Selamatkan! Sektor Perikanan di Tengah Wabah Covid-19

0
196
Aktivitas pedagang ikan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Paotere, Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (18/4). Ikan hasil tangkapan nelayan di daerah tersebut sebagian dipasarkan untuk keperluan restoran di Makassar dan dijual Rp. 75 ribu hingga Rp.150 ribu tergantung jenis dan ukuran ikan. ANTARA FOTO/Abriawan Abhe/ss/ama/15

Oleh: Prof. Rokhmin Dahuri, Ph.D*

Hampir semua nelayan, pembudidaya ikan, dan stakeholders perikanan lainnya di seluruh Indonesia menyambut dengan penuh suka cita dan antusias atas kehadiran Bapak Edhy Prabowo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan menggantikan Ibu Susi Pudjiastuti sejak 20 Oktober 2019. Pasalnya, Menteri Edhy Prabowo menggulirkan arah baru kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan (KP).  Suatu arah baru, dari yang sebelumnya, terlalu dominan pada aspek pelestarian sumber daya perikanan, pemberantasan illegal fishing, dan begitu banyaknya larangan kegiatan penangkapan dan budidaya ikan; sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi, ‘memati – surikan’ industri pengolahan ikan, dan menggerogoti kesejahteraan masyarakat perikanan. 

Menjadi kebijakan pembangunan KP yang seimbang dan proporsional antara menjaga kelestarian sumber daya KP dan penegakkan kedaulatan dengan upaya simultan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkualitas dan kesejahteraan masyarakat KP secara berkelanjutan (sustainable). Dari komunikasi yang tersumbat antara Menteri KP dengan nelayan, pembudidaya ikan, pengusaha, dan stakeholders perikanan lainnya.  Ke komunikasi dua arah dan transparan antara Menteri KP dengan para nelayan dan masyarakat KP lainnya. 

Para nelayan, khususnya di sepanjang Pantura, pembudidaya ikan, pengolah hasil perikanan, dan pedagang ikan mulai sumringah dan semangat meningkatkan aktivitas ekonominya. Industri pengolahan ikan dan seafood di semua sentra kawasan industri perikanan, dari Belawan, Bungus, Muara Baru, sepanang Pantura, Cilacap, Benoa, Makassar, Bitung, Ambon sampai Sorong mulai menggeliat, karena bahan bakunya terpenuhi.  Volume dan nilai ekspor perikanan pun berangsur naik.

Namun, sejak dunia dilanda pandemi (wabah) Covid-19 pada akhir Desember 2019 yang bermula dari Wuhan (China), hampir seluruh negara di dunia, tak terkecuali Indonesia, terkena dampak negatipnya. Dan, dampak negatip itu bukan hanya melanda aspek (sektor) kesehatan, tetapi boleh dikatakan semua aspek kehidupan manusia dan sektor pembangunan, termasuk sektor perikanan. 

Bagi sektor KP Indonesia, dampak negatif dari wabah Covid-19 itu sebagian besar menghantam mata rantai (sisi) pemasaran dalam sistem rantai pasok (supply chain system) bisnis perikanan. Yang pasti, pasar ekspor komoditas dan produk perikanan RI terpangkas sekitar 50 persen. Pasalnya, negara-negara pengimpor utama komoditas dan produk perikanan RI, yakni Amerika Serikat, Jepang, China, dan Uni Eropa justru yang menjadi epicentrum pandemi Covid-19. 

Negara-negara tersebut menerapkan kebijakan physical distancing, social distancing, atau lockdown, termasuk pembatasan kegiatan ekspor-impor yang cukup masif.  Sementara itu, pasar komoditas dan produk perikanan di dalam negeri pun cukup terpukul. Akibat penurunan pendapatan (daya beli) sebagian besar masyarakat kelas menengah-bawah, karena PHK, tidak bisa beraktivitas ekonomi bagi wirausahawan, maupun pemotongan upah. 

Selain itu, kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) secara nasional pun mengurangi orang makan di restoran, dan menghambat distribusi komoditas dan produk perikanan antar wilayah. Muara dari semua itu adalah terpangkasnya konsumsi dan pasar komoditas dan produk perikanan di dalam negeri. 

Selanjutnya, penurunan pasar domestik dan ekspor telah mengakibatkan anjloknya harga hampir semua jenis ikan di seluruh wilayah NKRI. Sebelum pandemi, seluruh ikan yang dilelaang nelayan di TPI (Tempat Pelelangan Ikan) terserap oleh konsumen (pasar) lokal dan industri pengolahann ikan. Demikian juga halnya dengan hasil produksi ikan dari budidaya (aquaculture). 

Kini produksi ikan dari sub-sektor perikanan tangkap maupun perikanan budidaya, hanya sekitar 60 persen terserap oleh pasar domestik dan ekspor. Misalnya, sebelum wabah Covid-19 harga daging rajungan yang siap dimasak (ready to cook) di Cirebon Rp 300.000/kg, kini turun jadi Rp 100.000/kg. Di Tegal, harga ikan tenggiri menurun dari Rp 100.000/kg jadi Rp 50.000/kg, harga ikan siro dari Rp 11.000/kg menjadi hanya Rp 5.000/kg, dan harga cumi-cumi dari Rp 50.000/kg jadi Rp 30.000/kg (Harian Kompas, 4 Mei 2020, halaman 1 dan 15). Di Bitung, harga ikan tuna dari Rp 60.000 turun ke Rp 36.000/kg (Harian Kompas, 27 April 2020, halaman 12). 

