Penuh Prestasi, Ini Rekam Jejak Ade Supandi saat Menjadi Kasal

0
81
Laksamana TNI (Purn) Ade Supandi saat menjadi Kasal 2015-2018. Foto: Jurnal Maritim.

Jakarta (Samudranesia) – Menjabat sebagai orang nomor satu di matra bermotto ‘Jalesveva Jayamahe’, selama lebih kurang tiga tahun, Laksamana TNI (Purn) Ade Supandi telah menorehkan beberapa catatan emas. Pria kelahiran Batujajar 59 tahun silam ini merupakan jebolan Bumimoro tahun 1983.

Sejak lulus AAL, Ade yang kini menjabat sebagai ketua Persatuan Purnawirawan TNI AL (PPAL) itu sudah malang melintang dalam berbagai medan penugasan dalam kedinasan TNI AL. Jabatan strategis dalam TNI AL dan Mabes TNI pun pernah diembannya sebelum menjadi Kepala Staf TNI AL (Kasal).

Awal menjabat pada 1 Januari 2015, dia sudah banyak membuat berbagai gebrakan dalam membina dan membangun postur angkatan laut yang besar serta disegani. Baik yang berkaitan dengan Operasi Militer Perang (OMP) maupun Operasi Militer Selain Perang (OMSP) telah dilakukannya guna mendukung visi Presiden Joko Widodo, Poros Maritim Dunia.

Salah satu program utamanya ialah membangun TNI AL yang berbasis teknologi. Dengan tugasnya yang berat meliputi seluruh perairan Indonesia, maka matra ini perlu ditunjang oleh kemampuan perangkat teknologi yang mutakhir. Pada 2016, bersama PT Len Industri (Persero), Siskomsat (Sistem Komunikasi Satelit) berhasil dikembangkan untuk menunjang kinerja TNI AL.

Menurut Ade, dalam perang laut modern, teknologi komunikasi militer sangat menentukan keberhasilan sebuah operasi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menuntut pelaksanaan gelar operasi yang semakin kompleks dimana jaminan terjalinnya komunikasi yang lancar, tangguh, secure dan dapat dipercaya merupakan suatu keharusan.

Di eranya pula postur angkatan laut diperbesar menjadi tiga armada setelah Koarmada III di Sorong diresmikan pada tahun 2018 guna menunjang pengamanan perairan Indonesia di wilayah timur. Tak hanya itu, pada tahun yang sama juga dibentuk Satuan Kapal Patroli (Satrol) di setiap Lantamal.

“Kehadiran Satrol Lantamal mampu memproyeksikan unsur-unsur kekuatannya dalam rangka mengamankan wilayah perairan sekaligus merespons berbagai kerawanan yang terjadi, antara lain illegal fishing, illegal mining, illegal logging, drugs trafficking, dan people smuggling,” kata Ade di kompleks Satuan Koarmabar I Pondok Dayung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (22/1/2018).

Dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang manfaatnya dapat dipergunakan oleh seluruh stakeholders maritim, Dinas Hidrografi dan Oseanografi TNI AL (Dishidrosal) dirubah menjadi Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI AL (Pushidrosal) di bawah pimpinan Perwira Tinggi (Pati) TNI AL Bintang Dua.

Ia menyadari sebagai negara kepulauan terbesar di dunia maka kegiatan Hidro-oseanografi yang salah satunya melakukan survei dan pemetaan laut, serta keselamatan navigasi pelayaran untuk militer maupun umum harus besar dan memiliki kemampuan yang mumpuni.

“Karena perairan kita ini kan paling luas di wilayah kepulauan tapi kita tidak berperan banyak di IHO. Oleh karena itu peran Pushidrosal saya tingkatkan untuk lebih berperan banyak,” terangnya. 

Kepeduliannya terhadap sejarah Angkatan Laut juga dimiliki oleh suami dari Ny. Endah Esti Hartanti Ningsih tersebut. Ia percaya dengan mempelajari sejarah maritim bangsa maka akan terbentuk mindset maritim dari seluruh generasi bangsa. Maka dari itu pada tahun 2017, ia meresmikan Monumen Perjuangan TNI Angkatan Laut yang berada di ujung Muaro Pantai Gandoriah, Kota Pariaman guna mengenang perjuangan ALRI pada masa Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) tahun 1948.

“Dengan kehadiran monumen ini tentunya dapat menggelorakan jiwa kemaritiman generasi penerus agar mereka tidak kehilangan karakter dan jati dirinya sebagai bangsa maritim yang besar,” ungkapnya.

Selain meresmikan Monumen Perjuangan di Pariaman, ia juga pernah meremikan Monumen Bahari di Mataram, Lombok, NTB dalam rangkaian acara Multilateral Naval Exercise Komodo (MNEK) 2018. Peresmian monumen yang terdiri dari bangunan tugu mercusuar dan tank amfibi PT-76 itu turut disaksikan oleh para tamu undangan dari para kepala staf dan delegasi Angkatan Laut dari negara sahabat. 

