Rugikan Nelayan dan Cacat Hukum, Amuk Bahari Minta Draft Raperda RZWP-3K Banten Dibongkar Ulang

0
191
Nelayan Banten dianalisis akan terdampak dengan adanya RZWP3K/Net

Serang (Samudranesia) – Aliansi Masyarakat Untuk Kedaulatan (AMUK) Bahari yang terdiri dari sejumlah Organisasi masyarakat sipil dan Komunitas Nelayan Tradisional mengkritisi “undangan rapat dengar pendapat pansus rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tahun 2018-2038”.

Karena sampai saat ini penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) sangat jauh dari tahapan-tahapan proses penyusunan serta akses masyarakat terhadap informasi dan pengambilan keputusan.

“Mengapa kami mengkritisi undangan DPRD Banten? Karena bagaimana bisa kami memberikan masukan dan analisis jika proses penyusunan tidak sesuai dengan pedoman penyusunan dan ketidakterbukaan atas informasi yang memadai,” ujar perwakilan Amuk Bahari Banten, Mad Haer dalam keterangannya, Selasa (28/7).

Baca Juga: Rampas Ruang Hidup Nelayan Kecil, Amuk Bahari Banten Tolak Usulan Raperda RZWP3K


Menurutnya, melayan bersama masyarakat sipil mendesak Pemerintah Provinsi Banten “membongkar” ulang draft Ranperda RZWP-3-K Banten karena masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Banten tidak dilibatkan dalam tahap-tahap penyusunan rencana peraturan daerah tersebut, baik secara fisik maupun pengetahuan dalam menjaga dan mengelola sumber daya alam yang berada di dalam ruang hidup masyarakat.

Selanjutnya, Aeng biasa disapa menuturkan bahwa tidak ada transparansi atas data dan draft dokumen resmi beserta lampiran RZWP-3-K (draft RZWP-3-K, Peta Lokasi, Detail Alokasi Ruang beserta Luasannya serta dokumen penjelasannya) oleh DPRD Banten dan Pokja RZWP-3-K.

“Berangkat dari itu, maka tidak ada data serta draft dokumen RZWP-3-K yang dapat dikaji, dianalisis dan dikoreksi oleh masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Banten,” tegasnya.

Kemudian, tidak adanya dokumen RSWP-3-K juga menjadi alasan penolakan itu.

“Sampai saat ini kami belum mengetahui apakah Provinsi Banten telah Dokumen RSWP-3-K yang merupakan syarat untuk penyusunan RZWP-3-K. RSWP-3-K dalam penyusunannya harus melakukan konsultasi publik,” bebernya.

Baca Juga: AMUK Bahari Dan KIARA Buka Posko Pengaduan Masyarakat Soal Perda Zonasi

Oleh karena itu, Amuk Bahari menilai Penyusunan RZWP-3-K di Provinsi Banten sangat jauh dari pedoman dan kebijakan yang mengatur penyusunan Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Masi kata Aeng, salah satunya sosialiasi sebelum penyusunan RZWP-3-K. Pasalnya, berdasarkan Pedoman Teknis Penyusunan RZWP-3-K Provinsi, sosialisasi perlu dilakukan sebelum dilakukan penyusunan RZWP-3-K.

“Sosialisasi dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil termasuk di dalamnya terkait kebijakan dan program terkait penyusunan RZWP-3-K, menumbuhkan rasa kepemilikan dari para pemangku kepentingan terhadap rencana yang berlangsung di daerahnya,” bebernya lagi.

Baca Juga: Provinsi Dinilai Lambat Selesaikan Perda Zonasi Wilayah Pesisir

Hal itu tidak dilakukan oleh pemerintah, dibuktikan dengan ketidaktahuan masyarakat akan rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di banyak lokasi.

“Dengan demikian Pemerintah Provinsi telah melompat dari tahap-tahap yang seharunsya dilakukan dalam proses penyusunan rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil,” tandas Aeng. (Tyo)