Nelayan Natuna Diuber-uber Coast Guard China, Ini Pesan HNSI kepada Edhy Prabowo

0
383
Ketua Umum Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Mayjen TNI Marinir (Purn) Dr Yussuf Solichien. Foto: Net

Jakarta (Samudranesia) – Baru-baru ini terdengar kabar adanya kapal nelayan Indonesia yang diuber-uber oleh Coast Guard China di perairan Natuna. Dilansir dari Kumparan.com, perairan Natuna juga diserbu oleh kapal ikan asing berukuran di atas 30 Gross Ton (GT) dan menggunakan pukat harimau (trawl). Bahkan kapal coast guard China turut mengawal kapal-kapal ikan dari negaranya yang mencuri di perairan Indonesia.

Hal itu berdasarkan pengakuan Ketua Nelayan Lubuk Lumbang, Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna yang bernama Herman.

Baca Juga: Ada Atau Tidak Ada Satgas 115, Pemberantasan IUU Fishing harus Tetap Berjalan

Praktis hal itu membuat nelayan Natuna merindukan era Menteri Susi Pudjiastuti, di mana pendapatan mereka melimpah ruah. Sementara saat ini menurun drastis. Penyabab utamanya ialah maraknya pencurian ikan di periaran Natuna.

Hal tersebut menjadi viral di media sosial beberapa hari ini. Menteri Kelautan dan Perikanan saat ini Edhy Prabowo pun menjadi bulan-bulanan di media sosial terkait fenomena tersebut.

Menanggapi hal itu, Ketua Umum Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Mayjen TNI Marinir (Purn) Dr Yussuf Solichien menilai bahwa nelayan Natuna hanya melihat kenyataan yang dihadapi sehari-hari.  

“Nelayan itu masyarakat yang lugu dan pragmatis. Yang dilihat hanyalah kenyataan yang dihadapi sehari-hari, yang mereka alami. Pada era Menteri Susi, mereka merasakan kehadiran kapal-kapal ikan asing di Laut Natuna berkurang. Karena penegakan hukum di laut sedemikian gencarnya. Walaupun illegal fishing masih tetap ada dan akan terus ada, selama kehadiran kapal-kapal patroli TNI AL dan Bakamla sangat kurang,” kata Yussuf dalam pesan elektroniknya kepada Samudranesia, Senin (30/12).

Baca Juga: Lewat Pemberantasan IUU Fishing, KKP Fokus Akselerasi Poros Maritim Jilid II

Dengan kata lain, mantan Komandan Denjaka itu menghendaki peran TNI AL dan Bakamla selaku Coast Guard yang lebih tinggi dalam melindungi wilayah perairan Indonesia. Dia mengakui saat ini diperlukan armada yang memadai dari kedua institusi tersebut.

“Mengapa illegal fishing tetap ada? Karena kita sadari untuk pengendalian  laut di Laut Natuna, Samudra Hindia barat Sumatra, Selatan Jawa sampai dengan Nusa Tenggara, Laut Arafuru dan Samudra Pasifik utara Papua dan Maluku yang tinggi gelombangnya sampai 5 meter, memerlukan kapal-kapal patroli TNI AL dan Bakamla yang besar sekelas Fregat dan minimal Corvette,” ungkapnya.

Baca Juga: HNSI Minta Laut Dikelola Secara Lebih Profesional

Lanjut Yussuf, kapal-kapal itu hanya dimiliki oleh TNI AL yang saat ini jumlahnya terbatas. Hal itu berdampak pada sulitnya melindungi perairan Indonesia dari illegal fishing, utamanya di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).

“Kapal-kapal tersebut hanya dimiliki oleh TNI AL dengan jumlah sangat terbatas. Mana mungkin dengan jumlah kapal besar yang hanya lebih kurang 10 unit dapat mengendalikan laut ZEE yang demikian luasnya,” tegas dia.

Kendati demikian, pihaknya mengakui pemberantasan illegal fishing zaman Susi patut diapresiasi. “Dengan shock theraphy penenggelaman kapal ala Susi, paling tidak dapat mengurangi illegal fishing,” ungkapnya.

Dengan demikian, HNSI pun berharap kepada Menteri Edhy Prabowo untuk terus memberantas illegal fishing melalui koordinasi yang intensif dengan TNI AL dan Bakamla.

“Yang harus dilakukan pada saat ini dan meminimalisir kapal ikan asing yang melakukan illegal fishing di wilayah laut yurisdiksi nasional, kami dari HNSI mengharapkan Menteri Edhie Prabowo tetap menggencarkan pembrantasan illegal fishing dengan statement yang keras ‘Terhadap illegal fishing kami tidak ada kompromi! Kemudian meningkatkan kerjasama dengan TNI AL dan Bakamla untuk meningkatkan jumlah Hari Operasi kapal sekelas Fregat/Corvette di perairan laut rawan illegal fishing seperti Laut Natuna dan Laut Arafuru,” bebernya.

Baca Juga: Ketua HNSI: Sektor Perikanan 5 Tahun Terakhir tidak ada yang Dibanggakan

Masih kata Yussuf, kapal ikan Indonesia yang menangkap ikan di ZEE juga hendaknya dikawal oleh kapal-kapal Patroli TNI AL dan Bakamla. Hal itu sebagaimana implementasi amanat konstitusi UUD 1945 bahwa Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

“Sehingga tdk ada lagi kapal ikan Indonesia diusir oleh kapal Coast Guard asing di wilayahnya sendiri,” tegasnya.

Pengoptimalan Kapal Nelayan

Sambungnya, Menteri KP juga harus mendorong koperasi nelayan dan pengusaha perikanan untuk membangun kapal-kpaal ikan besar di atas 150 GT untuk menangkap ikan di ZEE dan Laut Lepas (high seas). Hal itu Disesuaikan dengan WPP (Wilayah Pengelolaan Periakanan) yang potensi perikanannya belum over exploited.

 “Dengan demikian dapat dicapai beberapa keuntungan yaitu dengan kapal yang lebih besar, hasil tangkapan akan lebih besar, sehingga pendapatan nelayan/ABK akan lebih meningkat,” imbuhnya.

Tak hanya itu, dalam aspek penegakan kedaulatan dan keamanan di laut, kapal-kapal besar milik nelayan Indonesia berfungsi sebagai mitra TNI AL dan Bakamla dalam menghalau kapal ikan asing illegal masuk di perairan Indonesia.

“Kapal ikan tersebut akan menjadi mata telinga aparat penegakan hukum di laut bila melihat adanya illegal fishing dari kapal-kapal ikan asing. Sehingga aparat dapat dengan mudah untuk menangkapnya,” ucap Yussuf.

“Kapal-kapal nelayan di ZEEI menjadi garda terdepan dalam membantu penegakan kedaulatan dan pertahanan negara di laut. Itu sebagai bagian integral dari Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) di laut,” pungkasnya. (Tyo)