LSM Desak KPK Usut Tuntas Dugaan Korupsi Perikanan Budidaya

0
183
KJA Offshore Pangandaran (djpb.kkp)

Jakarta (Samudranesia) – Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo untuk fokus meningkatkan sektor perikanan budidaya guna menopang perekonomian nasional. Namun sejak beberapa tahun terakhir sektor ini terendus aroma tak sedap mengenai sarat adanya dugaan korupsi.

Sektor yang dikelola di bawah pembinaan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (DJPB KKP) itu kini menjadi sorotan aparat penegak hukum terkait dugaan kasus korupsi. Bermula dari proyek pembangunan Keramba Jaring Apung (KJA) di Sabang dan beberapa daerah lainnya, sedikit demi sedikit tabir korupsi mulai terbuka di direktorat jenderal yang dipimpin oleh Slamet Soebjakto tersebut.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari salah satu sumber dipercaya, kegiatan pengadaan yang dilakukan oleh DJPB pada 2016 dengan nilai Rp 47 miliar masih meninggalkan borok yang belum terungkap. Transaksi demi transaksi masih berjalan, buah dari rentetan proyek tersebut.

Sudah seharusnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertindak cepat untuk memberantas akar korupsi di sektor yang sangat digadang-gadang oleh presiden tersebut. Sebelum gejala ini semakin akut, maka perlu diakhiri dengan menangkap oknum-oknum di balik layar proyek tersebut.

Sebagaimana diungkapkan oleh Founder Forum Maritim Indonesia, Anugrah Pradana, aroma ini sudah sangat tampak sejak era menteri sebelumnya. Hal itu terbukti dengan adanya penetapan beberapa tersangka oleh Kejati Aceh, salah satunya ialah eks Dirut PT Perikanan Nusantara.

“Itu baru KJA Offshore di Sabang, belum lagi di daerah-daerah lain seperti Pangandaran dan Sulawesi Selatan. Saya lihat sendiri masih banyak yang mangkrak keramba jaring apungnya,” kata Anugrah kepada Samudranesia, Jumat (22/5).

Ia menganggap tidak mungkin jika kasus itu hanya selesai sampai di Dirut Perinus saja. Menurutnya ada petinggi-petinggi KKP yang turut terlibat dalam proyek tersebut. Maka dari itu ia meminta KPK, kepolisian dan Kejaksaan Agung untuk mengusut kasus ini.

Terbongkarnya kasus korupsi KJA Sabang bermula dari adanya dokumen DIPA Kementerian Kelautan dan Perikanan RI pada Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Direktorat Pakan dan Obat Ikan tahun anggaran 2017 terdapat kegiatan pengadaan budidaya lepas pantai (KJA Offshore) dengan pagu anggaran sebesar Rp 50 miliar.

Sementara proyek tersebut dikerjakan oleh PT Perikanan Nusantara dengan nilai kontrak Rp 45.585.100.000 yang bersumber dari DIPA Satker Direktorat Pakan dan obat ikan pada Dirjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2017. KKP sendiri sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp131,451 miliar dalam proyek pembangunan KJA di tiga lokasi yakni Sabang (Aceh), Pangandaran (Jawa Barat), dan Karimunjawa (Jawa Tengah). Anggaran itu digunakan untuk pengadaan KJA; feed barge (gudang pakan dan ruang kontrol); kapal kerja; sistem pemberian pakan terintegrasi; sistem pemantauan KJA (camera system); dan rubber boat.

Ia pun curiga dengan adanya surat damai dari Menteri Edhy Prabowo ke PT Perinus beberapa waktu lalu, ada kaitannya untuk melanjutkan proyek yang belum rampung tersebut. Namun ia meminta surat itu bukan untuk menjadi penghalang proses penegakan hukum yang sedang mengungkap tabir korupsi proyek KJA di sektor perikanan budidaya.

”Perlu diingat, jangan sampai ada kepentingan tertentu untuk memberhentikan proses kasus yang sudah berjalan. Ini penting untuk kemajuan sektor perikanan kita terutama sektor budidaya,” tandasnya. (Tyo)