Siapa yang lebih tepat menjadi Coast Guard Indonesia?

0
1747
Kapal Bakamla.

Oleh: DR. Surya Wiranto, SH MH*

Perdebatan para praktisi kemaritiman tentang Coast Guard Indonesia di forum-forum seminar, Focus Group Discussion (FGD), maupun di forum-forum diskusi lainnya masih berlangsung. mereka membicarakan siapa yang pantas menjadi Coast Guard Indonesia. Bahkan di beberapa grup Whatsapp TNI AL maupun grup Whatsapp Kemaritiman perdebatan ini masih terus berlangsung hangat hingga tulisan ini dibuat. Para penanggap terbagi menjadi 2 (dua) bagian, satu pihak mendukung Badan Keamanan Laut (Bakamla) sebagai Coast Guard Indonesia, dan satu pihak lainnya mendukung Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP) yang berhak menjadi Indonesia Sea and Coast Guard (ISCG).

Dalam perdebatan tersebut masing-masing berargumen sesuai pengetahuan, pengalaman, dan dasar hukum yang menjadi landasan untuk terbentuknya Coast Guard Indonesia. Hal ini menarik untuk disimak, dan pada kesempatan ini penulis ingin memberikan tanggapan terkait pro-kontra siapa yang berhak menyandang nama Coast Guard Indonesia. Penulis tergelitik untuk urun rembuk membahas hal ini karena masing-masing mengklaim bahwa Coast Guard versi-nya lah yang paling benar, dan menuduh bahwa Coast Guard pihak seberang adalah “Coats Guard palsu”.[1]

Penulis terpanggil untuk membuat tulisan ini, mengingat selama 4 tahun berdinas di Kemenko Polhukam, dan penulis turut membidani lahirnya Bakamla, atau berubahnya Bakorkamla menjadi Bakamla. Dalam bahasan tentang siapa yang berhak menyandang nama Coast Guard Indonesia, penulis ingin membagi tulisan ini menjadi 2 (dua) bagian. Tulisan pertama akan fokus membahas tentang Bakamla yang akan berhak atau tidak menyandang nama Coast Guard Indonesia, dan tulisan kedua yang akan fokus membahas KPLP yang berhak atau tidak menyandang nama Indonesia Sea and Coast Guard.

Sebelum berbicara siapa yang pantas menjadi Coast Guard kita harus memahami apa itu Coast Guard? Secara singkat Coast Guard adalah suatu institusi atau perangkat penegak hukum di laut. Coast Guard merupakan suatu lembaga sipil yang wilayah kerjanya di laut. Secara Universal tugas pokok Coast Guard adalah: penegakan hukum, search and rescue, pencemaran lingkungan laut, keamanan dan keselamatan di laut.

Kita ketahui lingkungan strategis dewasa ini melihat bahwa penegakan hukum di laut sudah mulai dipisahkan antara tindakan penegakan kedaulatan dan penegakan hukum. Dalam hal penegakan kedaulatan dilaksanakan oleh militer sedangkan untuk penegakan hukum dilaksanakan oleh Lembaga sipil yang bernama Coast Guard. Sebagaimana dicontohkan negara-negara dikawasan yang sudah membangun Coast Guard adalah: Malaysia Coast Guard (APMM), Singapore Police Coast Guard, Philiphine Coast Guard dan Vietnam Coast Guard. Coast Guard masing-masing negara ini melaksanakan tugas di seluruh wilayah negara nya masing-masing baik dari wilayah teritorialnya sampai dengan landas kontinen dan melaksanakan penegakan hukum di semua bidang tindak pidana di laut (tidak hanya satu bidang tindak pidana).

Indonesia sesuai dengan UNCLOS 1982 merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, yang memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan dan keselamatan segala bentuk aktifitas di laut dan/melalui laut Indonesia. Dengan tantangan Indonesia seperti ini ironinya saat ini masih menjadi perdebatan di dalam negeri sendiri siapa yang layak menjadi Coast Guard Indonesia. Dalam tulisan ini penulis mencoba menguraikan konstruksi hukum dan histori terkait dengan adanya polemik siapa yang menjadi Coast Guard Indonesia.

