PPI Sulut: Mogok Kerja adalah Hak Setiap Pekerja

0
233
Kru KMP Loharaung yang melakukan mogok kerja lantaran gaji belum dibayar.

Minahasa (Samudranesia) – “Kami mogok, kapal tak bisa berlayar! Kesadaran pelaut dalam hal berserikat perlu terus disosialisasikan. Meski itu sulit, tetapi optimisme adalah modal utama bahwa pengusaha, termasuk di sektor pelayaran tidak akan dapat mengembangkan atau memajukan usahanya tanpa kaum pekerja dalam hal ini pelaut”.

Demikian ungkap Ketua Pergerakan Pelaut Indonesia Sulawesi Utara (PPI Sulut), Anwar Abdul Dalewa, di Pelabuhan Munte Likupang, Minahasa Utara beberapa waktu lalu saat memberikan edukasi kepada kru kapal KMP Loharaung.

Baru-baru ini, para kru kapal melakukan aksi mogok berlayar karena gaji terlambat dibayarkan oleh perusahaan. Akibat aksi mogok tersebut, akhirnya apa yang menjadi tuntutan para kru telah dipenuhi oleh pihak perusahaan dan terklarifikasi bahwa persoalan tersebut karena mis komunikasi antara perusahaan dengan para pelautnya.

Persoalan telah selesai dan aktivitas kapal dalam pelayaran kembali berlangsung seperti biasanya. Merasa perlu memberikan edukasi terhadap para anggotanya mengenai hak mogok, dan atas seizin pihak perusahaan, Anwar mendatangi para kru di kapal tersebut.

“Ya, kami datang ke kapal itu untuk berikan edukasi ke anggota, bahwa mogok kerja adalah hak setiap pekerja. Namun itu merupakan alternatif paling terakhir. Munculah kesadaran bahwa pelaut punya bergaining untuk menekan perusahaan tanpa negoisasi, yakni aksi mogok,” ujarnya.

Menurut Anwar, mogok kerja adalah tindakan pekerja/buruh yang direncanakan dan dilaksanakan secara bersama-sama dan/atau oleh serikat pekerja/serikat buruh untuk menghentikan atau memperlambat pekerjaan sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (23) UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan (UUK).

Lanjutnya dalam UUK, pada BAB XI, mengenai Hubungan Industrial, Bagian Kesatu, Umum, Pasal 102 menyatakan bahwa “(1) Dalam melaksanakan hubungan industrial, pemerintah mempunyai fungsi menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, melaksanakan pengawasan, dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. (2) Dalam melaksanakan hubungan industrial, pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruhnya mempunyai fungsi menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokratis, mengembangkan keterampilan, dan keahliannya serta ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya”.

Kemudian dalam melaksanakan hubungan industrial, pengusaha dan organisasi pengusahanya mempunyai fungsi menciptakan kemitraan, mengembangkan usaha, memperluas lapangan kerja, dan memberikan kesejahteraan pekerja/buruh secara terbuka, demokratis, dan berkeadilan.

Anwar menegaskan bahwa setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, serikat pekerja/serikat buruh berhak menghimpun dan mengelola keuangan serta mempertanggungjawabkan keuangan organisasi termasuk dana mogok sesuai Pasal 104 ayat (1) dan ayat (2) UUK. Ketentuan tentang prosedur pemogokan di atur dalam UUK Pasal 137 sampai dengan Pasal 145.

“Mogok kerja merupakan hak pekerja atau serikat pekerja yang telah dijamin oleh Konstitusi. Tetapi dalam melakukan aksi pemogokan, kita harus paham tata cara dan batasan-batasannya agar tidak melanggar aturan, sehingga aksi mogok tersebut dapat dikatakan sah, tertib, dan damai. Untuk itulah, pelaut harus melek regulasi ketenagakerjaan supaya dapat memperjuangkan hak-haknya sebagai pekerja di atas kapal dan berupaya bersama-sama untuk menjaga hubungan industrial kepelautan menjadi semakin harmonis, dinamis, dan berkeadilan,” pungkas Anwar. (Tyo)