Relaksasi Belum Banyak Sentuh Pelaku Usaha Logistik

0
193
Usaha logistik nasional belum banyak tersentuh relaksasi. Foto: Istimewa

Jakarta (Samudranesia) – Pandemi Covid-19 yang telah menyerang Indonesia sejak Maret 2020 lalu telah meluluhlantahkan sendi-sendi perekonomian kita. Semua sektor usaha mengalami keterpurukan termasuk di antaranya sektor logistik.

Para pelaku usaha logistik pusing tujuh keliling menghadapi dampak pandemi yang begitu berasa pada bisnisnya.

Kendati sering disebut-sebut bahwa sektor logistik merupakan urat nadi perekonomian nasional, namun mayoritas pengusaha logistik nasional mengaku belum mendapatkan perhatian serius dari pemerintah.

Utamanya dalam memperoleh stimulus maupun fasilitas keringanan kredit, baik berupa perpanjangan waktu kredit maupun pengurangan suku bunga kredit usaha.

Keterangan tersebut berdasarkan rilis hasil survei yang dilaksanakan Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) terhadap perusahaan logistik dan forwarder di Indonesia. Dari hasil survei didapat 77,7 persen responden yang menyatakan tidak atau belum menerima fasilitas keringanan kredit usaha maupun relaksasi di sektor tersebut.

Survei yang melibatkan sebanyak 1.256 responden (perusahaan logistik) itu dilaksanakan oleh DPP ALFI berkaitan dengan dampak Pandemi Covid-19 saat ini terhadap sektor usaha logistik.

Adapun dari jumlah yang dilakukan survey tersebut, sebanyak 9,2 persen responden menyatakan telah mendapatkan fasilitas perpanjangan waktu kredit atau relaksasi usaha. Sedangkan sisanya menyatakan menerima keringanan suku bunga, dan masih dalam proses.

Survey tersebut telah dilakukan sejak awal bulan Agustus hingga September 2020 Saat ini, ALFI beranggotakan 3.412 perusahaan yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Dari jumlah itu, terdapat 291 merupakan PMA (joint venture) dan selebihnya adalah perusahaan nasional.

Hasil survei itu juga menyebutkan, kemampuan bertahan perusahaan logistik di Indonesia jika Pandemi Covid-19 terus berlangsung, cukup bervariasi.

Sebanyak 12,6 persen responden menyatakan hanya sanggup bertahan kurang dari tiga bulan ke depan, dan hanya 35,4 persen responden yang menyatakan sanggup bertahan 3-6 bulan ke depan, serta 51,9 persen responden menyatakan mampu bertahan dalam kurun waktu 6-12 bulan ke depan.

Dari 1.256 responden itu juga menyatakan bahwa selama masa Pandemi Covid-19 hingga sekarang ini, sebanyak 95,6 persen responden menyatakan pendapatan usahanya mengalami penurunan, dan hanya 4,4 persen responden saja mengaku pendapatan usahanya mengalami kenaikan ataupun tetap.

Beruntungnya, hasil survey ALFI juga menunjukkan belum terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) berskala besar-besaran di sektor usaha logistik nasional.

Ketua DPP ALFI Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan usaha logistik yang masih bisa bertahan bahkan cenderung naik selama masa Pandemi Covid-19, yakni; jasa logistik e-commerce, jasa angkutan barang kiriman (courier service), jasa pergudangan bahan pokok dan barang ritel, serta jasa layanan logistik berkaitan dengan transaksi business to consumer (B to C) dan consumer to consumer (C to C).

“Seluruh perusahaan anggota ALFI telah mematuhi protokol kesehatan dalam berkegiatan usahanya guna memutus perkembangan Covid-19. Bahkan, saat diberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di sejumlah wilayah/provinsi dalam rangka menekan penularan Pandemi itu,” ungkap Yukki dalam keterangannya, Kamis (24/9).

Namun, sambung Yukki, imbas penetapan PSBB itu juga mempengaruhi sebagian industri harus terhenti seperti manufaktur, atomotif dan elektronik, tekstil dan sejenisnya kecuali untuk perlengkapan APD kesehatan, akibat terhentinya pasokan bahan baku impor serta terganggunya penjualan ekspor ke beberapa negara.

“Hal ini berdampak pada kegiatan logistik penunjang industri itu meskipun ada kebijakan pengecualian,” ujarnya.

Berdasarkan hasil survey yang dirilis ALFI yang melibatkan 1.256 responden itu menyebutkan, sebanyak 52,9 persen responden menyatakan mengalami hambatan pengurusan dan pengiriman barang, dan 47,1 persen menyatakan tidak mengalami hambatan.

Yukki menyebut selama masa Pandemi Covid-19, aktivitas logistik juga mengalami hambatan cukup serius. Adapun hambatan terjadi di Pelabuhan dan Bandar Udara sebanyak 41,5 persen, hambatan di jalan raya 21,1 persen serta hambatan yang menyangkut perizinan dan biaya tambahan 37,4 persen.

“Kami akan menyampaikan hasil survei tersebut kepada pemerintah RI melalui instansi terkait guna menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan fiskal, moneter, perdagangan dan perindustrian maupun kebijakan lainnya,” tandas Yukki. (Tyo)