Problematika Penegakan Aturan di TSS Selat Sunda dan Lombok

0
155

Oleh: Dedi Gunawan Widyatmoko, S.E., M.M.Pol.*

Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2020, Traffic Separation Scheme (TSS)/Bagan Pemisah Alur di Selat Lombok dan Selat Sunda mulai berlaku. Hal tersebut sesuai dengan publikasi dari International Maritime Organization (IMO) tanggal 14 Juni 2019 dengan nomor COLREG.2/Circ.74 yang kemudian ditindaklanjuti oleh Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 129 dan 130 Tahun 2020.

Sebagaimana pemberlakuan ALKI yang hanya dimiliki Indonesia, pemberlakuan TSS sebagai bagian dari ALKI inipun juga hanya dimiliki Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, tentu tidak ada referensi dari negara lain bagaimana model penegakkan aturan-aturan berkaitan dengan TSS di kedua selat tersebut. Hal tersebut membuat momentum pemberlakuan TSS ini menjadi menarik.

Saya tidak ingin berpanjang lebar dengan teori-teori dalam hukum laut internasional dll. Saya langsung saja ke pertanyaan “apakah dibenarkan untuk menghentikan kapal berbendera negara lain di TSS Selat Sunda dan Lombok?” Jawaban dari pertanyaan ini tentu saja tidak mudah dan menimbulkan debat yang kadang masuk kategori melelahkan.

Berdasarkan berita yang saya baca di berbagai media, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut saat ini sedang mengadakan latihan patroli dan penegakkan hukum di jalur TSS Selat Sunda dan Lombok. Dalam pernyataanya yang dikutip banyak media, Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) menyampaikan bahwa latihan ini mengerahkan 6 Kapal Patroli untuk melaksanakan tugas penegakan hukum di laut yang meliputi proses deteksi, identifikasi, pengejaran, penghentian, pemeriksaan, penyelidikan hingga penyidikan sesuai prosedur yang benar berdasarkan undang-undang.

Sepintas apabila kita baca pernyataan Direktur KPLP tersebut, karena latihan ini dalam kaitan dengan pemberlakuan TSS Selat Sunda dan Lombok, maka kita/orang awam akan dengan mudah menyimpulkan bahwa apabila sebuah kapal tidak mematuhi aturan lintas TSS maka akan dihentikan, diperiksa hingga ke proses penyidikan.

Apakah seperti itu? inilah yang akan menjadi diskusi. Dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 129 dan 130/2020 disebutkan bahwa apabila kapal berbendera Indonesia dan kapal asing yang melanggar ketentuan Tata Cara Berlalu Lintas di TSS, diberikan sanksi oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan nasional dan internasional.

Lalu bagaimana hukum nasional dan internasional yang berlaku mengaturnya? Tentu saja ini berkaitan dengan pengakuan Indonesia sebagai negara kepulauan. Dan sudah banyak referensi sejarah tentang hal tersebut. Tentu terlalu panjang kalau saya tuliskan semua di sini.

Langsung saja saya bahas tentang pasal-pasal dalam UNCLOS 1982 yang sudah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dalam UU RI Nomor 17/1985. Status hukum perairan kepulauan diatur dalam pasal 49. Dalam pasal 49 (3) disebutkan bahwa dalam hal penerapan kedaulatan negara kepulauan disesuikan dengan aturan-aturan UNCLOS 1982. Pada pasal berikutnya, 49 (4), disebutkan bahwa pengaturan ALKI yang sudah ditetapkan tidak mempengaruhi hak negara kepulauan dalam hal kedaulatanya atas air, dasar laut dan bawah laut serta kekayaan sumber daya alam (SDA) yang terkandung di dalamnya.

Pasal ini menjelaskan dengan gamblang bahwa negara kepulauan dalam hal ini Indonesia memiliki hak sepenuhnya atas SDA di seluruh Perairan Kepulauan. Bisa disimpulkan bahwa apabila kapal asing melaksanakan aktifitas yang tidak berkaitan dengan hak lintasnya, misalnya melakukan penangkapan ikan, survey dll tanpa seizin Pemerintah Indonesia, maka menjadi kewenangan aparat Pemerintah Indonesia untuk menangkap dan memproses hukum kapal asing tersebut.

Akan tetapi berkaitan dengan apakah kapal-kapal asing wajib lintas pada jalur ALKI dan TSS yang sudah ditetapkan? Masih menjadi perdebatan. Pada pasal 53 (11) UNCLOS 1982 disebutkan bahwa kapal-kapal di dalam lintas ALKI shall menghormati jalur ALKI dan TSS yang sudah ditetapkan. Kata shall ini menimbulkan pemaknaan yang luas. Apakah shall berarti must? Dan apakah kata shall memiliki arti mandatory/legal obligation (kewajiban yang memiliki konsekuensi hukum apabila dilanggar)?

Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu mempelajari sejarah bagaimana Pemerintah Indonesia menetapkan 3 jalur ALKI nya. Pada tahun 1998, Maritime Safety Committee of IMO mengadopsi proposal 3 jalur ALKI yang diajukan Pemerintah Indonesia. Adopsi ini merupakan partial system of archipelagic sea lanes (sistem parsial alur laut kepulauan).

Pada pasal 53 UNCLOS 1982 disebutkan bahwa penetapan ALKI shall memasukkan seluruh rute normal yang digunakan untuk navigasi internasional. Di sini kata shall muncul lagi. Kalau mengacu pada adopsi IMO tersebut, penetapan 3 ALKI ini dianggap belum lengkap karena masih bersifat parsial.

Hal yang perlu menjadi diskusi adalah bahwa kata partial system ini tidak begitu populer di Indonesia. Bahkan dalam pasal 15 Peraturan Pemerintah RI nomor 37/2002 menyebutkan bahwa kapal dan atau pesawat udara asing dapat melaksanakan Hak Lintas ALKI hanya melalui alur laut kepulauan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan pemerintah tersebut (3 ALKI).

Menarik juga untuk mengkaitkanya dengan pasal 44 UNCLOS 1982 yang menyebutkan bahwa negara pantai shall tidak menghalangi lintas transit dan shall memberi publikasi setiap bahaya navigasi. Sesuai pasal 54, pasal 44 tersebut juga berlaku dalam lintas ALKI. Disini kata shall muncul lagi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para pakar dan akademisi hukum laut internasional terutama di luar Indonesia pada umumnya menyatakan bahwa kapal asing tidak wajib melintas di 3 jalur ALKI tersebut selama melintas di Perairan Kepulauan Indonesia. Hal ini juga diperkuat bahwa kapal asing juga mempunya hak lintas damai di Perairan Kepulauan Indonesia di luar jalur ALKI yang sudah ditentukan.

Hal yang direferensikan oleh para pakar dan akademisi hukum laut internasional apabila kapal asing melanggar aturan-aturan dalam hal keselamatan navigasi adalah dengan memberitahukan pelanggaran-pelanggaran tersebut ke negara bendera kapal tersebut dan memintanya untuk melakukan investigasi. Tentu saja referensi ini juga berlaku juga dalam hal lintas di TSS Selat Sunda dan Lombok karena TSS adalah bagian dari aturan keselamatan navigasi.

Kesimpulan

Seluruh aparat Pemerintah Indonesia perlu benar-benar memahami hal-hal apa saja yang bisa ditegakkan secara hukum terhadap kapal-kapal asing yang sedang melaksanakan lintas di TSS. Hal ini penting karena penegakkan hukum terhadap kapal-kapal asing tentu berkaitan dengan hubungan Indonesia dengan negara-negara lain.

Apabila kapal asing melanggar aturan-aturan sewaktu lintas di TSS Selat Sunda dan Lombok misalnya melakukan penangkapan ikan; riset dan survey tanpa izin; loading dan unloading sesuatu yang bertentangan dengan aturan-aturan kepabeanan, imigrasi, fiscal dan sanitary; dan sengaja melakukan pencemaran yang serius, tentu saja aparat penegak hukum Indonesia bisa menangkap dan membawanya ke Pengadilan Indonesia. Hal ini tentu sesuai dengan rezim archipelagic water yang masuk sebagai wilayah kedaulatan (sovereignty) Indonesia. ALKI dan TSS berada di archipelagic water sehingga masuk dalam kategori tersebut.

Akan tetapi berkaitan dengan pelanggaran aturan-aturan keselamatan navigasi misalnya tidak melintas melalui ALKI dan TSS, maka tidak ada hak yang kuat/kewenangan bagi aparat Pemerintah Indonesia untuk melakukan pengejaran, penghentian, pemeriksaan, penyelidikan hingga penyidikan terhadap kapal asing tersebut. Hal yang direferensikan para ahli adalah dengan melakukan koordinasi dengan negara bendera kapal asing tersebut dan meminta mereka untuk melakukan investigasi.

Demikian tulisan ini saya akhiri. Semoga tulisan ini ada manfaatnya. Dan sebagaimana ilmu-ilmu sosial lain yang berbeda dengan matematika, maka mungkin saja ada perbedaan perspektif dari pembaca sekalian dalam melihat hal ini. Saya sangat membuka diri untuk diskusi dan pengayaan pengetahuan. Terima kasih.

*Penulis adalah peniliti kebijakan maritim (maritime policy). Saat ini tinggal di Singapura. Dapat dihubungi di email dgwidyatmoko4701@gmail.com