Restorasi Terumbu Karang Masuk Dalam Program PEN Padat Karya

0
153
Restorasi Terumbu Karang. Foto: Net

Jakarta (Samudranesia) – Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di berbagai sektor terus digalakan oleh pemerintah guna menyelamatkan terpuruknya perekonomian Indonesia akibat pandemi Covid-19.

Terkait itu, pemerintah melalui Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Pemerintah Provinsi Bali akan meluncurkan program PEN Padat Karya melalui TamanTerumbu Karang Indonesia (ICRG) pada Rabu (7/10/2020) mendatang. Keputusan ini diambil dalam Rapat Koordinasi PEN Restorasi Terumbu Karang ICRG yang diadakan secara virtual pada Senin (5/10/2020).

Rakor yang dipimpin oleh Menko Marves Luhut B. Pandjaitan tersebut bertujuan untuk mempersiapkan program yang akan segera dilaksanakan pada 5 daerah di Provinsi Bali. Kelima daerah yang menjadi lokasi program PEN ini antara lain Pantai Sanur, Pantai Nusa Dua, Pantai Pandawa, Pantai Serangan, dan Buleleng.

“Dengan mengembangkan sektor kelautan dana stimulus dari pemerintah akan membantu masyarakat memiliki  alternatif mata pencaharian dan tidak hanya bertumpu pada sektor pariwisata saja,” ujar Menko Luhut.

Terutama di masa pandemi ini, dia mengatakan bahwa Bali perlu mengembangkan sektor kelautan agar perekonomian masih bisa berjalan.

“Pak Gubernur (Wayan Koster) ngomong sama Udayana, universitas untuk bikin studinya. Program apa saja yang bisa segera dibuat dan  dikerjakan tahun ini biar dapat dimasukkan ke anggaran tahun depan,” pinta Menko Luhut kepada Gubernur Bali yang hadir dalam rakor tersebut.

Sebagai informasi, pelaksanaan program PEN Restorasi Terumbu Karang ini dikoordinasikan Kemenko Marves. Lalu untuk penyelenggara kegiatannya adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) khususnya Dirjen Pengelolaan Ruang Laut. Kemudian dalam pelaksanaan di lapangan KKP akan dibantu oleh Pemda Bali, LIPI, BKSDA Bali, Perguruan Tinggi, serta Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC).

“Pelaksanaan program ini sudah sangat maju, dan koordinasi antara Kemenko Marves serta KKP telah berjalan dengan baik. Saat ini lahan yang disediakan masih meliputi 50 hektar tetapi kita sudah menjalankan tepat waktu,” ujar Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo yang hadir dalam kesempatan tersebut.

Senada dengan Menko Luhut, diapun meminta agar Gubernur Bali segera menentukan lokasi dengan keputusan izinnya juga agar pelaksanaan dapat segera dijalankan .

Menjawab permintaan kedua menteri tersebut, Gubernur Bali I Wayan Koster mengaku setuju untuk mengembangkan sektor perikanan dan kelautan di wilayahnya. Menurutnya, dampak pandemi Covid 19 ini membuat pihaknya perlu mulai memenggeser perekonomian dari darat ke laut.

“Selama ini masyarakat tergantung di pariwisata sehingga pemasukan dari sektor lain sangat timpang padahal ada potensi yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sendiri seperti periIkanan tangkap dan budidaya ikan hias,” sebutnya.

Untuk ini, Gubernur Koster meminta dukungan dari pemerintah pusat agar sektor perikanan dan kelautan dapat dikembangkan, terutama untuk ekspor.

Dalam kesempatan yang sama, kepada peserta rapat, Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Safri Burhanuddin mengatakan bahwa tujuan dari PEN Restorasi Terumbu Karang ini adalah restarting wisata bahari dan pemulihan ekosistem laut di Provinsi Bali.

“Dengan luasan area restorasi terumbu karang seluas 50 Hektar yang kita sasar adalah stakeholder yang terdampak akibat Covid-19 di sektor kelautan dan pariwisata bahari dengan melibatkan universitas, masyarakat serta generasi muda yang berada di sekitar wilayah restorasi,” lapornya.

