Soal PKL, Pelaut Jangan Takut Kena ‘Penalty’ dari Perusahaan

0
540
Ilustrasi Foto: Wisuda pelaut di PIP Semarang. Dok: Net

Jakarta (Samudranesia) – Permasalahan pelaut dengan perusahaan terkait hubungan industrial biasanya diawali dari Perjanjian Kerja Laut (PKL).

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan RI melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) selaku regulator kiranya dapat membuat konsep/blangko Perjanjian Kerja Laut (PKL) yang detail, tegas, dan tidak sumir.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Bidang Advokasi, Hukum dan HAM Pergerakan Pelaut Indonesia (Adkumham PPI) Imam Syafi’i dalam pesan elektroniknya kepada Samudranesia, Kamis (24/9).

“Blangko tersebut, dimaksudkan sebagai pedoman para pihak dalam hal ini pihak pengusaha selaku perusahaan angkutan laut dan pihak pelaut selaku awak kapal dalam mengadakan hubungan kerja di tempat kerja di atas kapal,” ucap Imam.

Dia juga menegaskan bahwa PKL bukan dibuat oleh Kemenhub/Hubla/KSOP atau pengusaha serta pelaut yang menandatangani perjanjian tersebut..

“Blangko PKL yang dibuat oleh KSOP adalah blangko yang bersifat sebagai pedoman tidak baku. Blangko PKL yang dibuat oleh pengusaha juga bukan merupakan ketetapan yang harus segera ditandatangani oleh pelaut,” terangnya.

Sambung Imam, pelaut berhak untuk membaca semui isi PKL tersebut secara teliti dan seksama, sebelum menandatangani PKL tersebut. Apabila dirasa terdapat muatan atau materi yang merugikan pihak pelaut dalam pasal-pasal pada PKL tersebut, maka demi kepentingan hubungan kerja yang adil, pelaut berhak untuk menolak dan atau membatalkan penandatangan PKL tersebut.

“Pelaut jangan takut kena penalty dari pengusaha apabila batal bekerja. Sebab alasan apapun, PKL tidak boleh bertentangan atau lebih buruk dari peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegas Imam.

“Apabila pembatalan penandatangan PKL dipermasalahkan oleh pengusaha dan pengusaha memberikan penalty kepada pelaut, maka pelaut berhak untuk melakukan perundingan bipartit dengan pengusaha atau melakukan permohonan pencatatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat baik pusat, provinsi, dan kabupaten/kota untuk diselesaikan,” bebernya.

Dia menyebut banyak permasalahan yang dialami oleh pelaut bermula dari PKL. Sehingga dia berharap agar pelaut mempelajari hukum dengan seksama dan berserikat.

“Saatnya pelaut Indonesia melek hukum dan berani melawan ketidakadilan ketenagakerjaan,” tandasnya. (Tyo)