Tergolong Ilegal, ILA Minta Ekspor BBL di NTB Dihentikan

0
180
Benih Bening Lobster/Foto: Net

Mataram (Samudranesia) –  Sesuai Peraturan Menteri (Permen) KP No. 12/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting dan Rajungan, kepemilikan izin usaha budidaya lobster merupakan persyaratan mutlak bagi setiap eksportir Benih Bening Lobster (BBL). Tanpa budidaya dan izin budidaya, maka aktivitas ekspor BBL menjadi ilegal.

Ketua Indonesia Lobster Association (ILA) Muhammad Habiburrohman menilai praktik ekspor ilegal itu marak terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Menurut Habib biasa disapa, keharusan budidaya lobster bagi eksportir bertujuan untuk mewujudkan panen BBL secara berkelanjutan.

“Apabila eksportir tidak memiliki usaha budidaya, maka sumberdaya lobster akan mengalami kelangkaan dan ke depan bisa punah. Kelangkaan sumber BBL tentunya akan mengancam sumber pendapatan nelayan,” ungkap Habib dalam keterangannya, Selasa (4/8).

“Setiap pelaku usaha ekspor BBL tanpa melakukan budidaya atau budidaya tapi tidak mengantongi izin usaha budidaya lobster dan tidak memiliki izin pengelolaan perairan laut adalah eksportir ilegal. Ini tergolong perdagangan ilegal atau dapat disebut juga sebagai tindakan Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing,” tambahnya.

Baca Juga: Permen KP 12/2020 Berjalan, Budidaya dan ‘Hatchery’ hanya Pemanis Saja

Jelas dia, setiap pelaku usaha sksportir BBL harus memiliki izin pembudidaya lobster dan melakukan kegiatan budidaya terlebih dahulu sebelum mengekspor BBL. Penetapan izin pembudidaya lobster kepada eksportir yang dikeluarkan oleh Dirjen Budidaya KKP. Izin pembudidaya berlaku operasional.

“Apabila pembudidaya atau eksportir mengajukan izin usaha budidaya di wilayah peraitan laut. Di mana aktifitas/kegiatan usaha budidaya yang menggunakan wilayah peraitan laut secara menetap harus mendapatkan Izin Pengelolaan Perairan. Untuk mendapatkan izin pengelolaan perairan pelaku usaha pembudidaya atau eksportir terlebih dahulu harus mendapatkan izin lingkungan, izin lokasi perairan dan persyaratan teknis lainya,” bebernya.

Baca Juga: KNTI: Ruh Permen KP 12/2020 Ada di Ekspor Benih, Bukan Budidaya

Jadi, sambung Habib, tidak serta merta perusahaan eksportir yang mendapatkan penetapan izin sebagai pembudidaya dari Menteri Kelauan dan Perikanan langsung bisa melakukan aktivitas budidaya. Pasalnya, usaha budidaya merupakan aktivitas yang menggunakan atau memanfaatkan perairan laut secara menetap maka diwajibkan harus memiliki izin-izin dasar pengelolaan perairan laut sebagai syarat untuk melalukan usaha budidaya lobster.

“Apabila ada eksportir yang tidak melengkapi syarat-syarat untuk melakukan kegiatan usaha budidaya lobster di wilayah perairan laut, maka dapat dipastikan kegiatan budidaya mereka adalah illegal kerena tidak mengantongi izin pengelolaan perairan, yang berakibat pula Surat Keterangan Asal Benih (SKAB) yang dikeluarkan Dinas Kalutan Kabupaten juga tidak sah alias SKAB bodong atau ilegal,” tegasnya.

Perizinan pengelolaan ruang laut itu sudah diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;  Permen KKP No.24/PERMEN-KP/2019 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan  Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; PERDA NTB No. 12 Tahun 2017 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017-2037 dan  PERGUB NTB No. 18 Tahun 2018 Tentang Izin Lokasi Dan Izin Pengelolaan Perairan Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.

Baca Juga: Budidaya Lobster di Lombok Panen, Tidak Lupa 2 Persen untuk ‘Restocking’

Menurut informasi yang diperoleh ILA, sampai saat ini tidak ada perusahaan eksportir BBL yang pernah mengajukan Izin Pengelolaan Perairan ke Dinas Perizinan Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu (DPPMTSP) Provinsi NTB.

“Itu artinya perusahaan eksportir BBL yang pernah atau akan melakukan ekspor BBL belum mengantongi Izin Pengelolaan Perairan, jadi bagaimana mereka bisa melakukan budidaya? Apakah sah aktivitas budidaya yang dilakukan selama ini? Sementara perusahaan eksportir BBL ini tidak mengantongi Izin Pengelolaan Perairan dari DPPMTSP NTB,” tegasnya lagi.

Berdasarkan alasan tersebut, ILA meminta kepada Presiden RI, Kementerian KKP, Kapolda NTB dan Gubernur NTB untuk melakukan Audit Legalitas Kegiatan Ekspor BBL Terkait dengan keabsahan aktivitas Budidaya Lobster, keabsahan Izin Pengelolaan Perairan sampai dengan Keabsahan penerbitan SKAB.

Baca Juga: Budidaya Lobster dengan Keramba Dasar Mulai Digalakan KKP

Selain itu, ILA juga meminta agar Ekspor BBL dari perairan laut NTB sebelum perusahaan eksportir BBL melakukan usaha budidaya secara sah di wilayah perairan NTB untuk dihentikan.

“Kami juga meminta untuk menghentikan penerbitan SKAB sebelum perusahaan eksportir BBL melakukan usaha budidaya secara sah di wilayah perairan NTB dan menindak tegas setiap orang atau perusahaan eksportir BBL yang melakukan kegiatan perikanan yang tidak sah atau illegal fishing,” tandasnya. (Tyo)