Wilayah Pesisir Bangka Selatan Terkepung Aktivitas Tambang

0
174
Pertambangan Timah Inkonvensional di pesisir Bangka Selatan.

Bangka Selatan merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kabupaten Bangka Selatan memiliki potensi yang sangat luar biasa di sektor pertambangan, pertanian, maritim dan kelautan, serta sektor pariwisata. Sebagai daerah kepulauan yang terlahir menjadi poros maritim, Bangka Selatan memiliki posisi geostrategis yang penting di mata nasional.

Kabupaten Bangka Selatan mempunyai wilayah pesisir sebesar ± 1.064.000 Ha. dan memiliki potensi sumber daya lautn yang sangat besar. Berbicara mengenai potensi pesisir di bidang pariwisata, kabupaten ini memiliki keindahan yang luar biasa, dan menjadi salah satu sektor andalan Bumi Junjung Besaoh, julukannya. Dengan memiliki pantai indah berhiaskan bebatuan granit dan pasir putih dan banyaknya pantai karang yang indah, seperti Pantai Nek Aji, Pantai Batu Perahu, Pantai Batu Kapur, Pantai Tanjung Kerasak, dan lainnya.

Selain itu di kawasan Pulau Kelapan juga memiliki pemandangan yang sangat indah, terutama alam bawah lautnya yang ditumbuhi ragam terumbu karang serta ikan warna-warni. Tidak ada yang meragukan, fakta fisik menunjukan wilayah pesisir dan lautan Bangka Selatan kaya dengan beragam sumber daya alamnya.

Kabupaten Bangka Selatan memiliki karakteristik menarik dibandingkan dengan wilayah lainnya, terutama dilihat dari potensi sumber daya alam (SDA), ketersediaan sumber daya alam tersebut sangat ditentukan oleh kondisi geologi. Secara geologi wilayah Kebupaten Bangka Selatan merupakan daerah yang memiliki potensi sumber daya mineral berupa timah yang sangat tinggi dan unik keberadaannya yang mempunyai keunggulan komparatif jika dibandingkan dengan wilayah lainya di Indonesia. Kegiatan penambangan timah merupakan salah satu mata pencarian utama bagi masyarakat di Toboali, Kabupaten Bangka Selatan.

Sumber daya timah merupakan komoditi andalan yang telah dimulai sejak abad ke-17 oleh Pemerintah Hindia Belanda dan secara resmi dikelola pemerintah Indonesia pada tahun 1952. Kemudian pada tahun 1976-sekarang, kegiatan penambangan timah secara langsung ditangani oleh PT. Tambang Timah. Seiring berjalannya waktu dan berbagai perubahan dalam struktur politik (desentralisasi kekuasaan pemerintah) dan kinerja perekonomian, membawa dampak yang sangat dramatis dalam pengelolaan tambang timah di daerah Bangka Selatan.

Setelah adanya perubahan di atas, banyak ditemukan penambangan timah yang dilakukan oleh masyarakat setempat secara inkonvensional atau yang sering kita kenal dengan nama Tambang Rakyat (T/I). Bahkan, hasil pengamatan penulis di lapangan menunjukkan penambangan ilegal ini cenderung semakin berkembang liar di pesisir pantai Toboali.

Sektor pesisir merupakan wilayah yang sangat berarti bagi kehidupan masyarakat Bangka Selatan. Dahuri (2003), menyatakan  bahwa  dalam suatu kawasan pesisir  dan  lautan terdapat satu atau lebih lingkungan ekosistem dan sumber dayanya. Itu menjadi suatu kenyataan yang sebenarnya telah kita rasakan bersama, jika sumber daya pesisir dan lautan memiliki arti penting bagi pembangunan nasional, baik dilihat dari aspek ekonomi, aspek ekologis, aspek pertahanan dan keamanan, serta aspek pendidikan.

