PHK-kan Pelaut dengan Alasan Mutasi, Manning Agency ini Diadukan PPI ke PHI

0
304
Ilustrasi Foto: Ketua Pelaut Dalam Negeri PPI, Nur Rohman (kiri).

Jakarta (Samudranesia) – Perselisihan Hubungan Industrial antara Pelaut Anggota Pergerakan Pelaut Indonesia (PPI) dengan PT. Amas Samudra Jaya (ASJ) bergulir di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (26/2) lalu. 

Hubungan kerja antara anggota PPI berinisial NM dengan PT. ASJ didasarkan pada Perjanjian Kerja Laut Waktu Tertentu (kontrak) selama 7 bulan. NM dipekerjakan di kapal berbendera asing di luar negeri dengan upah dasar bulanan sebesar 1.671 dolar AS.

Perselisihan berawal ketika NM diminta oleh perusahaan pemilik kapal (Owner) melalui Nakhoda bahwa dia dikabarkan akan dipindahkan ke kapal lain milik perusahaan tersebut, sebelum jangka waktu perjanjian kerja-laut waktu tertentu itu berakhir.

NM pun disuruh pulang dulu (ke Indonesia) guna menyiapkan administrasi kepindahannya (mutasi) tersebut. Namun sejak kepulangannya ke Indonesia, NM tidak dipekerjakan lagi, padahal kontrak kerjanya baru berjalan selama 3 bulan. 

Berdasarkan hal tersebut, NM kemudian mencoba upaya persuasif dengan PT. ASJ selaku Ship Manning Agency yang merekrut dan menempatkannya itu, tetapi upaya tersebut tidak menemukan penyelesaian. Kemudian, NM mengadukan hal itu ke PPI. 

PPI atas dasar laporan resmi dari NM kemudian mencoba memfasilitasi penyelesaian perselisihan dengan memanggil PT. ASJ dalam forum perundingan bipartit, tetapi upaya bipartit pun tidak menemukan penyelesaian. Sehingga perselisihan dilanjutkan ke instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dalam hal ini Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Utara.

Baca Juga:

Dalam proses penyelesaian di Kantor Sudinnakertrans Jakut melalui sidang mediasi yang difasilitasi oleh Mediator Hubungan Industrial, para pihak yang berselisih tetap dengan argumentasinya masing-masing, di mana pihak pekerja “pelaut” menuntut kepada pihak PT. ASJ agar membayarkan hak ganti rugi berupa upah dasar bulanan 1.671 dolar AS x 4 bulan (sisa kontrak) dengan total sebesar 6.684 dolar AS. 

Sementara itu, pihak PT. ASJ menyatakan hanya menyanggupi akan memberikan kompensasi kepada NM berupa upah dasar bulanan x 2 bulan. Angka 2 bulan tersebut didasarkan oleh PT. ASJ berdasarkan Colective Bargaining Agreement/CBA atau Perjanjian Kerja Bersama/PKB yang telah disepakati antara perusahaan dengan sebuah organisasi pelaut.

Terhadap ketidaksepakatan tersebut, Mediator kemudian menerbitkan Surat Anjuran. Terhadap Anjuran yang tidak mendapatkan respon dari perusahaan, NM melalui PPI kemudian menggugat PT. ASJ di PHI pada PN Jakpus. 

Ketua Pelaut Dalam Negeri PPI, Nur Rohman pasca persidangan menyatakan bahwa tuntutan NM adalah wajar dan dapat dipertimbangkan serta beralaskan hukum. 

“Dalam UU Ketenagakerjaan, Pasal 124 dan Penjelasannya, CBA/PKB itu dibuat harus lebih baik atau minimal setara dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan malah dibuat lebih buruk dari perundang-undangan,” ujar Nur Rohman, pasca sidang pertama, Rabu (26/2/2020) lalu.

Terkait tuntutan NM berupa hak ganti rugi sisa kontrak selama 4 bulan adalah hak pekerja yang telah dirugikan akibat tidak dipekerjakan kembali atau di-PHK melalui cara (alasan) akan dimutasi/dipindahkan.

“Kontrak kerjanya kan 7 bulan, baru 3 bulan diberhentikan, jadi jika NM nuntut perusahaan harus bayar sisa kontrak 4 bulan adalah wajar dan itu hak dia yang telah dijamin oleh UU Ketenagakerjaan, Pasal 62,” tegas Nur Rohman.

Isi UU Ketenagakerjaan, Pasal 62, berbunyi bahwa “Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja”.

Nur Rohman mengungkapkan bahwa dasar gugatan tersebut berdasarkan ketentuan UU No. 17/2008 tentang Pelayaran Jo. Permenhub No. 84/2013 tentang Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal, UU No. 2/2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial jo. UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan dan aturan-aturan turunannya.

“Alhamdulilah sidang pertama berjalan lancar, di mana pihak PT. ASJ selaku Tergugat kooperatif (hadir) melalui perwakilannya. Sidang berikutnya dikabarkan akan digelar pada tanggal 4 Maret 2020 dengan agenda Jawaban dari Tergugat,” pungkas Nur Rohman. (Tyo)