Dalam kegiatan OMSP yang berguna untuk menjaga kelestarian ekosistem laut dan ketahanan pangan, di masa kepemimpinannya, TNI AL pernah melakukan Ekspedisi Sejuta Terumbu Karang yang dibuka secara resmi oleh Presiden Joko Widodo. Kegiatan ini dilakukan di 3 tempat, yakni Sabang-Aceh, Manado-Sulawesi Utara, dan Ambon-Maluku. Selain menanam terumbu karang, juga dilakukan penyebaran 5.500 bibit ikan kerapu di Manado. Sementara di Ambon dibuat bangunan bawah air untuk apartemen ikan. 

Sebagai orang yang terinspirasi dari gagasan Ir. Djuanda Kertawidjaja, Ade merupakan orang yang fokus terhadap pembangunan karakter bangsa yang berorientasi maritim. Pada 2016, menggunakan KRI Banda Aceh-593 yang sandar di dermaga Kolinlamil, Ade Supandi bersama Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) saat itu Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc. yang mewakili Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia melakukan jalinan kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat khususnya yang terkait dengan bidang kemaritiman.

“Sebagai bangsa yang hidup dalam lingkungan maritim terbesar di dunia, penguatan kembali jati diri bangsa Indonesia sebagai bangsa maritim perlu terus digelorakan dalam pembangunan nasional. Sebagai negara Kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi sumber daya alam laut yang tak ternilai harganya, berupa sumber daya hayati dan non hayati dengan keberagaman yang besar,” jelas Ade Supandi.

Seusai menjadi Kasal, Ade Supandi aktif menulis buku dan menjadi pembicara di berbagai seminar sebagai ajang untuk memberikan sumbangsih pemikirannya dalam kemajuan maritim bangsa.

Tentunya masih banyak catatan prestasi yang belum tertulis dari kiprahnya saat menjadi Kasal. Namun setidaknya torehan emas tersebut tetap menjadi sejarah yang mengiringi perjalanan Poros Maritim Dunia dan menuju Indonesia Emas 2045.

Menjadi Modal Dasar

Ade Supandi kini didorong oleh beberapa kalangan untuk menjadi Menko Maritim periode 2019-2024. Rekam jejak saat berdinas di TNI AL tentunya menjadi modal besar untuk bisa melangkah sebagai penyusun kebijakan yang lebih besar dalam konteks pembangunan maritim Indonesia.

Peneliti Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Hukum (Puskapkum)/Dosen di FH Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Ferdian Andi mengutarakan bahwa rekam jejak merupakan syarat terpenting bagi calon pembantu presiden di periode mendatang. Baik itu prestasi yang pernah dilakukan maupun catatan pelanggaran yang pernah dilakukan oleh sang calon Menteri.

“Presiden Jokowi semestinya secara etik meminta pertimbangan sejumlah lembaga negara yang otoritatif tentang jejak rekam para calon menteri khususnya mengenai integritas para calon menteri. Calon pembantu presiden harus dipastikan sosok yang tidak tersandera oleh persoalan masa lalunya,” ujar Ferdian dalam keterangannya, Rabu (16/10).

Sambung dia, pertimbangan itu utamanya dari KPK dan PPATK guna mengetahui apakah calon calon pembantunya itu apakah terindikasi dan pernah terlibat dalam kasus korupsi atau pencucian uang atau tidak.

“Di kadar yang sama, presiden juga dapat meminta bahan dari BNPT terkait jejak rekam kandidat menteri apakah calon menteri terpapar paham yang bertentangan dengan ideologi Pancasila atau tidak. Termasuk Presiden juga dapat meminta bahan dari BNN apakah calon menteri memiliki riwayat penyalahgunaan narkotika atau tidak,” bebernya.

Dengan demikian, sudah seharusnya presiden memastikan para calon pembantunya bersih dari berbagai persoalan yang menjadi musuh negara itu. Ia pun menegaskan bahwa permintaan pertimbangan terhadap sejumlah lembaga negara tersebut bukan dalam rangka mereduksi hak prerogatif yang dimiliki eksklusif presiden. Permintaan pertimbangan itu juga baiknya tidak dijadikan festival yang ujungnya menimbulkan kegaduhan publik.

“Substansi permintaan pertimbangan atau bahan dari lembaga-lembaga tersebut semata-mata untuk memastikan para pembantu presiden bersih lahir dan batin dan ini merupakan konsekuensi dari pelaksanaan sistem presidensial. Karena bersih tidaknya para pembantu Presiden sangat ditentukan oleh pilihan presiden dalam memilih para pembantunya, bukan oleh pihak yang lainnya,” pungkas Ferdian. (Tyo)