Sumpah Pemuda, Lahirnya Bangsa Indonesia dalam Bingkai Geopolitik

0
219
doc, tribunnews.com

Oleh: Rizki Romadhon*

Sejak digaungkan Sumpah Palapa oleh Mahapatih Majapahit Gajah Mada pada 1336, wilayah Kepulauan Nusantara yang membentang hingga Siam (Thailand) dan Filipina menjadi satu kesatuan politik di bawah kendali Majapahit. Hal tersebut menjadi suatu identitas kesatuan wilayah sebelum akhirnya terpisah-pisah di bawah kendali kaum penjajah.

Baik Portugis, Spanyol, Inggris hingga Belanda akhirnya menjadi pemegang penuh kawasan ini (Nusantara). Kaum penjajah, utamanya Belanda kemudian langsung membuat hukum-hukum yang mengikat terkait pengaturan kehidupan di kepulauan ini.

Pada tahun 1609, Hugo De Groot (Hugo Grotius), yang dianggap sebagai bapak hukum internasional modern, melahirkan konsep Mare Liberum, yang menyatakan bahwa laut tidak bisa dikuasai oleh suatu negara. Dengan demikian, ruang lautan sifatnya adalah bebas dengan tidak ada suatu negara yang memiliki kedaulatan atas laut

Namun demikian, jika dianalisis lebih jauh pemikiran Grotius ini sangat sarat akan kepentingan kolonialisme Belanda untuk membenarkan aktivitas ekspedisi yang kemudian bertransformasi menjadi ekspansi dan melakukan kolonisasi.

Maka dengan dasar pemikiran teori hukum tersebut, Belanda berhasil membenarkan perjalanannya melalui laut untuk masuk ke Nusantara dan melakukan praktik kolonialisme yang awalnya berbentuk kongsi dagang bernama VOC.

Namun ironisnya, pada saat Belanda mulai menguasai jaringan pelayaran di Nusantara, mereka kemudian meninggalkan konsep lamanya, Mare Liberium (laut terbuka) dan membuat suatu konsep baru tentang ruang laut Mare Causum (laut tertutup) dan melarang bangsa lainnya selain bangsa Belanda untuk melakukan aktivitas pelayaran. Termasuk para pelaut pribumi yang tak berkutik karena Hindia Belanda adalah wilayah jajahannya.

Dengan konsep laut tertutup inilah, VOC melakukan kontrol yang ketat atas ruang laut daerah koloninya dan berhasil melumpuhkan aktivitas pelayaran di Nusantara, yang oleh Pramoedya Ananta Toer dalam Arus Balik diceritakan seperti ini:

“Kekuatan dan kesatuan maritim Nusantara pernah memecah ombak samudera damai ke utara, tetapi kemudian arus berbalik. Arus raksasa menggelombang dari utara menghempas Nusantara mundur ke selatan, ke pedalaman yang bahkan lebih jauh lagi mundur sampai ke desa-desa kaki pegunungan.”

Dalam masa kolonial Belanda di Nusantara, peraturan itu semakin massif  dengan terbitnya Undang-Undang Hukum Laut Nomor 42 tahun 1939 tentang Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie (Ordonansi Laut Teritorial dan Lingkungan Maritim).

UU ini mengatur bahwa laut teritorial Hindia Belanda adalah tiga mil laut dari garis air surut pulau-pulau, di luar dari tiga mil tersebut adalah laut internasional. Dengan demikian, laut berfungsi sebagai pemisah pulau-pulau di Indonesia

Lahirnya Bangsa Indonesia

Di bawah kungkungan penjajah Belanda membuat kaum intelektual pribumi yang dipelopori oleh Boedi Oetomo dan organisasi pergerakan lainnya memberontak pada abad ke-20. Pemberontakan itu dilakukan berbeda dengan periode sebelumnya yang lebih menggunakan senjata dan peperangan fisik.

Para kaum intelektual ini mengimplementasikannya lewat gagasan, pendidikan dan berorganisasi. Langkah ini mencapai keberhasilan hingga bergulirnya Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928.  

Momentum Sumpah Pemuda merupakan kristalisasi dalam perjalanan perjuangan kemerdekaan Indonesia yang menandai lahirnya sebuah bangsa yang besar. Jika dimaknai dalam perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan negara kepualauan, maka langkah ini adalah awal untuk melahirkan eksistensi bangsa Indonesia sebagai sebuah entitas dan fondasi. Hal itu tersirat dalam isi Sumpah Pemuda:

Kami Putra dan Putri Indonesia mengaku Bertumpah darah yang satu Tanah Air Indonesia

Kami Putra dan Putri Indonesia mengaku Berbangsa yang satu, Bangsa Indonesia

Kami Putra dan Putri Indonesia menjunjung Bahasa Persatuan, Bahasa Indonesia

Ide mengenai pengintegrasian wilayah daratan dan lautan dapat dirunut melalui sejarah mengenai konsep “tanah air” yang salah satunya digagas oleh tokoh pergerakan seperti Soekarno, Tan Malaka dan Mohammad  Yamin di tahun 1920-an. Alhasil epistemology bangsa yang dilahirkan oleh Jong-Jong Pribumi ini telah menggusur definisi bangsa ala pemikir barat seperti Ernest Renan dan Otto Bauer.

Mereka hanya menyebutkan bahwa bangsa hanyala sekumpulan manusia yang memiliki kehendak jiwa yang Bersatu dan persamaan nasib. Tak ada disinggung mengenai geografi atau lebensraum, ruang hidup dari bangsa tersebut.

