Pengurus KPI Hanya Jadikan Pelaut sebagai Objek Komoditas

0
110
Ilustrasi Gambar: Istimewa

Jakarta (Samudranesia) – Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI) adalah serikat pekerja pelaut Indonesia yang semasa masih bernama PPI (Persatuan Pelaut Indonesia) yang didirikan pada tahun 1966 atas anjuran Menko Maritim kala itu, Letjen KKO Ali Sadikin.

Hal itu untuk menguburkan organisasi FPI (Front Pelaut Indonesia) yang berpolitik praktis di bawah ajaran komunis. Pada tahun 1975 dikukuhkan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Dirjen Hubla Laksamana Muda TNI Haryono Nimpuno tentang Pengesahan Wadah Tunggal Organisasi Pelaut Indonesia yang sampai saat ini belum dicabut, dan setelah sekitar tahun awal 1970-an terdaftar di Depnaker dibawah induk FBSI (Federasi Buruh Seluruh Indonesia).

Sejak bernama PPI, organisasi KPI yang berbentuk serikat pekerja atau union itu dinyatakan dibentuk dari, oleh, dan untuk pelaut Indonesia. Kemudian hingga sampai bernama KPI yang dalam Mukadimah-nya juga termaktub demikian.

Dalam Seminar Nasional melalui webinar yang diadakan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) bertema Memberantas Peredaran Sertifikat Pelaut Palsu dalam rangka memperingati Hari Pelaut Sedunia 2020 yang ke-10 tahun pada 25 Juni lalu bertema “Seafarers are Key Workers”, dan sempat diserang ‘hacker’, Presiden KPI Prof. DR. Mathias Tambing, MSi turut hadir sebagai salah satu narasumber.

Menurut Mathias Tambing dalam menjawab pertanyaan seorang pelaut yang menjadi peserta seminar yaitu Denny dari kanal Daily Pelaut terkait peran KPI yang juga bisa bertindak untuk memberantas broker-broker yang diduga menjual sertifikat pelaut palsu, Mathias Tambing nampaknya berdalih lain dan kesannya merasa pelaut yang jadi member (anggota KPI) tidak ada masalah.

Presiden KPI malah terkesan seperti memberikan saran agar pelaut harus punya wawasan lain. Jika tidak ada pekerjaan di kapal lagi dan jangan tergiur jalan pintas untuk bisa bekerja dikapal dengan gaji atau upah dibawah standar.

Jawaban Presiden KPI Mathias Tambing seperti itu, tentunya jika dikaitkan dengan tujuan KPI sebagai serikat pekerjanya profesi pelaut Indonesia yang dipayungi UU SP/SB, sangatlah bertentangan.

“Bagi kami, Pelaut KPI, jawaban Mathias Tambing terhadap Bung Denny dari Daily Pelaut tidak lagi proporsional, keluar dari marwah KPI dibentuk dari, oleh, dan untuk pelaut Indonesia. Kesannya pelaut dijadikan komoditi dan mengabaikan hak asasi pelaut yang harusnya diberi perlindungan dan pembelaan, sebagaimana diamanatkan oleh UU SP/SB”, ujar Jurubicara Pelaut KPI Teddy Syamsuri kepada Samudranesia, Senin (27/6/2020).

Menurut Teddy, harusnya sertifikat pelaut palsu tidak terjadi begitu masif bahkan ada yang memegang sertifikat pelaut palsu Indonesia oleh pelaut asing. Suatu hal yang sangat merendahkan eksistensi bangsa dan negara kita di dunia kepelautan.

“‘Kan di setoran kontribusi dari pihak perusahaan ke KPI ada untuk digunakan bagi kegiatan sosial seperti pendidikan. Artinya tak mungkin terjadi sertifikat pelaut palsu jika lembaga diklat ada di KPI. Begitu pula untuk medical check up bagi pelaut yang akan naik kapal, KPI harus membuat Baruna Medical Center untuk kepentingan medical check up bagi pelaut, bukan dibiarkan mencari lembaga kesehatan yang bayarnya tembus diatas juta rupiah,” ungkap Teddy.

Ia menyebut hadirnya Presiden KPI Mathias Tambing yang bertitel profesor dan doktor itu sebagai narasumber di acara Seminar Nasional STIP itu, lebih kepada konteks menempatkan keberadaan pelaut sebagai komoditi.

“Malah kesannya jadi obyek penderita dan organisasi begitu abai terhadap hak asasi yang hakiki dimiliki oleh pekerja pelaut Indonesia,” jelasnya.

