Selamatkan Bisnis Lobster dari Monopoli!

0
227
Foto: Istimewa

Oleh: Rusdianto Samawa*

Tarikan investasi lobster melahirkan poros monopoli kelas kakap. Penyerahan regulasi pada kehendak mafia-mafia dengan syarat utama pembentukan kelembagaan perusahaan konsorsium nasional dipastikan melanggar pasal 33 UU 1945 Ayat 1, 2 dan 3 serta sistem Penanaman Modal Asing (PMA).

Apa solusinya? Regulasi Peraturan Menteri harus mendistribusikan kewenangannya kepada pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota untuk mendapat keleluasaan dalam mengelola potensi lobster dan ekspor benih lobster.

Tentu regulasi Peraturan Menteri ini akan mengurangi beban negatif terhadap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sehingga distribusi tanggungjawab dan peran serta daerah: Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat dilakukan secara simultan dan tentu berdampak pada kesejahteraan masyarakat lokal.

Kalau saja proses penerbitan regulasi peraturan menteri membuka keran ekspor benih lobster, dapat dipastikan sangat positif dan mendapat apresiasi. Namun, hal itu akan kembali berdampak negatif apabila regulasi itu mementingkan kepentingan kelompok tertentu dengan membuat sistem konsorsium atau bergabungnya perusahaan-perusahaan multinasional yang menangkap benih lobster.

Jadi, hindari regulasi yang bersifat subjektif, apalagi menunjukan perusahaan tertentu dalam mengelola budidaya lobster dan ekspor benih lobster. Hal akan sangat memukul Menteri Kelautan dan Perikanan di mata masyarakat. Konsekwensi dari regulasi ini bisa berakibat fatal secara hukum, sosial dan ekonomi apabila menunjuk suatu perusahaan tertentu saja yang bergabung dalam suatu lembaga konsorsium. Tentunya praktik monopoli tak dapat dihindari.

Pertama, dampak secara hukum: pasti akan mengalami penggerusan kepercayaan terhadap pemerintah. KKP berpotensi tersusupnya permainan hukum yang berujung saling tangkap dengan menggunakan alat aparat penegak hukum seperti Polri, TNI AL,  Bakamla dan Satgas 115.

Kedua, dampak secara ekonomi: regulasi berbasis konsorsium akan membuat suasana makin negatif terhadap investasi bidang kelautan dan perikanan, terutama investasi dalam benih lobster dan budidaya.

Ketiga, dampak secara sosial: di suatu daerah akan mengalami kontraksi dan konflik antara nelayan lobster dan pengusaha yang saling menerkam antar kelompok. Misalnya daerah Perairan Lombok dan Sumbawa yang memiliki benih lobster terbaik di dunia, tentu dilirik oleh kalangan investor. Bagi orang NTB, bargaining-nya tentu harus menguntungkan daerah NTB dan nelayan tangkap benih lobster atau budidaya lokal.

Peraturan Menteri KP harus ada spirit mencontoh negara-negara tetangga yang mendahulukan kepentingan pembangunan ekonomi melalui kiprah pengusaha budidaya yang melakukan ekspor lobster ke negara lain. Misalnya seperti China, Singapura, dan Malaysia. Indonesia sudah sepatutnya melakukan hal yang sama sejak semula. Tentu, harus dimulai dari sekarang dengan memberikan regulasi terbuka demi kepentingan rakyat banyak.

Namun, kenyataannya tidak demikian. Sistem pelarangan justru meningkatkan penyelundupan yang sangat berkembang. Apalagi, sampai saat ini masih bersifat liberal-kapitalistik-pasar bebas, sekaligus dualistik.

Padahal, UUD 1945 menyatakan, ”Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan” (Pasal 33 Ayat 1); ”Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara” (Pasal 33 Ayat 2); ”Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” (Pasal 33 Ayat 3); dan ”Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional” (Pasal 33 Ayat 4).

Pasal 33 ayat 4 sangat jelas kedudukannya untuk prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Jadi harapannya, regulasi benih lobster harus menolak dan menghindari pembentukan konsorsium multinasional untuk mengelola potensi lobster Indonesia. Karena, konsorsium itu merupakan kata kerja dari upaya monopoli oleh suatu kelompok tertentu.

Regulasi harus objektif dan memberi peluang pada semua orang untuk ikut membisniskan potensi lobster sebagai bagian dari penerapan pasal 33 ayat 1, 2, 3 dan 4. Kalau penangkapan benih lobster selama ini dianggap over fishing dan destructive fishing, maka harus ada sistem kuota dan restocking. Tentu sistem ini bila diterapkan dapat menciptakan keberlangsungan terhadap sumber daya benih lobster.

