Setahun Menjabat, Edhy Yakin Sektor KP Semakin Cerah

0
124
MenKP Edhy Prabowo

Jakarta (Samudranesia) – Memasuki usia satu tahun sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo mengaku semua yang dikerjakannya selama ini baru awalan. Masih banyak pekerjaan rumah dan tantangan yang harus diselesaikan dalam memajukan sektor kelautan dan perikanan (KP) Indonesia.

“Satu tahun ini menjadi momentum awalan untuk terus melaju ke depan. KKP sebagai lembaga, organisasi, kementerian yang siap menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, siap menghasilkan devisa bagi negara,” ujar Menteri Edhy dalam keterangan resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jumat (23/10/2020).

Menilik ke belakang, sejatinya banyak hal sudah dilakukan Menteri Edhy selama satu tahun menjabat. Yang paling mendapat banyak apresiasi dari stakeholder kelautan dan perikanan adalah kemudahan perizinan.

Salah satunya izin kapal di atas 30 GT yang kini prosesnya hanya satu jam secara online dari tadinya minimal 14 hari kerja. Sejak diluncurkan Desember 2019, sudah lebih dari 4.000 izin yang dikeluarkan dan menghasilkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) lebih dari Rp470 miliar.

Menteri Edhy juga mempermudah perizinan ekspor produk perikanan. Dia meminta jajarannya melakukan jemput bola dalam melayani pelaku usaha yang ingin melakukan ekspor. Hasilnya fantastis, volume dan nilai ekspor perikanan di semester 1 2020 naik 6,9 persen di tengah pandemi Covid-19.

Soal ekspor hasil perikanan, tidak hanya izin yang mendapat perhatian, tapi juga proses pengiriman. Hasilnya, beberapa daerah, khususnya wilayah Timur Indonesia bisa langsung melakukan ekspor tanpa melalui Jakarta, Surabaya, atau Denpasar.

“Semangat kami bagaimana bisa mengekspor ikan sebanyak-banyaknya. Ini sudah kita lakukan dengan konsep menjemput bola. Terakhir kita sudah buka ekspor langsung dari Manado ke Jepang yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Sebelumnya juga dari Palu. Alhamdulillah ini mendapat antusiasme tinggi dari provinsi sekitar itu. Saya pikir ini awalan yang harus terus didorong,” tegasnya.

Selain persoalan izin, Edhy juga gencar membangun komunikasi dengan stakeholder kelautan dan perikanan sesuai amanat Presiden Joko Widodo. Mulai dari nelayan, pembudidaya, petambak garam, pelaku usaha, pemerintah daerah, hingga kementerian/lembaga lainnya.

Komunikasi ini, menurut Edhy, yang menjadi kunci dalam menyelesaikan sejumlah persoalan di sektor kelautan dan perikanan. Sebagai contoh, lahirnya SILAT berkat komunikasi yang baik dengan Kementerian Perhubungan, kemudian masuknya komoditas perikanan dalam bantuan sosial yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial.

“Apa yang sudah dilakukan ini menjadi cambuk, menjadi dorongan bagi kami semua di KKP. Tentu masih banyak kekurangan, tapi saya merasakan ada titik pertumbuhan dan nilai-nilai positif yang mendorong saya semakin yakin dalam memajukan sektor kelautan perikanan ini,” ujarnya.

Ke depan, Edhy mengatakan, KKP akan memperbaiki sistem rantai dingin di Indonesia dengan memperbanyak cold storage. Ini sebagai upaya menjaga stabilitas harga sekaligus menjaga kualitas ikan.

Riset juga terus dikembangkan karena kebijakan yang dikeluarkan KKP harus berdasarkan kajian. Selain itu, KKP akan terus mendorong penyaluran bantuan pinjaman modal usaha untuk meningkatkan pendapatan dan perbaikan ekomomi masyarakat kelautan dan perikanan.

KKP juga akan memperbanyak kawasan perairan menjadi area konservasi dan menggalakkan penanaman mangrove sebagai upaya pemulihan ekosistem pesisir.

“Kadang ada dua hal yang selalu diperdebatkan. Antara konservasi dan ekonomi. Saya penganut jalan tengah. Kenapa? Karena saya percaya konservasi dan ekonomi bisa berjalan bersama,” tegasnya.

Peluang Investasi

Edhy juga optimistis investasi di sektor kelautan dan perikanan menggeliat seiring terbitnya UU Cipta Kerja. Sebab baleid yang disahkan DPR pada 5 Oktober lalu itu mempermudah perizinan yang selama ini menjadi penghambat pelaku usaha berinvestasi.

“Enggak ada lagi orang mau investasi tapi harus nunggu izin bertahun-tahun. Kan lama, keburu diambil negara lain uangnya. Ini semangat omnibus law di KKP yang kita dorong,” ungkapnya.

Semangat omnibus law sudah berjalan di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ini dibuktikan dengan lahirnya Sistem Informasi Izin Layanan Cepat (Silat) untuk perizinan kapal tangkap ukuran di atas 30 GT yang berlaku secara online pada akhir 2019.

Sistem Silat memangkas waktu pengurusan dari yang tadinya 14 hari menjadi satu jam. Hingga 7 Oktober 2020, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari ribuan izin yang dikeluarkan Silat nilainya lebih dari Rp470 miliar.

Kemudahan perizinan kini juga berlaku di sektor perikanan budidaya. Sekarang prosesnya satu pintu di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), sementara KKP bertindak sebagai pengawas bersama dengan pemerintah daerah. Tadinya butuh 21 izin untuk bisa memulai usaha budidaya di Indonesia.


Edhy pun memastikan, kemudahan perizinan yang diberikan pemerintah tetap dibarengi dengan pengawasan lingkungan. Tujuannya tidak hanya untuk menjaga alam tetap lestari, usaha yang dijalani juga bisa berumur panjang.

“Pelaksanaan teknisnya KKP yang mengawasi. Amdal tetap harus dilengkapi,” terangnya.

Langkah lain supaya iklim investasi tumbuh, Edhy memastikan tidak ada lagi kriminalisasi terhadap pelaku usaha. Sudah ada nota kesepahaman antara KKP dan Polri bahwa pelanggaran yang bersifat administratif dilakukan pembinaan, bukan penindakan.

“Pak Kapolri sudah mengeluarkan ke seluruh Polda supaya tidak ada lagi kriminalisasi itu,” pungkasnya. (Tyo)