Perbudakan di Kapal Ikan Isu Lama, Pemerintah Dianggap Lemah

0
295
Klaus Hausmann/Pixabay

Jakarta (Samudranesia) – Anak Buah Kapal (ABK) ikan warga negara Indonesia kembali menjadi perhatian publik. Setelah video yang ditayangkan oleh media Korea Selatan MBC baru-baru ini diperlihatkan footage ketika jenazah pelaut Indonesia yang bekerja di atas kapal ikan berbendera China Long Xing 629 dilarung ke laut.

Direktur National Maritime Institute (Namarin) Siswanto Rusdi menyoroti belum adanya aksi nyata dari pemerintah terkait masalah perbudakan di kapal ikan.

“Selain soal pelarungan jenazah yang dinilai tidak manusiawi itu, pelaut Indonesia yang bekerja di atas kapal ikan tersebut juga mengalami perlakuan yang bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) dengan kata lain, praktik perbudakan terjadi di atas kapal,” ungkap Siswanto dalam pesan elektroniknya kepada Samudranesia, Jumat (8/5).

Baca Juga

Pemberantasan TPPO Masih Jadi PR Besar Negara

Negara Belum Hadir dalam Memberantas Perbudakan di Kapal Ikan

Zulficar Mochtar: Perusahaan Perikanan Harus Pahami Prinsip HAM

Ia meyakini bahwa pelanggaran HAM itu adalah perbudakan atau slavery, khususnya perbudakan di laut (sea slavery). Isu inilah yang kemudian menggelinding kencang di tengah masyarakat menyusul hebohnya video pelarungan jenazah itu.

“Ini kali kedua isu perbudakan di laut menjadi topik hangat di tengah khalayak dalam negeri. Sebelumnya, pada 2015, sea slavery menjadi perbincangan media dan analis setelah tertangkapnya kapal ikan Benjina milik PT Benjina Pusaka Resources di Kepulauan Aru, Maluku,” terangnya.

Pengamat maritim yang dikenal kritis ini juga menyayangkan kehebohan yang dipantik oleh penangkapan kapal ikan Benjina tidak cukup kuat menggerakan sistem hukum dalam negeri untuk mengakhiri praktik ini.

“Paling tidak ya mengurangi, perbudakan di laut yang melibatkan anak bangsa. Apa yang berlaku di atas kapal ikan Long Xing yang melarung jenazah pelaut Indonesia adalah bukti kuatnya bahwa Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2014-2019 berhasil membuka praktik busuk di atas kapal Benjina tetapi hal itu juga belum cukup,” jelasnya.

Menteri Kelautan dan Perikanan yang dimaksud setidaknya memiliki peta jalan (road map) terkait penghapusan/pengurangan sea slavery yang melibatkan pelaut Indonesia. Persoalan yang satu ini memang melibatkan banyak kementerian dan lembaga namun sebagai instansi yang mengurusi perikanan dan kelautan di Indonesia kewenangan penuh ada dalam genggaman tangannya.

“Dia (Susi Pudjiastuti) bisa menggerakan Satgas 115 untuk memberantas penangkapan ikan secara ilegal; mengapa tidak dilakukan hal yang sama untuk masalah perbudakan di laut?” tegasnya.

Siswanto meyakini bahwa karakteristik kapal ikan, terutama dari Cina, pada dasarnya tetap sama dari waktu ke waktu. Yaitu akan melakukan apa saja demi mendapatkan apa yang dikejarnya. Menipu, menjebak atau yang lainnya.

Kendati demikian, ia menyebut perbuatan kotor itu juga hanya bukan dilakukan langsung oleh pemilik perusahaan kapal ikan itu. Kaki tangannya yang melakukan semuanya dengan memanfaatkan semua pihak, mulai dari oknum pemerintah hingga sindikat perdagangan manusia ada di Indonesia.

Mengutip Ian Urbina, penulis buku “The Outlaw Ocean”, Siswanto menceritakan beberapa fakta soal fenomena ini. Sea slavery paling banyak terjadi di Laut Cina Selatan dan kapal-kapal ikan Thailand merupakan tempat kejadian perkara (TKP) yang paling dominan.

“Tentu saja armada China harus disebut pula. ABK yang dipekerjakan kebanyakan berasal berasal dari kampung dan pedalaman Kamboja. Mereka tidak ada latar belakang pendidikan/pelatihan khusus kepelautan. Mereka masuk ke Thailand dengan cara diselundupkan. Oleh para recruiter mereka dijanjikan akan bekerja di perusahaan konstruksi di Thailand. Menariknya, menurut Ian Urbina, dari perekrut ini ada yang berprofesi sebagai biksu,” bebernya.

Masih kata Siswanto, para korban penjualan orang/human trafficking asal Kamboja itu ingin bekerja di Thailand karena kehidupan mereka begitu miskinnya di tempat asal. Sesampai di Thailand, recruiter menjual mereka ke kapten-kapten armada kapal ikan. Rata-rata dibandrol 530 dolar AS.

“Para kapten itu ada yang mempekerjakan mereka langsung di atas kapalnya. Atau, bisa saja menjualnya lagi kepada sejawat yang membutuhkan dengan harga tinggi. Perlu dicatat, tidak sepeser pun hasil transaksi diterima oleh para budak (ABK korban human trafficking),” tegas dia.

Sementara ABK kapal ikan asal Indonesia, Siswanto menyebutkan situasi yang relatif sama dengan kondisi kru kapal ikan Thailand itu.

“Pertanyaannya kini, bagaimana way out untuk masalah perbudakan di laut yang menimpa pemuda-pemuda Indonesia? Sebelum menjawab, saya ingin menggarisbawahi dulu bahwa kemiskinan adalah akar persoalan sea slavery. Karena miskin, pemuda-pemuda itu berutang hanya untuk sekadar makan. Utang bisa dilakukan baik oleh mereka sendiri maupun orang tuanya,” beber dia lagi.

Makin hari utang makin bertumpuk karena tidak ada pekerjaan atau penghasilan untuk membayarnya. Tanpa mereka sadari akhirnya bertemu dengan jejaring dari sindikat perdagangan orang yang lantas memberikan pekerjaan sebagai ABK di kapal ikan asing.

“Dimulailah nasib malang itu. Situasi ini akan berulang terus sampai waktu yang tak terhingga. Kembali ke pertanyaan awal, untuk memperkecil ruang gerak perbudakan di laut, ada baiknya penempatan ABK asal Indonesia di kapal ikan asing langsung dilakukan oleh pemerintah dan bersifat G-to-G (Government to Government). Hentikan penempatan pelaut yang dilakukan oleh swasta, apalagi oleh calo,” tandasnya. (Tyo)