Karena selama ini, dianggap nilai 1 persen (di laut) itu semakin berkurang berarti harus ada langkah. Tentu, langkahnya tidak boleh penunjukan terhadap pelaku usaha tertentu yang diberi izin ekspor. Karena sistem langkah tunjuk investor usaha ini berpotensi membuat menteri melakukan wanprestasi dan menjadi indikasi pelanggaran hukum karena melahirkan hukum ekonomi monopoli. Apalagi, pengusaha yang ditunjuk itu berkewajiban harus membesarkan sebagian benih lobster untuk dikembalikan ke alam.

Apalagi, pemerintah belum yakin terhadap setiap usaha pengembang yang kita beri kesempatan 5 persen di Indonesia untuk ekspor dan budidaya demi kepentingan restocking yang diimpor kembali dari negara lain yang sudah berproduksi, sebagian harus dikirim kembali ke Indonesia untuk disebar ke laut.

Strategi restocking dengan metode impor lobster kembali dari negara lain ke Indonesia, sangat njelimet dan tak mungkin. Seperti negara memelas kepada negara lain. Mengapa sistem restocking ini seperti menyerahkan kedaulatan ekonomi kepada negara lain, lalu mengelu-elukan kembali untuk impor lagi demi alasan melepas di laut Indonesia. Jika diberikan aturan main yang jelas, ekspor benih lobster bakal memberikan nilai tambah.

Sehingga ke depan, pemerintah daerah memiliki inisiatif dan ide berdasarkan ilmu pengetahuan untuk memikirkan daerahnya sendiri. Tentu melalui penerbitan peraturan-peraturan daerah yang selaras dengan peraturan pemerintah pusat, dalam hal ini KKP sebagai benteng pemanfaatan lobster dan benih lobster.

Sehingga kesempatan revisi ini akan sangat penting untuk mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) oleh pemerintah daerah dan KKP yang menginisiasi lembaga tertentu untuk meng-hire hilir mudik investasi benih lobster. Tujuannya jelas untuk membagi peran dengan pemerintah daerah agar saling menguntungkan.

Sebagai jembatan pemerintah dan sekaligus memberi solusi dalam memfasilitasi para investor lobster yang selama ini mencari peluang masuk Indonesia. BUMD atau lembaga adhoc (bukan konsorsium) yang mengaturnya. Sehingga jelas dampaknya pada kesejahteraan masyarakat, terutama nelayan di pesisir. Hal ini, harus menjadi perhatian pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten serta pemerintah pusat. Karena masyarakat sendiri sangat banyak yang bergantung hidupnya dari lobster.

Harapannya, BUMD atau lembaga internal KKP yang mengaturnya dari hulu dan hilir masalah potensi sumber daya benih lobster tersebut. Tetapi lebih pada pengembangan teknologi dan pembudidaya sehingga bisa menjadi penghasil ekspor lobster. Dengan cara itu pula, bisa mencegah meningkatnya penyelundupan benih lobster sehingga pemerintah daerah mendapat keuntungan besar dari kegiatan bernilai ekonomi tinggi tersebut.

Regulasi yang paling bagus dan objektif agar tidak ada kepentingan kelompok manapun, yakni menyerahkan pelaksanaan regulasi di daerah tanpa melalui konsorsium. Karena gabungan perusahaan pengusaha asing dapat melanggar pasal 33 UUD 1945 pasal 1-4.

Peraturan Menteri sudah cukup membuka ekspor benih lobster dengan beberapa syarat misalnya: (1) Batasi penggunaan alat tangkap, (2) Batasi waktu penangkapan, (3) Batasi kebolehan ekspor benih lobster dengan ukuran 0,01 gram – 7,0 gram, (4) Ukuran 07 gram – 300 gram keatas dapat dibudidaya dan diekspor langsung, dan (5) Hasil Budidaya dapat dijadikan sumber restocking dan pembesaran di alam untuk kepentingan penelitian, riset dan pengembangan teknologi.

Kalau Menteri KP mengeluarkan regulasi yang meguntungkan konsorsium, maka akan ada beberapa dampak besar secara sosial dan konflik semakin melebar. Yang harus disadari bahwa nelayan lobster selama 5 tahun ini seperti api dalam sekam: saling tangkap, saling terkam, saling intip dan saling curiga antar sesama. Jadi regulasi harus objektif, jangan serahkan pada konsorsium.

*Penulis adalah Ketua Asosiasi Nelayan Lobster Indonesia (ANLI), Aktivis Nelayan

Note: Seluruh isi tulisan tanggung jawab penulis sepenuhnya