Dalam Kuliah Umum di Seskoal, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan bahwa pemerintah Indonesia menginginkan memiliki Coast Guard yang kuat. Institusi yang saat ini memiliki fungsi Coast Guard sesuai amanat UU No.32/2014 tentang Kelautan, dan Perpres No 178/2014 ialah Badan Keamanan Laut (Bakamla). Luhut menghendaki bahwa Bakamla harus menjadi coast guard yang kuat, dan Kepala Coast Guard nantinya dijabat oleh Perwira Tinggi TNI AL Bintang Empat. Penguatan Bakamla menjadi Indonesia Coast Guard ini melalui harmonisasi peraturan perundangan yang mengatur tentang Keamanan Laut (Seskoal, Cipulir, Jakarta, Rabu 30 Oktober 2019).

Pernyataan Menko Luhut diperkuat oleh pernyataan Ketua Komisi-I DPR-RI Meutya Hafid. Komisi I DPR periode 2019-2024 telah memasukan kembali RUU Keamanan Laut ke dalam Prolegnas, dimana sebelumnya RUU Keamanan Laut ini sudah masuk dalam Prolegnas 2014-2019, namun belum sempat dibicarakan di DPR-RI. RUU ini memiliki urgensi untuk meningkatkan keamanan di laut dari segala ancaman. Politisi Golkar ini pun memberi isyarat adanya penguatan Bakamla sebagai institusi Coast Guard dalam RUU tersebut. (Gedung Parlemen, Jakarta, Senin 18 Nopember 2019)

Badan Koordinasi Keamanan Laut menjadi Badan Keamanan Laut

Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) Periode-I yang mendasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima Angkatan BersenjataMenteri PerhubunganMenteri KeuanganMenteri Kehakiman, dan Jaksa Agung, Nomor: KEP/B/45/XII/1972; SK/901/M/1972; KEP.779/MK/III/12/1972; J.S.8/72/1;KEP-085/J.A/12/1972 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Keamanan di Laut dan Komando Pelaksana Operasi Bersama Keamanan di Laut. Dasar hukum pembentukan Bakorkamla mengacu pada Undang Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Bakorkamla dibentuk sebagai Paramiliter Laut (Maritime Militia), yang dalam waktu damai melaksanakan operasi keamanan dan keselamatan di laut bersama sama dengan unsur-unsur TNI AL. Dalam waktu konflik hingga perang, kekuatan unsur-unsur Bakorkamla digunakan sebagai Komponen Cadangan yang membantu Komponen Utama TNI AL. Panglima Komando Operasi Keamanan Laut (Pangkoopskamla) dipegang oleh Kepala Staf Angkatan Laut (KASAL), sedangkan Pelaksana Harian (Lakshar) dipegang oleh Panglima Armada (Pangarma), yang dalam kegiatan sehari-hari dilaksanakan oleh Komandan Gugus Keamanan Laut (Guskamla). Bakorkamla dipimpin oleh seorang Perwira Tinggi TNI AL (Pati) bintang tiga.

Bakorkamla Periode-II berjalan dibawah koordinasi Menko Polhukam, dan dipimpin seorang Pati TNI AL bintang tiga TNI AL. Bakorkamla kali ini dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81 Tahun 2005 tentang Bakorkamla. Identik dengan Bakorkamla Periode-I, dalam operasinya mengkoordinasikan unsur-unsur keamanan laut, seperti unsur-unsur TNI AL, Polairud, KPLP, Bea Cukai, PSDKP KKP, dan KPLP. Dalam evaluasi tahunannya, Bakorkamla Periode-II sama dengan pendahulunya Bakorkamla Periode-I, dimana sifat koordinasi sangat sulit untuk dilaksanakan, mengingat masing-masing unsur dalam operasionalnya berstatus Bawah Kendali Operasi (BKO), sehingga kepatuhan terhadap Komando Atasnya lebih dominan dibanding kepatuhan terhadap Kepala Bakorkamla.