Masih kata Teddy, tak ada seorangpun warga negara Indonesia yang ingin jadi pelaut jika bisa mendapat lapangan kerja di darat. Pasalnya bekerja di atas kapal memiliki risiko ancaman jiwa yang terjadi setiap saat, baik karena kebakaran maupun kecelakaan di laut. Ditambah lagi jauh dari keluarga yang ditinggalkan oleh lamanya waktu yang belum bisa ditentukan.

“Ini adalah kehidupan yang keras dan dituntut memiliki KSAO (knowledge, skill, attitude, and others) yang melekat di setiap orang berprofesi pelaut. Jadi kesan yang disarankan Presiden KPI Mathias Tambing, jika tidak ada pekerjaan di kapal lagi, pelaut harus punya wawasan lain yang bisa diartikan wawasan untuk bekerja di darat, suatu bentuk pelecehan hak asasi pelaut yang dengan cara apapun ingin bekerja di kapal karena kerja didarat merasa sudah tertutup bagi pelaut tersebut,” tegasnya.

Sedangkan Koordinator Eksekutif Pelaut KPI Tonny Pangaribuan sempat menyampaikan versi semakin tidak proporsionalnya pengurus KPI dalam menjalankan amanah yang terkandung pada serikat pekerja pelaut Indonesia yang tertua dan terkaya itu.

Pada 6 Juni 2020 lalu, tutur Tonny Pangaribuan, sejumlah 172 crew kapal MV Amesterdam yang principalnya adalah HAL (Holland America Lines) dipulangkan kembali ke Indonesia melalui pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Sampai tanggal 10 Juni 2020, Menteri Luar Negeri RI menyatakan sudah memulangkan sekitar 21 ribu crew kapal pesiar dari total yang tercatat di Kemenlu sejumlah 23.570 crew kapal pesiar Indonesia, dan proses pemulangannya berjalan lancar. Sedangkan biaya sepenuhnya ditanggung oleh principal atau operator kapal. Semua ini sudah diatur dalam Maritime Labour Convention (MLC) 2006 yang sudah diratifikasi ke dalam UU No. 15 Tahun 2016 tentang Pengesahan Konvensi Ketenagakerjaan Maritim 2006.

Sehingga karena wabah Covid-19, maka dengan merujuk Ratifikasi MLC 2006 dan demi memenuhi aturan protokol dari WHO (World Health Organization), Menteri Tenaga Kerja (Menaker) mengeluarkan SK No. 151 Tahun 2020 tentang Penghentian Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan mulai diberlakukan pada 20 Maret 2020.

Menurut Tonny Pangaribuan, pelaut HAL sudah banyak dipulangkan kembali ke Indonesia yang bukan untuk di PHK, tapi dirumahkan hanya untuk kepentingan melawan wabah Covid-19.

“Maka sangat kami sesalkan bahkan merasa sangat kecewa atas pernyataan Sekjen merangkap Bendahara KPI I Dewa Nyoman Budiase yang meminta SK Menaker dikaji kembali. Sebagai suatu permintaan yang tidak berperikemanusiaan. Di satu sisi Pemerintah sedang giat-giatnya melawan Covid-19 dan perusahaan kapal juga sangat mendukung dengan memulangkan crew kapal pesiar tersebut ke Indonesia. Sangat ironis jika Budiase, sang Sekjen merangkap Bendahara KPI meminta SK Menaker untuk penghentian sementara penempatan PMI termasuk menghentikan sementara penempatan pelaut Indonesia ke kapal-kapal asing di luar negeri agar dikaji Kembali,” jelas Tonny.

“Itu statement yang hanya kejar setoran dan tidak berpikir tentang kemanusiaan untuk jaga kesehatan. Ironisnya setoran seperti kontribusi dari pihak perusahaan juga yang jumlahnya tembus Rp800 milyar itu enggak jelas adanya, sebagai tanggung jawab Budiase yang merangkap Bendahara KPI itu. Tentu tidak bisa lari dari pertanggungjawabannya, karena sejak Munaslub KPI tahun 2001 dan sampai sekarang ini pasca KLB KPI tahun 2017 organisasi sekaya KPI tidak lagi gunakan akuntan publik untuk audit internal KPI secara independen. Sehingga benar jika pelaut hanya dijadikan komoditas dan hak asasi pelaut terabaikan begitu rupa,” pungkasnya. (Tyo)