Perkuat Laut Natuna Utara, Kemenko Polhukam dan Bakamla Gandeng seluruh Stakeholders

0
81
Penandatangan naskah kesepakatan antar stakeholders di Mabes Bakamla.

Jakarta (Samudranesia) – Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI menjadi tempat penandatanganan naskah kesepakatan antara kementerian dan lembaga yang berwenang di laut dalam hal pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di Laut Natuna Utara.

“Kegiatan ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi permasalahan di wilayah kedaulatan Indonesia dan hak berdaulat Indonesia atas pengelolaan dan pemanfaatn sumber daya ikan di ZEE Indonesia. Yang dilakukan oleh kapal ikan dan kapal pemerintah asing khususnya Tiongkok, Pemerintah melaui Menko Polhukam bersama KKP berencana untuk mengerahkan sejumlah kapal ikan Indonesia sebagai bentuk penguatan secara de facto atas wilayah yuridiksi Indonesia di Laut Natuna Utara,” ucap Kepala Bakamla Laksdya Bakamla Aan Kurnia di Mabes Bakamla, Jakarta, Jumat (21/2).

Baca Juga:

Lebih lanjut Aan mengutarakan bahwa untuk menjamin kelancaran dan keamanan kegiatan ini, seluruh instansi keamanan laut mendapatkan tugas untuk melakukan pengawasan dan pengamanan yang dilakukan mulai dari kegiatan lintas laut dan penangkapan ikan di Laut Natuna Utara hingga kegiatan bongkar muat dan pemasaran di sentra kelautan dan perikanan terpadu Selat Lampa.

Kegiatan ini juga melibatkan asosiasi nelayan yang bertugas menyiapkan kapal ikan yang akan dimodifikasi serta PT Pertamina yang bertugas menjaga ketersediaan BBM bagi kapal ikan dan kapal patroli yang beroperasi di Laut Natuna Utara.

“Penyusunan naskah kesepakatan bersama ini melalui proses yg sangat singkat. Hal ini dikarenakan situasi di Laut Natuna Utara yang memerlukan aksi cepat dan perhatian khusus,” ungkap Aan.

Mantan Danjen Akademi TNI itu selanjutnya menyatakan hal ini menegaskan bahwa seluruh instansi dan masyarakat maritim dapat bekerjasama serta bersinergi untuk melaksanakan tugas negara. Setelah penandatanganan kesepakatan bersama ini, akan dilanjutkan dengan penyusunan Standard Operation Procedure (SOP) sebagai pedoman pelaksanaan beserta rencana operasi yang juga melibatkan seluruh instansi terkait yang dikoordinasikan oleh Kemenko Polhukam dengan leading sector-nya adalah Bakamla.

“Saya sangat berharap dukungan dari seluruh instansi dan pihak-pihak terkait agar seluruh kegiatan, baik penyusunan dokumen maupun pengerahan kapal ikan dan operasinya dapat berjalan lancar serta mampu memenuhi harapan pemerintah dan rakyat Indonesia,” pungkasnya. (Tyo)