Ngadu ke Presiden, INSA Keluhkan Dualisme-Tigalisme Coast Guard di Indonesia

0
77
Ketua DPP INSA Carmelita Hartoto.

 

Jakarta (Samudranesia) – Sejumlah pengusaha pelayaran yang tergabung dalam Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia atau Indonesian National Shipowners Association (INSA) mengadu ke Presiden Joko Widodo.

Pengaduan ini terkait banyaknya penegakan hukum di laut. Di mana, penegakan hukum di laut tersebut menurut para pengusaha pelayaran berpotensi menghambat iklim usaha di laut.

Penegak hukum itu seperti dari Bakamla, Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) yang berada di bawah Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub, dan Polair yang semuanya saling mengklaim sebagai Coast Guard yang sah.

“Adanya Bakamla, adanya KPLP dan Pol Air dan lain lain. Kami berharap Presiden mau memberikan satu penegak hukum saja. Tentunya kami berharap KPLP dari Kementerian Perhubungan yang mungkin me-report langsung kepada Presiden sehingga tidak ada lagi dualisme atau tigalisme penegak-penegak hukum,” kata Carmelita, di Istana Kepresidenan Jakarta.

Banyaknya unsur penegak hukum di laut, menurut mereka sangat menyusahkan pengusaha pelayaran. Karena menghabiskan banyak biaya dan juga membuat waktu tak efisien. Salah satu yang dikeluhkan terkait perpanjangan waktu karena disetop penegak hukum di laut.

“Selama ini kami sering diberhentikan sehingga cost of logistic kita seperti bahan bakar mengambil lebih banyak. Kan juga mestinya kita tiba dalam waktu 1 atau 2 hari, tapi perpanjangan karena setop-setop,” jelasnya.

Atas keluhan itu, Carmelita mengatakan Jokowi memberi respons yang baik. Pihaknya dijanjikan, atas keluhan itu akan ditindak lanjuti oleh kepala negara. Pembentukan satu Coast Guard pun menjadi wacana yang mencuat saat ini. (Tyo)