Transportasi Laut dan Perdagangan

0
73
Ilustrasi Foto: Ist

Oleh: Capt. Zainal Arifin Hasibuan*

Banyak yang tidak menyadari ketergantungan ekspor komoditas dan impor barang Indonesia kepada kapal asing sudah memasuki stadium akut semenjak puluhan tahun lalu.

Indonesia tidak punya ketahanan angkutan kapal sama sekali dalam konteks internasional. Untungnya pelayaran di dalam negeri dilindungi oleh AZAS CABOTAGE sejak 2005.

Jika terjadi persaingan dengan negara lain penghasil komoditas yang sama, sedikit saja isu tentang lingkungan hidup Indonesia di blow up di dunia internasional, maka sebuah pelarangan mengangkut hasil bumi Indonesia akan meruntuntuhkan ekonomi negara ini. Ingat, umumnya tambang batubara di Indonesia (sebagai contoh) menyisakan problem perusakan lingkungan hidup yang sulit diatasi berupa danau-danau hitam pekat di hutan-hutan Kalimantan dan Sumatera. Dan bahkan sudah ada juga pelarangan impor Minyak Sawit Indonesia yang diberlakukan Eropa.

Dengan 95 persen hasil ekspor impor Indonesia diangkut oleh kapal asing, apakah gelar negara maritim pantas disandang Indonesia? Berkacalah, dan kita akan sadar betapa rentannya negara ini dalam hubungan perdagangan internasional.

Memiliki 250 juta penduduk dan hasil bumi melimpah, kekuatan Indonesia jauh lebih hebat dibanding Sriwijaya ataupun Majapahit di masa lalu. Tetapi keroposnya sendi ekonomi negara ini secara tidak sadar sangat diharapkan dan bahkan direncanakan oleh negara-negara tetangga juga oleh negara dari seberang samudra. Ketergantungan Indonesia terhadap angkutan kapal asing bisa menjadikan kita mudah dikendalikan secara ekomomi dan itulah yang terjadi setelah 74 tahun merdeka.

Secara kasat mata, dunia pelayaran Indonesia sedang menghadapi saat-saat kritis dimana hasil ekspor Indonesia diangkut oleh kapal-kapal asing tidak cuma di pelabuhan utama,  tetapi mulai merambah ke banyak pelabuhan kecil di Indonesia. Pelemahan ini sangat masif dan rapih dilakukan oleh pelayaran asing serta mendapat restu dari pemerintah dengan bungkus cantik berjudul peningkatan ekspor dan memotong biaya logistik atau istilah sekarang disebut Direct Call.

Secara ramai ramai pejabat pemerintah pun mengeluhkan mahalnya biaya angkutan kapal domestik Indonesia apabila dibandingkan dengan pelayaran asing. Pemerintah bukannya sama-sama memperbaiki keadaan, malah secepat kilat memajukan pelayaran asing sebagai problem solver ekspor komoditas Indonesia. Efek samping dan bahaya dari kebijakan tersebut tidak pernah disadari, terutama bagi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu meraja lelanya kapal-kapal asing di pelosok Nusantara.

Poros maritim dunia adalah menjadikan Indonesia sebagai pusat perdagangan dunia atas komoditas kita dan juga impor kebutuhan negara, hal ini tentunya dilakukan dengan kapal Indonesia bukan kapal asing.

Tol Laut dan Perdagangan

Dengan bunga pinjaman masih di angka 2 digit, minimnya dukungan perbankan untuk pembangunan kapal di dalam negeri, masa loan yang pendek, birokrasi pengurusan sertifikat kapal yang rawan pungli, harga BBM yang lebih mahal dari negara tetangga, pemerasan kapal di laut oleh aparat berseragam mulai dari AL, Polair, KPLP sampai LSM, maka membandingkan biaya operasi kapal Indonesia dengan kapal asing ibarat bumi dan langit. Rasanya terlalu naif apabila pemerintah mengeluhkan mahalnya biaya angkutan laut domestik.

Ketidak pahaman ini belakangan malah mendorong pemerintah seperti ingin merubah DJPL menjadi perusahaan pelayaran, ratusan kapal dibangun menggunakan uang rakyat, dioperasikan dengan subsidi uang rakyat dan berkompetisi di beberapa rute dengan pelayaran rakyat. Entah siapa yang membisikkan kepada kepala negara harus membangun ratusan kapal, yang pasti sebagian dari rute kapal mulai direvisi, pengoperasian kapal mulai ditawarkan kepada swasta, bahkan sampai pelabuhan yang mangkrak pun ditawarkan.

Pembangunan ekonomi makro Indonesia sebenarnya sudah dilakukan dengan baik pada masa Soekarno dulu, juga program transmigrasi di masa Soeharto dengan adanya GBHN. Kesadaran bahwa setiap pulau harus digali komoditasnya perlahan menjadikan daerah eks transmigran berubah menjadi sentra industri dimasa kini. Sayangnya berganti pemerintah, berganti pula kebijakannya.

Keinginan menjadikan Tol Laut sebagai program unggulan Jokowi sayangnya tidak dipahami oleh penyelenggara pemerintahan. Tol Laut adalah sarana!! Tujuan utamanya adalah mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia di semua Pulau.

Dengan tidak adanya ahli maritim di pemerintahan, keinginan presiden tersebut pun dijabarkan dengan cara pandang yang usang, Bangun Kapal sebanyak banyaknya!

Satu hal yang kita lupa, bahwa kapal akan berlayar dengan cepat dari pulau ke pulau apabila kapal membawa muatan dan juga di tunggu muatan di pelabuhan berikutnya. Nah, jika muatan tidak tersedia di Indonesia Timur, apakah membangun kapal tepat? Kenapa tidak membangun Industri saja di pulau yang memang belum digali komoditasnya? Agar kapal-kapal bisa selalu berlayar dengan muatan penuh di seluruh bagian Indonesia.

Di sini Indonesia lengah, walaupun para ahli sangat banyak, tapi mereka tidak ada di pemerintahan sehingga masukan yang diberikan kepada pemimpin negara tidak sepenuhnya tepat menyelesaikan masalah.

Dunia pelayaran Indonesia butuh keseimbangan perdagangan antara Indonesia Barat dan Indonesia Timur, tentu tidak sulit membuat neraca komoditas antar pulau di Indonesia.  Keseimbangan itu hadir dalam bentuk tersedianya muatan kapal yang dihasilkan dari komoditas di setiap pulau atau negara. Kapal akan bergerak cepat apabila ada muatan yang diangkut dan muatan yang sudah menunggu.

Jadi apa yang menggerakkan Tol Laut dan Poros Maritim? Itulah yang disebut komoditas, di atas kapal disebut sebagai muatan, dan dalam istilah perdagangan disebut sebagai trade.

*Penulis adalah Praktisi Pelayaran, Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan Indonesia National Shipowners Association (INSA)