Wacana Holding Pertamina Ingkari Amanat Pendiri Bangsa

0
216

Jakarta (Samudranesia) – Sebagai perusahaan migas kebanggaan Indonesia, kepemilikan saham Pertamina dipegang 100 persen oleh bangsa Indonesia. Namun dengan adanya kebijakan dan tujuan dari pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) beberapa waktu lalu mengeluarkan Salinan Keputusan Menteri BUMN nomor SK-198/MBU/06/2020, tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina, tertanggal 12 Juni 2020.

Dari keputusan itu ada skema penyelamatan keuangan perusahaan dengan membuat subholding dan harus di-Initial Public Offering (IPO) agar perusahaan dapat berkelanjutan dengan pemilik saham yang berbeda.

“Melihat kenyataan itu yang secara terang benderang dan jelas maka timbul pertanyaan di benak ini, Akankah kewibawaan dan kejayaaan kepemilikan saham 100 persen milik bangsa akan berakhir? Apakah kita masih berdaulat energi di negeri sendiri?” ungkap Ketua Bidang Media Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa saat dihubungi Samudranesia, Jumat (19/6).

Menurutnya, hasil RUPS itu sangat berbanding terbalik dari apa yang diinginkan oleh para pendiri negeri ini yang tertuang di dalam Pasal 33 UUD 1945, bahwa kekayaan alam Indonesia harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

“Kalau hubungannya hanya sebatas kepada pekerja Pertamina yang makin meningkat penghasilannya karena IPO ini menguntungkan mungkin kita diam. Tapi ini hubungannya dengan amanat konstitusi yang dititipkan oleh para pendiri bangsa ini kepada kami di Pertamina,” tegas Capt. Marcellus.

Ia pun mencontohkan tragedi Indosat yang 50 persen sahamnya dilepas ke swasta/asing hingga kini sulit di-buy back oleh pemerintah. Begitu juga dengan Pertamina ketika di-holding.

“Ketika Pertamina mendapat keuntungan 100 persen maka tentunya yang rakyat Indonesia inginkan 100 persen itu digunakan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia sesuai amanah UUD 1945, bukan hanya 51 persen saja yang menjadi hak rakyat dan yang 49 persen lagi menjadi keuntungan swasta atau asing,” tegasnya lagi.

Terkait perubahan sub holding ini ia meminta Menteri BUMN dapat mengambil pelajaran dari entitas PGN (Perusahaan Gas Negara) yang 2018 lalu menjadi sub holding Pertamina. Meski memiliki nama perusahaan Gas Negara pada kenyataannya, PGN tidak 100 persen dimiliki Negara melalui Pertamina. Pertamina hanya memiliki saham sebesar 56,96 persen sedangkan sekitar 39 persen lainnya dimiliki oleh publik (swasta dan asing).

“Dulu sebelum diakuisisi oleh PGN, PT Pertagas bisa bersaing. Seringkali Pertagas bisa memenuhi ketentuan atau kebijakan dari Pemerintah dengan baik. Dan sekarang ketika PGN menjadi sub holding Pertamina maka tidak serta merta kebijakan perusahaan ditentukan oleh pemilik saham terbesar. Contohnya bisa dilihat bagaimana respons PGN beberapa waktu lalu pada saat Pemerintah menerbitkan Perpres Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penurunan Harga Gas menjadi 6 dolar AS/MMBTU. PGN menyatakan keberatan untuk melaksanakannya kecuali mendapatkan insentif dari Pemerintah,” bebernya.

Dalam keterangan resmi sebelumnya yang disampaikan Menteri BUMN pada media bahwa Kementerian pun menargetkan agar dalam waktu 2 tahun ke depan sub holding yang sudah dibentuk tersebut dapat dilakukan pelepasan saham ke publik melalui mekanisme IPO agar kinerja perusahaan tersebut dapat berkelanjutan dengan pemilik saham yang berbeda.

 49 persen saham sub holding dapat dilepas ke pasar modal. Sambung dia, pelepasan ini sama artinya dengan swastanisasi yang hanya akan memperkaya para pengusaha lokal/asing dan politisi pemburu rente.

“Bukankah jumlah pelaku pasar modal di Indonesia hanya sebesar 0,6 persen. Ditambah lagi banyak investor yang membeli saham di pasar modal juga adalah para investor asing, terbukti bila terdapat krisis atau chaos di Indonesia, muncul capital outflow besar-besaran,” jelasnya.

Maka dari itu, ia menambahkan apabila anak usaha Pertamina atau sub holding atau apapun istilahnya akan dijual ke swasta melalui mekanisme IPO, maka berhentilah menggunakan alasan transparansi dan akuntabilitas.

“Apakah karena grup pengusaha swasta atau para mafia sudah tidak sabar mengincar saham di anak usaha atau sub-holding Pertamina? Atau sebab apa? Kini Menteri BUMN justru berisiko melepas saham perusahaan sub holding yang mengurusi hajat hidup orang banyak, kepada swasta, dengan berbagai alasan yang berhubungan dengan kinerja, efisiensi dan efektifitas. Dengan pembentukan sub holding Pertamina ini, sejatinya Menteri BUMN tidak menyelesaikan permasalahan yang lama melainkan malah memicu masalah baru,” ulasnya.

Capt Marcellus juga menegaskan bahwa upayanya menolak sub holding ini tidak dimaksudkan untuk menyerang pribadi Presiden Joko Widodo, Menteri BUMN Erick Thohir, ataupun Basuki Tjahaja Purnama selaku Komisaris Utama Pertamina. 

“Kami tidak menyerang personal, kami hanya bicara kepentingan Indonesia yang diamanatkan oleh para pendiri negeri ini melalui konstitusi. Sub holding AP Pertamina juga akan membahayakan kelangsungan bisnis perusahaan. Hal ini karena tiap-tiap Direktorat akan mencari keuntungan dengan mengabaikan yang lain, mengancam hak dan masa depan pekerja serta memperlemah kedaulatan energi nasional dengan risiko besar terjadinya pelepasan aset negara secara sistematis,” tandasnya. (Tyo)