Pemerintah ‘Serius’ Jadikan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional

0
197
Menteri KP Edhy Prabowo menikmati Gubernur Maluku di Murad Ismail di atas KM Siwalima, Ambon, Maluku. Dok: KKP

Jakarta (Samudranesia) – Kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dan jajarannya ke Maluku akhir Agustus lalu dalam rangka mewujudkan Lumbung Ikan Nasional (LIN) di Maluku dan Maluku Utara bisa dibilang ‘tidak main-main’, alias serius.

Edhy Prabowo menegaskan komitmennya untuk mewujudkan Provinsi Maluku dan Maluku Utara sebagai lumbung ikan nasional, yang salah satu faktornya adalah meningkatkan SDM kelautan dan perikanan di Maluku. Ia pun berkomitmen untuk mendirikan Politeknik Kelautan dan Perikanan yang unggul dan berdaya saing di Maluku.

“Maluku gudangnya ikan. Saya memulai lumbung ikan nasional dengan gerakan langsung. Membangun tidak hanya sekadar jargon tetapi membuktikan terjun langsung dengan kegiatan-kegiatan,” kata Edhy.

Alhasil, usai kunjungan kerja itu sang menteri pun dikabarkan terkena Covid-19 dan harus menjalani perawatan yang intensif di RSPAD Gatot Subroto. Akibatnya selama beberapa hari, Edhy tidak bisa melakukan aktivitasnya.

Baca Juga: Lumbung Ikan Nasional Dianggap Cuma Pentingkan Elite

Kendati demikian, komitmen untuk menjadikan Maluku dan Maluku Utara tetap dipegang oleh seluruh jajarannya. Dalam Raker KKP bersama Komisi IV DPR RI, Selasa (15/9) lalu, program LIN di Provinsi Maluku dan Maluku Utara menjadi pembahasan inti.

Tak hanya itu, parlemen juga menyetujui usulan tambahan pagu alokasi anggaran tahun 2021 KKP sebesar Rp3,4 triliun. Dana ini akan digunakan untuk LIN sebesar Rp3,2 triliun dan sisanya untuk sarana-prasana program desa wisata bahari (Dewi Bahari) serta pengangkatan barang muatan kapal tenggelam (BMKT) di 100 kawasan.

“Berdasarkan surat Menteri Kelautan dan Perikanan nomor B451/MEN/KP/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020 sebesar Rp3.286.000.000.000,- yang peruntukannya antara lain untuk merealisasi Maluku dan Maluku Utara sebagai Lumbung Ikan Nasional,” kata Ketua Komisi IV, Sudin saat membacakan kesimpulan rapat di gedung DPR, Jakarta.

Selain itu, legislatif juga menyetujui pagu dana alokasi khusus (DAK) KKP 2021 sebesar Rp1 triliun dengan rincian, DAK provinsi sebesar Rp350 miliar dan DAK kabupaten/kota sebesar Rp650 miliar. Karenanya, Komisi IV meminta KKP untuk menyampaikan pemilihan menu DAK 2021 dari provinsi dan kabupaten/kota selambat-lambatnya awal Desember 2020.

Baca Juga: Edhy Prabowo Punya ‘PR’ di Maluku

Dalam rapat yang berlangsung sekira 2,5 jam ini, DPR menerima penjelasan realisasi penyerapan anggaran KKP 2020 yang telah mencapai Rp2,7 triliun per 11 September 2020. Prosentase serapan tersebut mencapai 54,44 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp5,08 triliun.

“Komisi IV mendorong KKP untuk melakukan percepatan kinerja program dan kegiatan dengan meningkatkan penyerapan anggaran 2020 secara optimal,” sambungnya.

Adapun untuk tahun depan, DPR menyetujui pagu anggaran sebesar Rp6,65 tiriliun yang terbagi untuk Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Rp763,57 miliar, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Rp1,21 triliun, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Rp1,07 triliun dan Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) Rp431,70 miliar.

Selanjutnya Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (PRL) Rp455,35 miliar, Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) Rp1,52 triliun, Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan (BKIPM) Rp603,71 miliar, Sekretariat Jenderal (Setjen) Rp497,64 miliar dan Inspektorat Jenderal (Itjen) Rp86,76 miliar.

