Refleksi Sejarah, Indonesia Berpotensi Besar Menjadi Poros Maritim Dunia

0
143
Ilustrasi Foto: Kapal Kora-Kora Ternate. Dok: wikiwand.com

Jakarta (Samudranesia) – Melalui refleksi sejarah terlihat potensi besar Indonesia untuk menjadi Poros Maritim Dunia. Secara sejarah, Indonesia juga merupakan kekuatan maritim utama di kawasan Asia Tenggara.

Demikian disampaikan oleh Dosen Sejarah FIB Universitas Indonesia, Dr Bondan Kanumoyoso M,Hum dalam webinar peringatan Hari Maritim Nasional ke-56 tahun 2020 dengan tema: “Refleksi Hari Maritim Nasional Dalam Membangun Maritime Domain Awareness (MDA) Bangsa yang Berdaya Saing” yang diselenggarakan oleh Samudranesia, Rabu (23/9).

“Melalui kebijakan Poros Maritim Dunia peran strategis Indonesia sebagai kekuatan maritim kembali di-reaktualisasikan dan terus di-reaktualisasikan. Strategi utama Poros Maritim Dunia yang dapat dikembangkan adalah menjadikan Indonesia dengan kekuatan maritim yang mandiri yang terbebas dari hegemoni geo-ekonomi negara lain,” ungkap Bondan.

Dia juga mengingatkan bahwa momentum Hari Maritim Nasional tahun 2020 ini menjadi waktu yang tepat untuk merefleksikan serta membangkitkan kembali semangat maritim Indonesia dalam mewujudkan visi Poros Maritim Dunia.

“Hari Maritim Nasional ditandai dengan Musyawarah Maritim 23 September 1963 yang dihadiri oleh Presiden Sukarno. Dalam amanatnya, Presiden Sukarno mengatakan bangsa Indonesia tidak bisa menjadi bangsa kuat, tidak bisa menjadi negara kuat, jika tidak menguasai samudera, jikalau tidak kembali menjadi bangsa maritim,” ucapnya.

Peringatan Hari Maritim Nasional, sambung dia, sempat terlupakan dan ada peringatan di hari (tanggal) lain yang dasar sejarah dan peristiwanya tidak jelas.

“Beruntung Kemenko Maritim akhirnya menetapkan kembali Hari Maritim Nasional tanggal 23 September ini. Pada tahun 1964 Presiden Sukarno menetapkan tanggal 23 September sebagai Hari Maritim Nasional dan di tahun yang sama berdiri Kementerian Maritim/Perhubungan Laut dengan Menterinya Mayjen KKO Ali Sadikin,” ujarnya.

Dia pun meyakini bahwa masa depan Indonesia ada laut. Kemudian dalam karakter kebangsaannya secara sejarah sudah berjiwa maritim. Hal itu terlihat dalam perjalanan sejarah dari Kerajaan Sriwijaya-Majapahit hingga masa kesultanan-kesultanan Islam.  

Dalam kesempatan itu, Bondan juga menerangkan arti kata archipelagic state, yang sering disebut sebagai negara kepulauan. Menurutnya, padanan kata yang tepat lebih kepada negara kelautan atau maritim.

“Menurut kamus Oxford dan Webster kata archipelago berasal dari bahasa Yunani, yaitu arch artinya besar atau utama) dan pelagos berarti laut. Sehingga archipelagic state harus diartikan sebagai ‘negara laut utama’ yang ditaburi dengan pulau-pulau, bukan negara kepulaluan yang dikelilingi oleh laut,” tegasnya.

Hal itu pun disampaikannya berdasarkan literatur yang ditulis oleh sejarawan Prof AB Lapian. Dalam Buku ‘Orang Laut, Bajak Laut, Raja Laut: Sejarah Kawasan Laut Sulawesi Abad XIX’ yang ditulis AB Lapian, Bondan menyebut ada pembagian tiga masyarakat Nusantara sebelum abad 19.

“Pertama, Orang Laut, semua kelompok masyarakat yang belum atau tidak mengenal bentuk organisasi kerajaan atau negara. Kedua, Bajak Laut, kelompok pelaut yang melakukan kekerasan. Mereka bertindak untuk kepentingan diri sendiri atau kepentingan pemimpinnya. Dan yang ketiga adalah Raja Laut, kekuatan laut raja-raja di Asia Tenggara. Mereka merasa berwenang untuk menggunakan kekerasan terhadap siapa saja yang memasuki wilayahnya tanpa mengindahkan peraturan yang berlaku,” jelasnya.

Hadir sebagai narasumber lain dalam webinar tersebut di antaranya Rektor Universitas Pertahanan (Unhan) Laksamana Madya TNI Dr Amarulla Octavian, S.T M.sc, DESD, CIQnR., CIQaR; Direktur Utama PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia (PMLI); dan Direktur National Maritime Institute (Namarin) Siswanto Rusdi. Diskusi virtual itu dimoderatori oleh Adityo Nugroho. (Rdk)