Penguasaan Data dan Informasi Kelautan Mutlak Diperlukan Indonesia

0
192
Ilustrasi Foto; Istimewa

Jakarta (Samudranesia) – Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dan tengah menuju menjadi negara maritim dalam bingkai Poros Maritim Dunia, Indonesia perlu memliki data dan informasi kelautan yang mutakhir.

Terkait hal itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan menyatakan, Indonesia kaya akan sumber daya alam dan potensi lainnya yang bisa menjadi kekuatan besar untuk menjadi negara maju.

“Kita harus bekerja untuk mengoptimalkan seluruh potensi yang ada. Mengelola kewilayahan Indonesia tentunya memerlukan penguasaan terhadap data dan informasi, khususnya kelautan nasional,” ucap Menko Luhut saat memberikan sambutan dan arahan di acara Penandatanganan Naskah Nota Kesepahaman antara 11 Kementerian/Lembaga tentang Sinergi Penyelenggaraan Data dan Informasi Kelautan untuk Pembangunan Nasional di Jakarta, Senin (31/8/2020).

“Ini yang menjadi salah satu alasan utama kita berkumpul di hari ini untuk finalisasi Nota Kesepahaman antar kita semua,” tegasnya

Menurutnya, Indonesia adalah negara besar dengan area cakupan teritori yang luas dan mempunyai luas perairan sekitar 6,4 juta km persegi. Indonesia jauh lebih luas daripada seluruh wilayah Eropa sehingga perlu pengelolaan yang baik dari pemerintahnya melalui basis data yang akurat.

“Namun kondisi faktual ini tidak boleh menjadikan kita terlena akan kebesaran wilayah, lokasi strategis dan kekayaan sumber daya alam, hanya akan menjadikan kita sebagai bangsa yang tidak berinovasi, tidak bekerja keras, dan tidak mensyukuri nikmat Tuhan Yang Maha Kuasa,”

Indonesia, lanjut Menko Luhut, juga berada di lokasi yang sangat strategis di dunia, yang menghubungkan jalur pelayaran dan perdagangan dunia. Dengan memiliki 4 choke points dunia yakni Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok dan Selat Makassar, Indonesia merupakan daerah Sea Lanes of Transportation (SLOT) dan Sea Lanes of Communcation (SLOC).

“Sinergi dan kolaborasi ini diharapkan akan mempercepat dan mempermudah proses penyelenggaraan data dan informasi kelautan Indonesia, Nota Kesepahaman kita ini dapat dijadikan payung hukum atas sinergi penyelenggaraan data dan informasi kelautan dalam konteks pembangunan nasional,” beber Luhut.

“Sinergi ini akan meningkatkan semangat kita sebagai institusi pemerintah dalam melaksanakan amanat yang diberikan kepada kita,” tegasnya lagi.

Pada kesempatan tersebut, Luhut menghimbau kepada para Menteri dan Kepala Lembaga dari 11 K/L yang hadir, agar data kelautan yang ada dapat difokuskan untuk memenuhi beberapa kebutuhan.

Di antara fokus tersebut ialah untuk (1) Mendukung program investasi di Indonesia. Data-data yang ada kiranya dapat dianalisis untuk memetakan potensi investasi, bukan hanya terkait sumber daya, namun juga untuk mendukung infrastruktur investasi; (2) Mendukung kegiatan menjaga kedaulatan dan keamanan di setiap wilayah perairan Indonesia, termasuk juga peluang Indonesia memperluas wilayah yurisdiksinya seperti yang kita sedang lakukan untuk perluasan landas kontinen Indonesia di berbagai segment; (3) Mendukung berbagai program mitigasi kebencanaan; (4) Hal-hal lain yang kiranya menjadi prioritas pembangunan nasional kemaritiman sebagaimana terangkum di dalam Kebijakan Kelautan Indonesia dan (5) Mendukung penguatan sektor ekonomi kemaritiman, khususnya berperan untuk recovery ekonomi kemaritiman pasca dampak pendemi Covid -19.

Sementara itu Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kemenko Marves Purbaya Yudhi Sadewa menambahkan bahwawa Nota Kesepahaman ini mencakup beberapa poin ruang lingkup yang meliputi proses perolehan sampai dengan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi data dan informasi kelautan.

Menurut dia, secara rinci hal tersebut tercantum di dalam ruang lingkup kerja sama,  antara lain; sinkronisasi perencanaan survei dan observasi kelautan, termasuk di dalamnya penetapan hari layar, pemberdayaan bersama sumber daya para pihak untuk pelaksanaan survei, perolehan data penginderaan jauh, observasi kelautan, pengolahan data dan informasi kelautan, berbagi pakai dan penyebarluasan data dan informasi kelautan, penggunaan data dan informasi kelautan dalam penyusunan kebijakan nasional, pemantauan dan evaluasi data dan informasi kelautan, dan kegiatan lain yang dipandang perlu dan disetujui oleh para pihak terkait.

“Diharapkan, tujuan utama dari pembentukan utama dari Nota Kesepahaman ini dapat tercapai, yaitu menyinergikan dan mengoptimalkan berbagai kegiatan Para pihak demi terwujudnya penyediaan serta berbagi pakai data dan informasi kelautan Indonesia untuk pembangunan nasional,” ujarnya.

Proses penandatanganan Naskah Kesepahaman ini dilakukan dengan cara video conference, menyesuaikan dengan protokol kesehatan di masa Pandemi. Agenda  ini turut dihadiri oleh, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang, Bambang Brodjonegoro, Panglima Tentara Nasional Indonesia Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dan para Kepala Lembaga, di antaranya Kepala Badan Informasi Geospasial, Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, dan Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika. (Tyo)