Omnibus Law Cipta Kerja Bagian dari ‘Proxy War’

0
793
Ilustrasi Foto: Istimewa

 

Jakarta (Samudranesia) – Pemerintah dan DPR saat ini tengah mengkaji RUU Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) sebagai peraturan baru yang memangkas banyak peraturan-peraturan sebelumnya yang dianggap menghambat investasi. Hal itu ditujukan untuk mempercepat masuknya investasi di Indonesia dan diyakini bisa menambah banyak lapangan kerja baru buat rakyat.

Namun sejak RUU ini dibahas yang awalnya bernama Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (Cilaka), banyak terjadi penolakan-penolakan di kalangan serikat pekerja, buruh, mahasiswa, organisasi kemasyarakatan dan elemen-elemen lainnya.  

Terkait hal itu, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Jakarta Barat dan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Jakarta Barat mengadakan diskusi virtual berjudul “Omnibus law dan Dinamika Penolakannya: Kepentingan atau Kegentingan?” beberapa waktu lalu.

Hadir sebagai narasumber dalam diskusi itu di antaranya Ketua Umum Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Prof. Dr. Muchtar Pakpahan, S.H., M.A. dan Kordinator Nasional Forum Komunikasi Generasi Muda Nadhatul Ulama, Amsar A. Dulmanan.

Prof. Dr. Muchtar Pakpahan, S.H., M.A menjelaskan bahwa Omnibus Law Cipta Kerja ini tidak mengedepankan kepentingan buruh dan sangat berpihak kepada pengusaha.

“Ketentuan di dalam Omnibus Law terutama dalam klaster ketenagakerjaan akan lebih parah dibandingkan dengan sistem perburuhan zaman Orde Baru. Dalam pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja, serikat buruh hanya disodorkan draft Omnibus Law Cipta Kerja tanpa pernah dimintakan pendapatnya dalam pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja,” ungkap Mochtar.

Sebagai aktivis buruh senior, Mochtar mengajak agar seluruh elemen bangsa bersat untuk menolak RUU ini. Hal itu dikarenakan, RUU ini berpotensi mengancam kehidupan pekerja Indonesia masuk ke dalam perangkap hegemoni otoritarianisme.

“Terhadap Omnibus Law ini ditakutkan akan mengakibatkan terjadinya otoritarianisme jenis baru di Indonesia, maka serikat buruh dan mahasiswa harus kembali bersama-sama untuk menolak disahkannya Omnibus Law Cipta Kerja ini,” tegasnya.

Menurut Amsar A. Dulmanan, Omnibus Law, RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini merupakan implementasi dari kemenangan globalisasi yang merupakan bagian dari proxy war.

“Omnibus Law juga terlihat hanya mengutamakan investasi di Indonesia. Undang-Undang ini pun seakan-akan hanya sekadar politik balas budi dari pemerintah kepada kaum pemilik modal. Negara seyogyanya mampu untuk memakmurkan dan mensejahterakan rakyatnya,” terang Amsar.

Proxy war merupakan perang model baru tanpa menggunakan senjata dan kekuatan militer. Perang ini hanya mengandalkan perangkat hukum untuk memuluskan nuansa negatif dari sistem global yang merusak sendi-sendi kehidupan bangsa dan negara.

Salah satunya, lewat Omnibus Law Cipta Kerja ini, kehidupan bangsa Indonesia akan semakin lemah terkungkung dengan sistem global yang cenderung berkarakter kapitalistik.

Terlebih di tengah pandemi Covid-19 saat ini, Amsar meminta kepada pemerintah dan DPR untuk menunda pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Jika masih memaksakan, maka terkesan ada hal yang disembunyikan dan dilakukan dengan terburu-buru.

“Omnibus Law harus dikaji ulang dengan pembentukan Dewan Konstituante yang melibatkan stakeholder yang berkepentingan. Semua kebijakan yang ada harus didasari oleh hati nurani dan tidak boleh dibuat secara terburu-buru,” imbuhnya.

Dalam kesempatan itu, Ketua GMKI Cabang Jakarta Barat, Wesley Sillano menyampaikan bahwa di dalam Omnibus Law “Cipta Kerja” terutama dalam klaster ketenagakerjaan sangat terlihat ketidakberpihakan pembuat Rancangan Undang-Undang kepada buruh dan hanya mengedepankan investasi asing.

“Kami meminta penghapusan kewajiban rencana penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) bagi perusahaan yang ingin memperkejakan Tenaga Kerja Asing, serta pemberlakuan upah berdasarkan hasil dan waktu,” tegas Wesley.

Selain itu, sambung dia, pembahasan terhadap Omnibus Law Cipta Kerja hanya melibatkan pengusaha dan sama sekali tidak pernah melibatkan buruh. Sehingga di sini terlihat jelas keberpihakan para pembuat undang-undang kepada para investor.

“Buruh sebagai ujung tombak industri dan perekonomian Indonesia seharusnya dijamin haknya oleh negara,” tegasnya lagi.

Sementara itu, Ketua GMNI Cabang Jakarta Barat, Panji Utomo menambahkan Omnibus Law Cipta Kerja merupakan bentuk politik balas budi dari pemerintah kepada kaum borjuasi. Hal ini pun sangat bertentangan dengan semangat Pembukaan UUD 1945.

“Omnibus Law merupakan karpet merah untuk mempercepat laju investasi. Omnibus Law Cipta Kerja juga tidak mencerminkan kepentingan dari bangsa dan rakyat Indonesia itu sendiri yang tertuang dalam Preambule UUD 1945,” tegas Panji.

Menurut dia, Omnibus Law ini mengarahkan bangsa Indonesia ke dalam suatu bentuk penjajahan jenis baru yang dibungkus dengan liberalisme.

“Di mana kondisi itu, kapitalisme feodalistik akan menimbulkan suatu produk hukum konservatif yang bertujuan untuk mengeksploitasi alam dan tenaga rakyat Indonesia itu sendiri sehingga penolakan terhadap Omnibus Law ini merupakan penyelamat nafas bangsa yang sudah berada di kerongkongan,” jelasnya.

GMKI Cabang Jakarta Barat, GMNI Cabang Jakarta Barat, Serikat Buruh Sejahtera Indonesia dan Forum Komunikasi Generasi Muda Nadhatul Ulama menyatakan menolak disahkannya Omnibus Law Cipta Kerja.

Mereka mendesak pengkajian ulang dilakukan terhadap klaster ketenagakerjaan dalam Omnibus Law Cipta Kerja. Bahkan, GMKI Cabang Jakarta Barat dan GMNI Cabang Jakarta Barat juga menyatakan bahwa apabila terhadap usulan tersebut ditolak maupun tidak ditanggapi, maka mereka akan melakukan aksi demonstrasi ke instansi-instansi terkait. (Tyo)