Adapun stakeholders terkait, lanjutnya, meliputi penyelam, seniman patung atau relief, katering atau penjual makanan. Selain itu disamping karyawan atau pegawai hotel dan nelayan yang berdampak, terdapat pula pekerja bengkel, penyedia transportasi, masyarakat setempat, serta pemangku adat yang akan terlibat dalam program PEN Restorasi Terumbu Karang ini.

Detilnya menurut Safri, metode yang akan digunakan dalam program restorasi terumbu karang  ini berdasarkan usulan dari ahli dan praktisi beberapa diantaranya adalah MARRS (Mars Assisted Reef Restoration System).

“Metode yang dipakai antara lain metode Biorock, metode Balok Beton, metode Fishdome, metode Bioreeftek, dan Metode Media Tanam Berupa Meja Karang,” jelasnya.

Restorasi di Teluk Benoa

Pasca ditetapkannya Teluk Benoa sebagai Kawasan Konservasi Maritim (KKM) melalui SK Menteri Kelautan dan Perikanan No. 46 Tahun 2019 tentang Kawasan Konservasi Maritim Teluk Benoa, KKP melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Ditjen PRL) terus mendorong penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi (RPZ) KKM Teluk Benoa guna melindungi keberadaan budaya maritim di Teluk Benoa, Bali.

Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Hendra Yusran Siry menegaskan sumber daya pesisir dan laut dapat dimanfaatkan sebagai sumber pangan, pelindung pantai, dan aktivitas sosial budaya serta keagamaan. Secara spesifik di beberapa tempat seperti di Bali, wilayah pesisir menjadi lokasi pelaksanaan ritual keagamaan.

“Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mengamanatkan bahwa konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan untuk melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang memiliki ciri khas tertentu. Oleh sebab itu untuk melindungi situs budaya tradisional, maka lokasi ritual keagamaan di Teluk Benoa ditetapkan sebagai kawasan konservasi,” tegasnya saat memberikan keterangan di Jakarta.

Sementara itu, Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut (KKHL) Andi Rusandi menjelaskan kawasan Teluk Benoa merupakan kawasan suci umat Hindu di Bali sesuai Keputusan Pesamuhan Sabha Pandita Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Pusat No. 03 Sabha Pandita Pariada IV 2016, kawasan tersebut telah ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan pada bulan Oktober tahun 2019 lalu sebagai Kawasan Konservasi Maritim.

“Diharapkan tujuan dan sasaran Kawasan Konservasi Maritim Teluk Benoa dapat terukur melalui strategi tata kelola, perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan terhadap target kawasan konservasi,” jelas Andi saat memberikan pengantar pada Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi KKM Teluk Benoa.

Menurut Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Bali, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, Ir. I Nengah B. Sugiarta terdapat beberapa tantangan dan permasalahan dalam pengelolaan KKM Teluk Benoa, yaitu perlunya segera menyusun dokumen RPZ KKM Teluk Benoa dan perlunya menyusun rencana kerja KKM Teluk Benoa dalam periode jangka pendek sampai panjang.

“Selain itu, tantangannya adalah pola pengelolaan yang berkaitan dengan detail peruntukan zonasi, tata cara pengelolaan, unit pengelola Kawasan konservasi, dan anggaran sumber dana untuk mengelola kawasan konservasi tersebut,” ujar Nengah di Badung (29/9).

Senada dengan Kepala UPTD Bali, Kepala Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Denpasar Permana Yudiarso menjelaskan bahwa perlu percepatan dalam Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi KKM Teluk Benoa sehingga kebijakan tersebut dapat segera bermanfaat untuk menggerakan aktivitas ekonomi, adat, dan kebudayaan masyarakat di Bali.

“Pengelolaan dan Zonasi KKM Teluk Benoa agar dilaksanakan secara terpadu menurut prinsip-prinsip adat dan kebudayaan yang berkembang di masyarakat Bali,” terang Permana di Badung.

Permana menambahkan guna untuk menjaring informasi dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan 12 desa adat yang terdapat di kawasan Teluk Benoa, KKP menggelar FGD Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi KKM Teluk Benoa.

“Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat terkumpul data dan informasi dalam mendukung penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi KKM Teluk Benoa,” tandasnya. (Tyo)