Wujudkan Visi Poros Maritim Dunia, Organisasi KPI harus Diselamatkan

0
159

Foto: Para tokoh dan aktivis pelaut yang menyerukan penyelamatan organisasi KPI.

Jakarta (Samudranesia) – Pertemuan Pelaut KPI (Kesatuan Pelaut Indonesia) mengadakan pertemuan untuk membahas penyelamatan organisasi KPI sebagai upaya mewujudkan visi Presiden Joko Widodo (Jokowi), yakni menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

Pertemuan yang berlangsung di markas Yayasan Karya Enam-enam (YAKE) di Jl. Raya Jatinegara Timur No. 61-65 Jakarta Timur 13310 itu dihadiri oleh beberapa tokoh dan aktivis pelaut di antaranya Koordinator Eksekutif Pelaut KPI Tonny Pangaribuan, aktivis perwira pelaut Capt. Dwi Soeyono dan Capt. Andri, aktivis pelaut eks Shell Tankers BV H. Aang Yance, Penasehat Pelaut KPI Binsar Effendi Hutabarat, dan Jurubicara Pelaut Senior Teddy Syamsuri.

“Pertemuan ini mengalirkan tekad untuk melanjutkan visi Poros Maritim Dunia lewat misi perjuangan menyelamatkan organisasi KPI sekaligus untuk memenuhi tuntutan regenerasi kepengurusan KPI baru yang bersih, jujur, transparan, kapabel, kredibel, kompeten, demokratis, berintegritas, berdedikasi, profesional, dan bertanggung jawab,” ungkap Teddy Syamsuri, Kamis (2/7).

Visi Poros Maritim Dunia Presiden Jokowi sejatinya merupakan kesinambungan dari gagasan ‘Deklarasi Djuanda’ 13 Desember 1957 yang telah membuka jalan untuk berkembangnya konsep ‘Wawasan Nusantara’ yang berhasil diadopsi oleh Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) 1982.

Sektor kelautan menurut Teddy sebenarnya mampu menyerap dari 40 juta tenaga kerja di berbagai bidang. Meskipun demikian, banyak tenaga kerja di sektor kemaritiman, yang berada di garis depan atau sebagai profesi pelaut yang belum mendapat perlindungan yang sesuai.

“Jika peran pelaut benar-benar diberdayakan, dicerahkan dan dusejahterakan. Bukan sebaliknya selalu dianggap obyek penderita seperti maraknya sertifikat pelaut palsu yang saling lempar handuk tapi diujungnya disalahkan pelautnya sendiri. Dianggap sapi perah seperti hanya untuk validitasi kompetensi tanpa aturan jelas, seorang pelaut harus keluarkan dana sekitar Rp 500 ribu misalnya. Serta terus diposisikan ibarat tenaga kerja marjjnal pada kelas imigran, padahal pelaut itu berstatus profesi yang banyak memegang ijasah dan sertifikat,” jelasnya.

Sayangnya akibat kebijakan Pemerintah tidak fokus dan tanpa target yang jelas, karena ketidakmampuan menerjemahkan peran pelaut, maka membuat visi tersbeut menjadi layu.

Untuk itu menurut hemat Pelaut KPI, agar kegagalan visi Poros Maritim Dunia Presiden Jokowi tidak terulang perlu mengoptimalkan peran pelaut Indonesia yang Tangguh dalam suatu wadah organisasi yang resmi bernama KPI.

“Ketimbang visi Poros Maritim Dunia menjadi kabur begitu saja serta visi Indonesia Maju memprioritaskan pembangunan sumber daya manusia (SDM) agar mampu bersaing di belantara globalisasi. Lewat komitmen memperjuangkan misi ‘Menyelamatkan Organisasi KPI’, kami aktivis pelaut Indonesia bertekad membangkitkan spirit visi Poros Maritim Dunia dalam visi Indonesia Maju agar peran pelaut Indonesia tidak terus menerus direndahkan harkat, derajat dan martabatnya,” tegas Teddy.

“Pelaut memang punya kualifikasi seperti perwira dan rating, kasifikasi sebagai crew di kapal-kapal niaga di dalam dan di luar negeri. Mohon jangan didikotomi apalagi diskriminasi. Mereka di atas kapal itu senasib dan sepenanggungan, tidak ada yang istimewa,” jelasnya.

“Ini semua pada konteks untuk menerima perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta kesejahteraan hidup yang layak bagi pelaut dan keluarganya, kami lebih dulu berusaha menyelamatkan organisasi KPI sebagai sarana memperjuangkan nasib pelaut berdasarkan undang-undangnya,” imbuh Teddy penuh semangat.

Dirinya merasa concern mengingat banyak pelaut Indonesia yang sering jadi sandera terorisme dan dijadikan budak saat bekerja di kapal-kapal ikan, yang standar pengupahannya masih ada di bawah UMR.

“Padahal ada sertifikat IMO tapi gaji Antimo. Sampai pada maraknya sertifikat pelaut palsu yang terindikasi jadi persekongkolan broker dengan yang diduga berkolaborasi dengan oknum pejabat birokrat terkait, wallahualam bishowab. Ironis memang,” pungkasnya. (Tyo)