Dalam perkembangan selanjutnya, pemerintah menerbitkan Perpres Nomor 39 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2004 (RKP-2014), yang di dalamnya berisi Kebijakan Presiden Bidang Hankam, yaitu; “Intensifikasi & ekstensifikasi patroli keamanan laut dan mendorong segera terbentuknya Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang didukung sistem peringatan dini (Early Warning System) keamanan laut, efektifitas koordinasi, komando dan pengendalian”. Terbitnya RKP ini menyiratkan perlunya perubahan badan Bakorkamla menjadi Bakamla, dengan perubahan nomenklatur tersebut, juga berubahnya sistem koordinasi menjadi sistem komando dan kendali.  

Dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden sebagaimana yang tertuang dalam RKP N0 39 tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah tahun 2004 (RKP -2014) Pemerintah membuat Undang Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, yang juga mengamanatkan pembentukan Bakamla. Dalam Pasal 59 ayat (3), ditegaskan bahwa,Dalam rangka penegakan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi, khususnya dalam melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia, dibentuk Badan Keamanan Laut.” Undang Undang Nomor 32 Tahun 2014 kemudian dilengkapi dengan Perpres Nomor 178 Tahun 2014 tentang Bakamla.

Di dalam Pasal 61 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, ditegaskan bahwa tugas Bakamla adalah; Melakukan patroli keamanan & keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Dari penjelasan Pasal 59 ayat (3), dan Pasal 61 tersebut, sangat jelas bahwa wilayah tugas yang diberikan kepada Bakamla di semua zonasi perairan Indonesia dan perairan yurisdiksinya (wilayah kedaulatan & berdaulat), meliputi; Perairan Pedalaman, Perairan Kepulauan, Laut Teritorial, Zona Tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif, hingga ke Landas Kontinen 200 sd 350 Nm (Hal ini menampik pendapat pengamat maritim yang mengatakan bahwa wilayah kerja Bakamla hanya sampai di Laut Teritorial 12 nautical mil).

Pasal 62 Undang-Undang ini juga mengamanatkan fungsi Bakamla, yang antara lain; menyusun kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; menyelenggarakan sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; menyinergikan dan memonitor pelaksanaan patroli perairan oleh instansi terkait; memberikan dukungan teknis dan operasional kepada instansi terkait; memberikan bantuan pencarian dan pertolongan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; dan melaksanakan tugas lain dalam sistem pertahanan nasional, yang dalam Sistem Pertahanan Semesta dinyatakan sebagai  Komponen Cadangan/Komcad (Maritime Militia)

Lebih tegas lagi, kewenangan  Bakamla, diatur dalam Pasal 63 ayat (1), yang menyatakan bahwa; Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dan Pasal 62, Badan Keamanan Laut berwenang melakukan pengejaran seketika; memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan menyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang untuk pelaksanaan proses hukum lebih lanjut; dan mengintegrasikan sistem informasi keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terintegrasi dan terpadu dalam satu kesatuan komando dan kendali.

Dari kewenangan Bakamla sesuai dengan Undang-Undang Kelautan No 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, Bakamla dapat melaksanakan penindakan sampai dengan penangkapan segala bentuk tindak pidana atau pelanggaran di laut. Dengan kewenangan Bakamla yang ada saat ini, Bakamla tidak bersifat sektoral melainkan multi fungsi, dan multi tugas. Wilayah kerja dari Bakamla dari Perairan Indonesia sampai dengan Wilayah Yurisdiksi Indonesia (Dari laut pedalaman sampai dengan Landas Kontinen).

Apakah menjadi sebuah permasalahan kalau Bakamla bukan penyidik, terus tidak dapat melaksanakan penindakan dan penangkapan dalam rangka penegakan hukum? Jawabannya Bakamla dapat melaksanakan penindakan dan penangkapan karena tindakan tersebut dipayungi oleh Undang-Undang. Sesuai dengan kewenangannya, Bakamla setelah melaksanakan penindakan dan penangkapan menyerahkan hasil tangkapan tersebut kepada penyidik instansi yang berwenang.