Konsep bertanah air satu jelas bukanlah bermakna sempit, yakni hanya tentang penyatuan wilayah (Nasionalisme Teritorial) tetapi juga menegaskan makna filosofis tentang kebangsaan seperti yang dijelaskan oleh pemikir geopolitik bernama Friederich Ratzel. Dia menyebutkan bahwa “bangsa adalah kelompok manusia yang terbentuk karena adanya hasrat (kemauan) untuk bersatu yang timbul dari adanya rasa kesatuan antara manusia dan tempat tinggalnya.”

Teori geopolitik pada awalnya hanya memberikan justifikasi (reachs ground) atau verantschuldigingground bagi ekspansi dari negara penyusun. Teori geopolitik Wandell Wilky yang berjudul The One World tidak laku atau tidak populer, bahkan terabaikan karena dianggap tidak mungkin menjadikan pemerintahan dunia berdasarkan geopolitik dunia.

Hal itu yang kemudian menginspirasi konsep geopolitik Karl Haushofer yang diterapkan oleh Adolf Hitler untuk menguasai dunia Perang Dunia II. Geopolitik Indonesia pun semakin menemukan bentuknya seiring berjalannya waktu. Pada Proklamasi 17 Agustus 1945 dan Terbentuknya NKRI 18 Agustus 1945, konsep geopolitik Indonesia ditegaskan dari Sabang hingga Merauke (wilayah bekas jajahan Belanda).

Geopolitik untuk bangsa Indonesia dipopulerkan pertama kali oleh Ir. Soekarno. Pada pidatonya di hadapan sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyatakan sebagai berikut:

“wilayah Indonesia adalah satu kesatuan wilayah dari Sabang sampai Merauke, yang terletak antara dua samudera dan dua benua. Kesatuan antara bangsa Indonesia dengan wilayah tanah air itulah yang membentuk semangat dan wawasan kebangsaan, yaitu sebagai bangsa yang bersatu. Rasa kebangsaan Indonesia dibentuk oleh adanya kesatuan nasib, jiwa untuk bersatu dan kehendak untuk bersatu  serta adanya kesatuan wilayah yang sebelumnya, bernama Nusantara.”

Hal itupun kembali ditegaskan setelah keluarnya Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957 yang menyatakan laut sebagai pemersatu dan menjadi satu kesatuan wilayah dengan daratan (pulau-pulau) di Indonesia. Hingga akhirnya melahirkan konsep Wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Disadari bahwa keberadaan bangsa Indonesia dan lingkung-annya bersifat sarwanusantara, yaitu dalam kondisi terhubung, menyatu, dan diapit. Suku bangsa, ras, dan kelompok sosial yang menghuni kawasan Nusantara terhubung satu dengan lainnya oleh berbagai kepentingan dan kondisi lingkungan selama ratusan tahun, yang akhirnya menyatu menjadi bangsa Indonesia.

Dalam konsep negara kepulauan, ribuan pulau besar dan kecil di seluruh Nusantara disatukan oleh  laut  menjadi satu kesatuan wilayah nasional Indonesia. Sementara itu, wilayah Indonesia yang berada di antara dua benua dan dua samudera dalam kondisi diapit, baik secara alamiah maupun sosial, sehingga menjadi sasaran berbagai pengaruh yang selalu berubah dan berintensitas kuat dari sekeliling. Sejalan dengan kondisi tersebut, Wawasan Nusantara memiliki dua arah pandang, ke dalam dan ke luar.

Arah pandang ke dalam ditujukan kepada kesatuan wilayah, sedangkan arah pandang ke luar ditujukan untuk menjamin kepentingan nasional dan ikut dalam melaksanakan ketertiban dunia. Pemanfaatan kondisi dan konstelasi geografi merupakan perwujudan segala dorongan (motives) dan rangsangan (drives) dalam  mencapai  tujuan  nasional  serta  sebagai  tanggapan dan tanggung jawab atas karunia Tuhan Yang Maha Esa atas anugrah berupa tanah air.

Sehingga yang membedakan geopolitik Indonesia dengan konsep-konsep geopolitik terdahulu adalah sifatnya. Di mana bangsa Indonesia memanfaatkan geopolitik untuk mencpaai tujuan nasionalnya yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, sementara konsep geopolitik dunia yang masih dipakai oleh beberapa negara saat ini ialah untuk menguasai dunia. Dengan kata lain teori itu include dengan konsep kolonialisme dan imperialisme. 

Justru Indonesia dengan sejarah Sumpah Pemuda hingga Deklarasi Djuanda ialah membendung konsep tersebut bahkan memeranginya. Oleh karena itu sudah sepatutnya pemerintah dan generasi bangsa memaknai konsep tersebut secara utuh dan holistic.  

Momentum Sumpah Pemuda yang melahirkan Bangsa Indonesia telah membuka nilai-nilai tersebut. Sifatnya sebagai bridging dengan sejarah panjang Nusantara dengan Sumpah Palapanya sekaligus sebagai fondasi dari tatanan NKRI. Maka dari itu sudah selayaknya dalam peringatan Sumpah Pemuda perlu ditekankan mengenai makna geopolitik Bangsa Indonesia yang termaktub Wawasan Nusantara di dalamnya.

*Penulis adalah Mahasiswa Universitas Mercu Buana pemerhati masalah Kebangsaan, Sekjen Ikatan Mahasiswa Teknik Sipil Indonesia (IMTSI)