Baca Juga: MKP Baru Dituntut Memperjuangkan Lumbung Ikan

Sekjen KKP, Antam Novambar memastikan jajarannya akan terus bekerja untuk memaksimalkan serapan anggaran hingga akhir tahun. Menurutnya, masih terdapat sejumlah kegiatan maupun program yang sedang dan akan dikerjakan, terutama di Ditjen Perikanan Tangkap dan Ditjen Perikanan Budidaya.

“Terimakasih atas masukan dan kritiknya. Kami bertekad untuk melakukan sebaik-baiknya,” ujar Antam.

Program LIN di Maluku dan Maluku Utara seakan mendapat angin segar dari beberapa Kementerian/Lembaga lain. Walaupun ada beberapa kalangan di Maluku yang tidak yakin dengan program ini, namun pada kenyataannya pemerintah terlihat all out untuk menyukseskannya.

Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Marves Safri Burhanuddin mengungkapkan setidaknya ada 3 (tiga) lokasi alternatif pembangunan LIN di Maluku, yakni perbatasan Desa Tulehu dan Desa Waai,  perbatasan Desa Waai dan Desa Liang, serta lokasi ke arah Desa Liang.

“Jadi kami telah melaksanakan rapat koordinasi (rakor) mengenai pengelolaan perikanan tangkap, nah dalam rakor ini dibahas mengenai 3 lokasi alternatif pembangunan Lumbung Ikan Nasional di Maluku,” kata Deputi Safri, Kamis (17/9).

Adapun ke-3 lokasi tersebut, Safri memaparkan yakni lokasi ke-1 di perbatasan Desa Tulehu dan Desa Waai yang berjarak 30 km dari kota Ambon dengan luas 400 Ha dan sudah ada feasibility study-nya dari Port Rotterdarm Belanda.

Untuk lokasi ke-2 berada antara Desa Waai dan Desa Liang dengan luas 574 Ha, terdapat pembangunan pembangkit listrik uap namun sedang mangkrak serta belum ada feasibility study-nya dan sedang diajukan KKP sebesar Rp1,5 T untuk menyelesaikan feasibility study. Sementara untuk lokasi ke-3 lebih mengarah ke Desa Liang dari lokasi ke-2 tidak memerlukan reklamasi yang terlalu luas, tetapi belum ada feasibility study-nya.

“Kendala-kendala ini sedang kita kerjakan dan saya berharap secepatnya semua bisa terpetakan dan terselesaikan satu persatu demi mendorong pengembangan perikanan tangkap di Indonesia. Mari kita bersatu untuk menyelesaikan permasalahan perikanan di Indonesia”, tambannya.

Sementara itu, Asisten Deputi (Asdep) Pengelolaan Perikanan Tangkap Kemenko Marves Ikram Sangadji menambahkan bahwa perlu menjaring semua permasalahan terkait perikanan tangkap dari kementerian teknis di bawah koordinasi Kemenko Marves khususnya dengan mengacu pengelolaan perikanan berbasis Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan implementasi Lumbung Ikan Nasional.

Baca Juga: Curhat Gubernur Maluku ke Pengusaha

Di samping itu, juga perlu membahas terkait permasalahan perizinan kapal perikanan dan alat penangkap ikan termasuk juga permasalahan regulasinya.

“Kita perlu koordinasi dan membentuk tim untuk mempercepat permasalahan-permasalahan perikanan tangkap ini. Selain itu perlu juga regulasi perizinan kapal perikanan satu pintu di KKP saja, perlu kajian ulang terkait data stok, produksi, dan kapal perikanan, serta perlu adanya reviu RPP di tiap WPP Pilotting,” ujar Ikram.

Oleh sebab itu, ia berharap ada koordinasi yang berjalan dengan baik antara pemerintah pusat, daerah, pelaku usaha, paguyuban, dan pihak terkait lainnya. 

Diketahui bahwa produksi perikanan tangkap dominan dari budidaya, namun begitu, kontribusi perikanan tangkap masih belum optimal terhadap PDB nasional dan dirasa masih sangat rendah.

Untuk itu  pendekatan pengelolaan perikanan berbasis WPP merupakan rujukan dalam pengelolaan perikanan yang tidak saja terkait perikanan tangkap, tetapi meliputi subsektor lainnya seperti perikanan budidaya, peningkatan daya saing, pengelolaan ruang laut, industri, dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. (Tyo)