Di dalam Bakamla sendiri sesuai dengan amanat perpres 178 tahun 2014 pasal 28 sudah dibentuk Unit Penindakan Hukum, di mana Unit tersebut berisikan representatif dari penyidik-penyidik dari instansi terkait yang nantinya dapat langsung menangani tangkapan atau onboard diatas kapal-kapal patroli sehingga tidak ada masalah aturan atau permasalahan bukan penyidik Bakamla tidak boleh menangkap, padahal didalam kapal-kapal patroli Bakamla sendiri sudah berisikan para penyidik dari masing-masing instansi terkait.

Melihat dengan kewenangan yang ada dan komposisi personel yang lengkap dan aturan yang sudah sesuai, penulis berpendapat bahwa Bakamla lah yang layak menjadi Coast Guard Indonesia. Pendapat ini sejalan dengan arahan presiden dalam rapat kabinet terbatas tahun 2015 dan di tuangkan melalui surat Seskab Nomor : B.180/Seskab/03/2015 tentang Penguatan Bakamla dan surat Seskab Nomor : B.551/Seskab/9/2015 isi dari kedua surat tersebut antara lain :

  1. Percepatan penempatan personel di Bakamla sesuai kebutuhan, terutama tenaga penyidik, untuk ditempatkan di Unit Penindakan Hukum Bakamla;
  2. Penghibahan kapal patrol instansi yang memiliki kekuatan armada kapal patroli kepada Bakamla untuk mendukung Operasi Bakamla;
  3. Integrasi Sistem Keamanan dan Keselamatan di laut;
  4. Malaksanakan revisi terkait Regulasi Bakamla, karena saat ini tidak sesuai dengan atau merefleksikan kebutuhan organisasi; dan
  5. Bakamla diarahkan mempunyai kewenangan sebagai Coast Guard. Karena itu Undang-Undang yang mengamanatkan pembentukan Bakamla harus dilihat kembali dan dapat dipertimbangkan untuk direvisi.

Dari penjelasan tersebut diatas sudah jelas siapa yang memang layak menjadi Coast Guard Indonesia.

Jadi Siapa yang pantas sebagai Coast Guard Indonesia?

Dari uraian diatas sudah sangat jelas bahwa yang layak dan pantas sebagai Coast Guard Indonesia adalah Bakamla, karena Bakamla sudah satu-satunya Badan Nasional yang menangani keamanan dan keselamatan tidak saja hanya di Perairan Indonesia (12 Nm), namun lebih jauh lagi hingga di Perairan Yurisdiksi Indonesia ZEEI dan Landas Kontinen (200-350 Nm). Bakamla berada di bawah Presiden, jadi tidak mungkin ada Badan baru yang sama-sama mengurusi masalah keamanan dan keselamatan di laut (tidak ada duplikasi Badan dengan urusan yang sama).

Bakamla sudah disahkan oleh Presiden Jokowi pada tanggal 13 Desember 2014 sebagai satu-satunya Badan yang menangani masalah keamanan dan keselamatan di Perairan Indonesia dan Perairan Yurisdiksi Indonesia. Bakamla selama 5 tahun pemerintahan Jokowi telah melaksanakan ribuan tugas-tugas di laut yang berhubungan dengan keamanan dan keselamatan di laut, dengan melakukan berbagai tugas-tugas penyelidikan hingga tugas-tugas penyidikan tindak pidana dan pelanggaran di laut. Setiap hasil penyidikannya, telah diteruskan kepada penyidik di darat sesuai dengan tindak pidana yg di sangkakan dan sesuai dengan kedinasan yang menanganinya.

Dengan tulisan ini, semoga akan menambah cerah kerumitan dan kesimpang siuran tentang teka-teki tentang siapa yang berhak menjadi Coast Guard Indonesia. (**)

*Penulis adalah Dosen Universitas Pertahanan, Pengkaji Maritim di Indonesia Institute Maritime Studies (IIMS), mantan Wadanseskoal dan Kadispotmar TNI AL


[1] Bakorkamla Periode-I dimulai sejak terbentuknya Bakorkamla pada tahun 1972 dibawah TNI AL, hingga berubah menjadi Bakorkamla dibawah koordinasi Kemenko Polhukam pada tahun 1999.