Rieke Minta Dibentuk Panja RUU Logistik Nasional dan Pelabuhan

0
153
Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka. ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma/ama/15

Jakarta (Samudranesia) – Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka mengusulkan adanya pembentukan Panitia Kerja (Panja) RUU tentang logistik nasional dan kepelabuhanan saat RDP dengan para Dirut Pelindo I-IV di Ruang Rapat Komisi VI DPR, Jakarta, Senin (10/2) kemarin.

Menurutnya, pemerintah Indonesia dengan mengusung visi Poros Maritim Dunia sudah selayaknya memiliki undang-undang khusus mengenai logistik nasional dan kepelabuhanan yang mengatur secara teknis pengelolaan sektor kemaritiman Indonesia di bidang pengangkutan barang dan bongkar muat.  

“Kita membutuhkan satu road map pembangunan tentang logistik nasional dan pelabuhan. Kita butuh satu sistem hukumnya karena kita negara hukum, sungguh menyedihkan karena kita tidak punya satu UU tentang logistik nasional dan pelabuhan nasional yang tadi kita sampaikan,” ucap Rieke.

Baca Juga:

Politisi Banteng Moncong Putih itu lebih lanjut mengutarakan perlu dibuat dua UU sekaligus, namun jika tidak memenuhi, satu UU saja cukup asalkan isinya ada menyangkut kepelabuhanan secara khusus.

“Kalau tidak perlu jadi dua UU, tentang pelabuhan ini menjadi 1 bab khusus. Nah itu politik hukumnya sehingga politik anggarannya juga bisa berjalan simultan. Saya mengusulkan ada satu panja pembangunan pelabuhan dan skema pembiayaannya kalau tidak panja logistik nasional sehingga bukan hanya pelabuhan yang mendapat PMN (Penyertaan Modal Negara-red) tapi juga APBN lainnya,” kata Rieke secara lantang.

Masih kata Rieke, permasalahan PMN untuk BUMN pelabuhan itu menjadi krusial karena banyak penggunaannya saat ini tidak tepat sasaran. Sehingga pengembangan pelabuhan bisa disaiasati dengan memamnfaatkan anggaran dari kementerian terkait

“Jika mendapat dukungan semoga dikabulkan, kita jangan hanya membentuk panja PMN tapi panja pembiayaan pelabuhan, mana yang harus dari PMN, mana yang harus dari Kemenhub, mana yang hrs PUPR, jadi jangan PMN semua,” tegasnya.

“Karena kalau PMN seakan-akan urusan BUMN, karena kalau menyangkut infrastruktur pelabuhan tadi itu bisa ke Kemenhub. Untuk pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus dan Kawasan Industri bisa menggunakan anggaran lain, sehingga angka PMN itu tepat sasaran,” bebernya.

Maka dari itu, Rieke menghendaki untuk cored bisnis pelabuhan yang demikian sangat perlu masuk dalam suatu UU, bukan lagi lewat Peraturan Menteri (Permen) terkait.

Cored bisnis pelabuhan masuk di UU, bukan permen, karena kalau Permen nanti setiap kementerian ngemut masing-masing,” selorhnya. (Tyo)