Terdakwa Kasus Korupsi PLTD Raja Ampat Dinyatakan Bebas Murni

0
154

Ilustrasi Foto/Net

Jakarta (Samudranesia) – Terdakwa kasus korupsi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Raja Ampat, Selviana Wanma (SW) diputus bebas murni setelah peninjauan Kembali (PK) yang diajukan pihaknya dikabulkan oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor: 134 PK/PID.SUS/2020 tertanggal 25 Juni 2020.

Hakim yang memeriksa perkara itu beranggotakan Dr. Andi Samsan Nganro S.H. MH sebagai ketua, Prof. Dr Mohamad Askin S.H sebagai anggota dan Dr.H Eddy Army, S.H.MH sebagai anggota.

Perkara yang menyeret SW sebagai terdakwa kasus korupsi proyek pembangunan PLTD itu awalnya diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui keputusan nomor: 32/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST yang dibacakan tanggal 17 Februari 2014. PN Jakarta Pusat menyatakan Selvi Wanma terbukti melanggar pasal 3 Jo. pasal 18 UU Tipikor 20/2001, dan menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun dan denda Rp 200 juta rupiah.

Putusan tersebut dikuatkan oleh pengadilan tinggi Jakarta melalui Putusan Nomor: 26/PID/TPK/2014/PT.DKI yang dibacakan tanggal 17 Juli 2014. Putusan ini diperkuat lagi dalam putusan Kasasi MA nomor: 743/K/PID.SUS/2016 yang dibacakan tanggal 27 Oktober 2016.

Perjuangan Selviana Wanma untuk mencari keadilan dilakukan dengan upaya hukum luar biasa melalui Peninjauan Kembali (PK) yang diputus oleh Mahkamah Agung melalui putusan Nomor: 134/PK/PID.SUS/2020 tertanggal 25 Juni 2020 yang menyatakan bebas murni.

Ketiga hakim telah bulat menyatakan terdakwa SW tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair maupun dakwaan subsidair penuntut umum.

Penasehat Hukum SW, Jhonson Pandjaitan S.H dalam jumpa pers yang dilaksanakan di Jakarta Kamis (2/7/2020) membantah dengan tegas pemberitaan selama ini yang menyebut SW buron dan diciduk. Ia menganggap hal tersebut sebagai tuduhan keji kepada kliennya yang sengaja dihembuskan oleh oknum–oknum lawan politiknya.

Pasalnya SW juga merupakan Ketua DPD Golkar Raja Ampat sekaligus tokoh perempuan Papua yang memperjuangkan daerahnya bisa dialiri listrik. Hal itu juga berguna untuk mengangkat nama Raja Ampat sebagai destinasi wisata unggulan di Indonesia.

“Putusanya adalah bebas murni, inilah salah satu upaya kita agar situasi menunggu prosedural ini tidak digunakan oleh oknum-oknum yang menyatakan Ibu Selvi lari lah, Ibu Selvi buron lah, Ibu Selvi DPO, itukan tuduhan–tuduhan yang sangat keji, padahal faktanya tidak begitu,” ucap Jhonson.

Wakil Ketua Bidang Hukum dan HAM DPD Golkar Raja Ampat ini menyesalkan tuduhan-tuduhan ini bukan hanya bergulir di publik, tetapi secara resmi diajukan oleh petinggi–petinggi Partai Golkar Papua Barat. Padahal, menurutnya mereka tahu duduk perkara kasus yang menyeret nama Ketua Golkar Raja Ampat tersebut.

“Jadi hentikan itu semua, mari bantu Ibu Selvi untuk memulihkan nama baik, harkat dan martabatnya dan kita bangga pada dia untuk maju sebagai perempuan Papua dalam memajukan daerahnya sebagaimana upaya dia untuk menjadikan Raja Ampat terang karena ada istrik,” jelasnya.

Selviana Wanma pun menyambut gembira dan sangat bersyukur atas putusan Mahkamah Agung ini. Ia mengaku selama beberapa bulan belakangan ini terus dizolimi oleh oknum-oknum melalui pemberitaan di beberapa media baik lokal maupun nasional. Menurutnya persoalan hukum harus diselesaikan secara hukum pula, tidak dibawa ke ranah politik, begitupun sebaliknya.

Dengan putusan bebas murni tersebut, ia berharap kepada pengurus Golkar Raja Ampat dan jajaran Komisariat Distrik (Pimpinan Kecamatan) agar tidak lagi menghiraukan tuduhan-tuduhan yang dialamatkan kepadanya karena itu adalah fitnah dan tidak terbukti berdasarkan keputusan bulat hakim MA tersebut.

“Mulai hari ini saya bersuara dari sini kepada saya punya pengurus dan komdis yang tersebar di seluruh Raja Ampat, yang selama ini saudara–saudara dengar adalah fitnah, dan sekarang fitnah itu tidak terbukti setelah diputuskan oleh tiga hakim tanpa ada dissenting opinion  sama sekali dari pihak hakim,” terang Selvi. (Tyo)