Penambangan Pasir Di Spermonde Bukti Buruknya Tata Ruang Laut

0
175
Kapal penambangan pasir milik PT Boskalis yang diusir nelayan (dok. Jatam)

Makassar (Samudranesia)-Aktivitas penambangan pasir di Perairan Spermonde, Sulawesi Selatan, bukan saja merugikan nelayan tapi juga telah merusak ekosistem laut dan pesisir di sekitar kawasan tersebut.

Menurut data yang dihimpun oleh Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) (2020) aktivitas penambangan pasir yang dilakukan oleh PT Royal Boskalis sudah berjalan sejak 13 Februari 2020 hingga saat ini. Selama lebih dari 200 hari ini, kapal PT Boskalis telah menambang pasir kira-kira sebanyak 21.300.000 m³ pasir laut dari perairan Spermonde, khususnya yang dekat dengan pulau Kodingareng Lompo.

Angka 21.300.000 m³ muncul dari kalkulasi kapasitas pengangkutan kapal Boskalis sebanyak 35.500 m³ yang dilakukan selama tiga kali dalam satu hari dan berlangsung selama 200 hari.

Baca Juga: Komnas HAM harus Usut Kekerasan pada Nelayan di Makassar

“Volume pasir sebanyak 12.300.000 m³ bukanlah jumlah yang sedikit. Ini pasti menghancurkan ekosistem perairan yang menjadi rumah ikan dan rumah biodiversitas laut yang kaya. Dampak panjang dari kerusakan ini akan sangat serius,” ungkap Ahmad Fakar, Koordinator Aliansi Selamatkan Pesisir (ASP) Sulawesi Selatan, melalui Siaran Persnya, Senin (14/9).

Ironis, karena selama ini Perairan Spermonde sedang berjuang dari degradasi lingkungannya.

Tahun 2018,  Marine Science Diving Club (MSDC) Universitas Hasanuddin menyebutkan terumbu karang di Perairan Spermonde dan sekitarnya ini kondisinya semakin menurun dan buruk dalam Sembilan tahun terakhir. Menurut data yang mereka miliki, kondisi terumbu karang di Pulau Samalona mencapai 30% (kategori buruk). Selain itu, di Pulau Barrang Lompo tercatat 40% (kategori sedang), begitu juga kondisi serupa di Pulau Barrang Caddi sebesar 38% (kategori sedang).

Aktivitas penambangan pasir laut di sekitar Perairan Spermonde sendiri merupakan bagian dari proyek reklamasi Makasar New Port (MNP). Pembangunan MNP yang digawangi oleh Pelindo memiliki luas 1.428 ha yang akan direncanakan selesai pada tahun 2025.

PT Royal Boskalis adalah kontraktor asal Belanda yang memenangkan tender penyediaan pasir untuk kepentingan reklamasi yang menambang di wilayah konsesi sejumlah perusahaan lokal di Sulsel, di antara perusahaan itu adalah PT Benteng Lautan Indonesia.

Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) mendata jika aktivitas tersebut telah merugikan 5000 penduduk yang tinggal di Kepulauan Sangkarrang, di mana terdapat 1456 keluarga nelayan tradisional. Berbagai penolakan telah dilakukan oleh masyarakat namun aktivitas terus berlangsung.

Sekretaris Jenderal KIARA, Susan Herawati, menyebut jika apa yang terjadi di Pulau Kodingareng merupakan dampak dari kebijakan tata ruang laut sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039.

“Untuk mengakomodasi proyek strategis nasional, Perda RZWP3K Sulawesi Selatan mengalokasikan reklamasi untuk proyek MNP dan tambang pasir laut,” terangnya.

Susan menyebut jika RZWP3K merupakan bentuk perampasan ruang hidup nelayan, perempuan nelayan, dan seluruh masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia. Hal ini karena kebijakan tersebut lebih banyak berisi berbagai proyek reklamasi, tambang pasir, PLTU, dan proyek skala besar lainnya. “Di saat yang sama, RZWP3K tidak meletakan hak nelayan sebagai prioritas utama dalam penataan ruang laut,” katanya.