Meskipun tidak sedrastis komoditas ikan hasil tangkapan dari laut, harga sejumlah komoditas ikan hasil budidaya juga mengalami penurunan. Contohnya, harga udang Vaname (ukuran 50 ekor per kg) sebelum pandemi sekitar Rp 70.000/kg, sejak pandemi menjadi Rp 50.000/kg. Ikan nila dari Rp 20.000/kg menjadi Rp 18.000/kg, ikan gurame dari Rp 28.000/kg menjadi Rp 26.000/kg, lele dari Rp 16.000/kg menjadi Rp14.000/kg, dan patin dari Rp 15.000/kg menjadi Rp 12.500/kg. Susahnya memasarkan ikan dan turunnya harga hampir semua jenis ikan ditenggarai telah menurunkan pendapatan (kesejahteraan) nelayan dan pembudidaya ikan, dan sejumlah pabrik pengolahan ikan atau UPI (Unit Pengolahan Ikan) telah mem PHK kan karyawannya.

Foto: Ikan Patin

Bersyukur, pandemi Covid-19 sejauh ini tidak begitu berpengaruh terhadap aktivitas hulu (produksi) perikanan tangkap (nelayan) maupun perikanan budidaya. Oleh karena itu, untuk menyelamatkan sektor perikanan, pemerintah (pusat dan daerah) mesti bekerjasama dengan sektor swasta untuk bisa membeli ikan hasil tangkapan nelayan maupun dari budidaya.  Sementara pasar ekspor masih terbatas, pemerintah dan swasta harus mengembangkan pasar domestik. 

Kebijakan dan Strategi

Sejak dua dekade terakhir, Indonesia merupakan salah satu pengimpor daging sapi dan daging kerbau terbesar di dunia, sekitar 700.000 ekor per tahun yang menghamburkan devisa puluhan trilyun rupiah. Maka, pandemi Covid-19 mesti kita jadikan momentum untuk mengurangi impor daging sapi serta kerbau, dan secara simultan menggenjot konsumsi ikan per kapita.  Bukankah, gizi ikan dan seafood lebih menyehatkan, mencerdaskan, dan menguatkan tubuh manusia. 

Dalam hal ini, KKP memang telah memberikan pinjaman sebesar Rp 60 milyar kepada BUMN perikanan, PT. Perindo dan PT. Perinus untuk membeli ikan dari para nelayan dan pembudidaya ikan. Dari dana gotong royong, KKP pun telah membeli ikan dari sejumlah nelayan dan pembudidaya ikan, dan ikan itu diberikan sebagai sumbangan kepada masyarakat yang terkena dampak Covid-19 di wilayah Jabodetabek. 

Mestinya, perusahaan industri pengolahan ikan, baik yang beskala besar (industri) maupun menengah, kecil, dan mikro (UMKM) pun didorong untuk terus membeli ikan dari para nelayan dan pembudidaya ikan, meskipun dengan harga yang sedikit lebih murah ketimbang pada saat kondisi normal. 

Foto: Pembudidaya ikan

Yang penting, harga jual ikan itu tidak membuat para nelayan dan pembudidaya ikan merugi. Ini sangat penting, demi menjaga kelangsungan aktivitas produksi (on farm) perikanan budidaya maupun perikanan tangkap. 

Selain membantu nelayan, pembudidaya ikan, karyawan pabrik pengolahan ikan, dan keluarga UMKM perikanan melalui BLT (Bantuan Langsung Tunai) dan pembagian sembako. Pemerintah pun harus memperingan beban industri pengolahan hasil perikanan berskala besar, pabrik jaring (alat penangkapan ikan), dan industri penunjang perikanan lainnya melalui restrukturisasi kredit, harga gas industri yang lebih murah, dan jenis stimulus lainnya. 

Baru-baru ini bermunculan usaha kuliner ikan dan seafood secara daring (online) oleh para milenial, yang sangat membantu penyerapan ikan dan seafood dari produsen (nelayan dan pembudidaya ikan) dan menjualnya sampai ke tangan konsumen. Maka, pemerintah mesti membantu startups perikanan ini agar bisa terus berkembang secara berkesinambungan. 

Di banyak daerah ditenggarai kekurangan cold storage untuk menampung ikan dan seafood. Untuk reaksi cepat, sebaiknya pemerintah pusat c.q. KKP, pemda, dan perusahaan swasta membeli dan menginstall mobile cold storage yang sudah tersedia di pasar.  Mobile cold storage sangat dibutuhkan, bila pemerintah maupun swasta hendak membeli ikan dan seafood dari para nelayan maupun pembudidaya ikan dengan sistem resi gudang, yang sangat relevan dengan kondisi PSBB saat ini.

Dengan sejumlah jurus kebijakan dan program seperti diuraikan di atas, insya Allah kita bisa memitigasi sektor KP dari dampak negatip akibat wabah covid-19, dan sekaligus mengembangkan aktivitas produksi, pengolahan, dan pemasaran perikanan nasional. Dan, begitu wabah covid-19, sektor KP bisa langsung lepas landas menuju Indonesia maju, sejahtera, dan berdaulat.

*Penulis adalah Guru Besar Perikanan IPB, Menteri Kelautan dan Perikanan (2001-2004)