Saatnya Bisnis Pelayaran Indonesia Terapkan ‘Open Registry’

0
202
Ilustrasi Foto: Istimewa

Jakarta (Samudranesia) –  Bisnis pelayaran di Indonesia turut berdampak setelah disahkannya UU Cipta Kerja (Ciptaker) oleh DPR pada 5 Oktober 2020 lalu. Peluang investasi akan terbuka lebar melalui peraturan yang juga dianggap penuh kontroversi.

Pasal di dalam UU No.17/2008 tentang Pelayaran termasuk pasal-pasal yang berubah lewat peraturan ini. Misalnya dalam Pasal 14 yang disisipkan pasal tambahan.

Awalnya pasal ini berbunyi, “Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan angkutan laut khusus diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

Setelah ada UU Ciptaket, pasal itu menjadi berbunyi “Sepanjang kapal berbendera Indonesia belum tersedia, maka kapal asing dapat melakukan kegiatan khusus di wilayah perairan Indonesia. Namun, kegiatan khusus tersebut tidak termasuk mengangkut penumpang dan atau barang”.

Selanjutnya, “Ketentuan mengenai kegiatan khusus yang dilakukan oleh kapal asing akan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP)”.

Terkait hal itu, Direktur National Maritime Institute (Namarin) Siswanto Rusdi menyampaikan para pelaku usaha pelayaran dalam negeri masih terlihat tenang.

“Pelayaran dalam negeri tenang-tenang saja karena kapal khusus yang akan diizinkan beroperasi itu adalah jenis armada offshore yang tidak banyak populasinya,” ungkap Siswanto dalam keterangannya yang diterima redaksi, Minggu (25/10).

Namun Siswanto tidak yakin jika hanya kapal tipe offshore yang nantinya bisa beroperasi di Indonesia. Sebut dia, Indonesia juga kekurangan atau bahkan tidak ada kapal jenis lain seperti bulker, peti kemas, dan lainnya, terutama dengan tonase atau ukuran besar.

“Jadi terbuka peluang lebar untuk memperjualkan izin pengoperasian kapal asing dengan amandemen Pasal 14 UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Apalagi, proses perizinannya langsung dipegang oleh pemerintah pusat sehingga akuntabilitas dapat diragukan,” jelasnya.

Oleh karena itu, Siswanto mengusulkan agar sekalian Indonesia membuka sepenuhnya kapal asing ke dalam negeri. Caranya dengan membuka register pendaftaran kapal nasional menjadi terbuka (open registry).

“Open registry adalah kebijakan negara bendera (flag state) yang memberikan kesempatan kepada pemilik kapal dari seluruh dunia, tidak terbatas hanya kepada warga negara bersangkutan, untuk memakai benderanya.Biasanya kebijakan ini diikuti dengan menyediakan berbagai perlakuan khusus atau kemudahan,” imbuhnya.

Menurutnya, jika Indonesia ingin menerapkan open registry, kemudahan yang diberikan harus terbatas pada bidang pajak, kepastian hukum dan lainnya. Indonesia bisa mencontoh negara-negara lain yang sukses menerapkan open registry.

“Indonesia perlu segera menata ulang aturan perpajakan dan kepastian hukumnya agar para pemilik kapal mau mendaftarkan kebangsaan kapalnya dengan bendera Indonesia,” tuturnya..

Siswanto berharap agar pilihan menerapkan open registry dipikirkan secara serius oleh pemerintah. Hal itu sejalan dengan pernyataan Presiden Joko Widodo yang berulang kali menyebut akan mendorong keterlibatan asing dalam mendorong ekonomi nasional.

“Wacana open registry amat sangat strategis untuk didiskusikan hanya oleh Kemenhub, pelaku industri pelayaran, pengamat dan pelaut. Ini karena menyangkut salah satu simbol negara, yakni bendera nasional,” bebernya.

“Kita membutuhkan keputusan bersama apakah Sang Merah Putih boleh dikibarkan di atas kapal yang dimiliki oleh orang asing atau tidak.Bentuk aturannya bisa bermacam-macam, misal Instruksi Presiden atau Keputusan Presiden atau lainnya. Jadi Open registry kenapa tidak? Itu sangat memungkinkan,” pungkasnya. (Tyo)