Usulan Dibentuknya Kembali Dewan Maritim Mencuat

0
157
Ilustrasi Foto: Istimewa

Jakarta (Samudranesia) – Perjalanan panjang sejarah kemaritiman Republik Indonesia ditandai dengan berbagai nomenklatur terkait kelembagaan yang menangani maritim. Berbagai lembaga dalam bentuk dewan dan kementerian pernah dibentuk oleh pemerintah Indonesia sebagai perwujudan tata kelola maritim yang baik.

Namun berbagai dinamika terus terjadi hingga kini kita mengetahui ada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sebagai leading sector pembangunan maritim Indonesia.  

Secara sejarah, ada peristiwa Musyawarah Maritim I tanggal 23 September 1963 di era Pemerintahan Bung Karno yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Maritim Nasional melalui Keppres Nomor 249 tahun 1964. Di masa itu juga dibentuk Kementerian Kompartemen bidang Maritim yang dipimpin oleh Letjen TNI KKO Ali Sadikin.

Baca Juga: Membangun ‘Maritime Domain Awareness’ di Hari Maritim Nasional 2020

Kompartemen itu pun dihapuskan di era pemerintahan Presiden Soeharto. Namun di penghujung akhir pemerintahannya, sempat tertuang gagasan untuk menjadikan Indonesia sebagai Benua Maritim, sehingga wacana pembentukan Dewan Maritim juga mencuat di kala itu.

Kemudian Dewan Maritim Indonesia baru terbentuk di era pemerintahan Presiden Abdurrachman Wahid (Gus Dur) di tahun 1999. Di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), lembaga ini berganti nama menjadi Dewan Kelautan Indonesia (Dekin).

Pada era Presiden Joko Widodo dengan visi Poros Maritim Dunia, dewan ini justru dibubarkan dengan alasan sudah ada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman yang mengurus hulu hilir kemaritiman Indonesia.

Baca Juga: Membangun MDA Bangsa Lewat Museum Maritim Berkelas Dunia

Terkait itu, Direktur National Maritime Institute (Namarin) Siswanto Rusdi memandang bahwa Dewan Maritim kini keberadaannya perlu dihidupkan kembali mengingat peliknya permasalahan koordinasi saat ini.

“Di zaman Gus Dur dulu ada Dewan Maritim, di zaman SBY menjadi Dewan Kelautan Indonesia. Jadi saya kira setiap pemerintah memiliki dewan ini, tapi oleh Pak Jokowi malah dibubarkan. Saya rasa ini perlu dihidupkan kembali untuk mengurusi masalah koordinasi di bidang maritim,” ungkap Siswanto dalam webinar peringatan Hari Maritim Nasional ke-56 tahun 2020 dengan tema: “Refleksi Hari Maritim Nasional Dalam Membangun Maritime Domain Awareness (MDA) Bangsa yang Berdaya Saing” yang diselenggarakan oleh Samudranesia, Rabu (23/9) lalu.

Menurutnya, jika semua koordinasi di sektor maritim ada di Kemenko Maritim (sekarang Maritim dan Investasi – Marves), sementara ada lembaga yang tidak berada langsung di bawah Kemenko Marves maka akan sulit dalam berkoordinasi.

Belum lagi, sambung dia, kondisi diperparah dengan adanya tumpang tindih regulasi di sektor kemaritiman yang menambah pelik dalam implementasi pembangunan maritim bangsa.

“Sementara kalau di Dewan Maritim (dahulu), stakeholdernya banyak dan terakomodasi. Jadi ini masalah bagi kita, koordinasi ini paling sering dibicarakan tapi paling sulit dijalankan. Alih-alih menyelesaikan masalah tapi malah memunculkan masalah,” tegasnya.

Direktur Namarin Siswanto Rusdi. Foto: Net

Oleh karena itu, dalam momentum Hari Maritim Nasional, Siswanto mengimbau agar wacana untuk diadakannya Dewan Maritim kembali dimunculkan. Apalagi Indonesia disebutnya sebagai satu-satunya negara di dunia yang memiliki banyak peringatan soal hari kemaritiman.

“Jadi di Indonesia ini terbilang beragam peringatan hari maritimnya. Ada Hari Nusantara tanggal 13 Desember terus ada juga Hari Armada tanggal 5 Desember, nah terus sekarang yang kita peringati Hari Maritim (23 September). Saya belum tahu apa manfaatnya peringatan-peringatan itu dan kaitannya dengan pembangunan semangat maritim publik, sementara dalam koordinasi tadi masih sulit,” jelasnya.

Baca Juga: Refleksi Sejarah, Indonesia Berpotensi Besar Menjadi Poros Maritim Dunia

Kaitannya dalam membangun MDA bangsa, pengamat maritim yang dikenal kritis itu menyatakan proses itu harus dilakukan dengan aksi nyata. Kemudian dilakukan melalui kebijakan resmi pemerintah.

“Tapi sekarang saya melihat presiden kita juga sudah jarang menyebut Poros Maritim Dunia. Beliau malah lebih sering menyebut soal jalan tol. Jadi untuk menjadi negara maritim, kita masih lemah di penguasaan teknologi dan tata kelola pemerintahnya juga masih lemah,” bebernya.

“Jadi untuk menghidupkan semangat maritim kembali, saya kira sudah saatnya perlu ada Dewan Maritim,” pungkasnya.

Hadir sebagai narasumber lain dalam webinar tersebut di antaranya Rektor Universitas Pertahanan (Unhan) Laksamana Madya TNI Dr Amarulla Octavian, S.T M.sc, DESD, CIQnR., CIQaR; Direktur Utama PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia (PMLI); dan Dosen Departemen Sejarah FIB UI, Dr Bondan Kanumoyoso. (Rdk)