Pada hakikatnya, sektor pesisir merupakan wilayah peralihan dan interaksi antara ekosistem darat dan laut dan wilayah ini sangat kaya akan sumber daya alamnya. Sumber daya pesisir terdiri dari sumberdaya hayati dan nonhayati. Unsur hayati terdiri atas ikan, mangrove, terumbu karang, padang lamun dan biota laut lain beserta ekosistemnya, sedangkan unsur nonhayati terdiri dari sumber daya mineral dan abiotik lain di lahan pesisir, permukaan air, di kolom air, dan di dasar laut (Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, 2002).

Pengelolaan sumber daya berbasis masyarakat (Community Based Management) mempunyai strategi penting untuk mencapai pembangunan berpusat pada masyarakat. Pengelolaan berbasis masyarakat merupakan pendekatan pengelolaan sumber daya alam berdasarkan pada pengetahuan dan kesadaran lingkungan masyarakat lokal yang mengakomodir berbagai kepentingan (termasuk pemerintah) dalam pengelolaan sumber daya alam yang disebut Co-Management (Ferrer & Nozawa, 1997). Tetapi dengan adanya aktivitas penambangan timah inkonvensional di pesisir pantai Bangka Selatan ternyata telah menimbulkan bermacam-macam efek yang buruk bagi kehidupan masyarakat dan tatanan lingkungan hidup.

Polemik Berkepanjangan

Pengoperasian pertambangan timah dilakukan di darat maupun di laut. Awalnya pertambangan timah marak dilakukan di darat, namun seiringnya perkembangan zaman dan menipisnya sumber timah di darat mulai bergeser menuju laut. Meskipun pertambangan memiliki izin, namun pertambangan juga berdampak positif dan negatif.

Dampak positif bagi pemerintah yaitu terciptanya lapangan kerja, mengurangi tingkat pengangguran dan menekan angka kemiskinan khususnya di daerah tersebut. Pendapatan pemerintah juga akan meningkat dengan diberlakukannya pajak terhadap pengelolaan sumber daya alam tersebut.

Sedangkan dampak negatifnya akibat dari pertambangan timah di laut yaitu akan adanya kerusakan lingkungan pesisir laut, tercemarnya air laut, terjangkit penyakit bagi masyarakat di daerah pesisir, rusaknya ekosistem laut seperti terumbu karang atau penghuni laut lainnya, dan menurunnya pendapatan hasil nelayan pesisir.

Dengan adanya kegiatan pertambangan timah di laut, yang biasanya menjadi kawasan masyarakat nelayan untuk mencari ikan demi memenuhi kehidupan sehari-hari menjadi kawasan tersebut menjadi padat dikarenakan adanya aktivitas pertambangan. Maka dari itu efek negatif yang dirasakan masyarakat nelayan di Bangka Selatan menjadi terganggu dan terancam kehilangan mata pencahariannya.

Berangkat dari permasalahan di atas bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa pemerintah mempunyai peran yang penting dalam mencari solusi terhadap dampak dan pengaruh pertambangan timah inkonvensional yang ada di Toboali. Pemerintah harus menyadari bahwa tugas mereka adalah memastikan masa depan yang dimotori oleh energi bersih dan terbarukan. Dari penjelasan di atas, penulis berharap Pemerintah Provinsi Bangka Belitung maupun kabupaten Bangka Selatan, harus mengambil sikap tegas demi menyelamatkan sektor pesisir pantai Bangka Selatan.

Dengan adanya UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang bertujuan untuk menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem, melestarikan fungsi lingkungan hidup, menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan, mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana, mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Terlihat jelas bahwa semakin meningkatnya kegiatan penambangan mengandung tingkat resiko pencemaran dan perusakan lingkungan hidup sehingga struktur dan fungsi dasar ekosistem yang menjadi penunjang kehidupan dapat rusak. Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup itu akan menjadi beban sosial, yang akhirnya masyarakat dan pemerintah harus menanggung biaya pemulihannya. Karena terpelihara atau terjaganya  keberlanjutan lingkungan hidup merupakan kepentingan rakyat sehingga menjadi jaminan bagi kesejahteraan dan mutu hidup untuk generasi di masa yang akan datang.

Penulis: Falih Nasrullah, S.Pi.,

*Penulis adalah Eks Korwil Himapikani Wilayah III