PPI Akan Bantu Selesaikan Perkara ABK TB Immanuel WGSR 3

0
481
Keluarga ABK TB Immanuel WGSR 3. Foto: Samudranesia

Jakarta (Samudranesia) – Keluarga Anak Buah Kapal (ABK) TB Immanuel WGSR 3 yang dikabarkan hilang sejak 31 Juli 2020 di perairan Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), terus mencari keadilan kepada pihak berwajib.

Berbagai cara telah ditempuh oleh keluarga untuk menemukan dan mengetahui nasib 10 ABK yang hilang bersama TB Immanuel WGSR 3. Kapal naas itu diberangkatkan dari Pelabuhan Gresik pada 21 Juli 2020 dengan menggandeng Kapal Tongkang AP 610 bermuatan bahan kontruksi bangunan dengan tujuan Pelabuhan Larantuka, Nusa Tenggara Timur (NTT).

“Entah harus bagaimana lagi saya mencari suami saya. Sebab dari informasi yang saya dapat, Basarnas Makassar telah resmi menghentikan proses pencarian TB Immanuel WGSR 3 sejak 16 Agustus lalu,” kata Fitriana dengan pasrah, beberapa waktu lalu.

Fitriana merupakan istri Robby Dwi Permadi, salah satu ABK yang hilang. Ia beserta beberapa perwakilan keluarga ABK yang hilang lainnya juga telah meminta bantuan kepada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Gresik untuk bertemu perwakilan PT Wahana Gemilang Samudera Raya (WGSR) selaku pemilik TB Immanuel WGSR 3.

Baca Juga: Hilang di Perairan Bima, Kapal TB Immanuel WGSR 3 dan 10 ABK Masih Belum Ditemukan

10 ABK Kapal TB Immanuel WGSR 3 yang hingga kini masih belum diketahui nasibnya adalah Rustam Efendi (Nahkoda), Robby Dwi Premadi (Mualim 1), Ahmad Mahfutson (mualim 2) dan Ahmad Efendi (KKM).

Kemudian Denis Taditya Ermandra (Masinis II), Bayu Santoso (masinis III), Arief Damar Jumanto (Juru mudi), Rahmad Hermawan (juru mudi), Sahir Juana (Juru mudi) serta Medy Yosua K Sllay (juru masak).

Terkait hal itu, Ketua Bidang Advokasi, Hukum dan HAM (Adkumham) Pergerakan Pelaut Indonesia (PPI) Imam Syafi’i menyatakan agar pihak keluarga menempuh jalur gugatan sebagaimana ketentuan UU No. 2/204 tentang Penyelesaian Peselisihan Hubungan Industrial (PPHI).

“Dalam kasus tersebut, kebetulan saya dimasukkan oleh salah satu pengurus DPW PPI Bone, Sulsel ke dalam grup WA keluarga para Awak Kapal. Saya masuk berkomentar dalam grup tersebut, ketika mereka (para keluarga) sudah mulai berbicara soal hak para awak kapal. Mereka, pihak keluarga dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat, apabila upaya bipartit/musyawarah dan upaya mediasi (tripartit) di Dinas Ketenagakerjaan setempat telah dilakukan namun gagal menemukan penyelesaian,” ucap Imam kepada Samudranesia, Minggu (20/9).

Imam menyebut, secara kebetulan, dua pihak keluarga yakni, pihak keluarga Sahir Juana dan Yosua berniat memberikan kuasa ke PPI.

“Saya masih tunggu berkas-berkas dikirim oleh mereka via pos. Meskipun mereka para awak kapal, dalam hal ini yang nanti memberikan kuasa ke kami bukan merupakan anggota resmi, tetapi sebagai organisasi serikat pelaut, kami juga berkepentingan untuk membela dan memperjuangkan hak-hak para awak kapal dan/atau pihak keluarganya, yang mungkin dapat dilakukan di tahap bipartit dan mediasi atau non litigasi,” jelasnya.

Baca Juga: Keluarga dari 10 ABK yang Hilang di Perairan NTB Putus Asa

Kemudian, sambung Imam, persoalan sempat muncul ketika dirinya mendapat informasi bahwa direktur perusahaan saat ini telah ditahan oleh pihak kepolisian dalam kasus yang berbeda. Selain itu, masalah lain juga muncul bahwa status perusahaan saat itu tengah digugat pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh perusahaan lain.

“Namun beberapa hari kemudian, setelah saya cek di situs SIPP PN Kota Surabaya, rupanya gugatan PKPU tersebut dicabut/dibatalkan,” terang Imam.

“Dari kedua masalah tersebut di atas, saya mencoba memberi penjelasan kepada para pihak keluarga awak kapal bahwa masih dan tetap ada harapan bagi pihak keluarga untuk menuntut hak-haknya, meskipun saat ini dikabarkan pimpinan perusahaan ada di tahanan kepolisian,” ungkapnya.

Imam bersama PPI memiliki pengalaman dalam menyelesaikan kasus serupa. Beberapa kasus berhasil dimenangkan, di mana pihak perusahaan kemudian membayarkan hak kepada keluarga pelaut.  

“Adapun hak-hak yang dimungkinkan untuk dituntut ke perusahaan adalah hak uang gaji sejak kejadian sampai saat ini yang harusnya dapat atau masih diterima keluarga, hak premi dan tunjangan lain yang belum sempat dibayar (jika ada), dan hak-hak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” beber dia.

Baca Juga: Empat Tahun Berkiprah, PPI Kian Solid Perjuangkan Pelaut

Pihak keluarga saat ini sudah berupaya melakukan pertemuan dengan pihak perusahaan yang dilakukan di kantor Kesyahbandaran Gresik, namun sejauh ini, belum ada penyelesaian. Selanjutnya, PPI akan menyurati KSOP Gresik untuk meminta salinan Perjanjian Kerja Laut (PKL).

“Upaya yang akan kami lakukan, mungkin setelah kami menerima berkas surat kuasa dan kronologis kejadian dari pihak keluarga, tahapan pertama kami akan verifikasi dokumen, kemudian menyurati pihak KSOP Gresik, karena pihak keluarga tidak ada yang memegang dokumen tersebut,” beber Imam lagi.

“Setelah itu, kami akan coba meminta permohonan perundingan bipartit dengan pihak perusahaan untuk mencari jalan terbaik tentang penyelesaian perselisihan tersebut,” pungkasnya. (Tyo)