di mana seluruh pengusaha kapal dapat sewa bunga yang semurah-murahnya dan jangka waktu yang selama-lamanya supaya unitnya jadi murah sehingga otomatis logistik kita jadi murah. Itu harapan saya ke depan. Mudah-mudahan pemerintah dengar suara saya, (walaupun sudah diusulkan) enggak apa-apa kita usulkan lagi siapa tahu Pak Jokowi dengar suara kita,” pungkasnya. (Tyo)