Nelayan Berharap Edhy Prabowo Jangan Di-‘Reshuffle’

0
136
Menteri KP Edhy Prabowo.

Jakarta (Samudranesia) – Dengung reshuffle kabinet terus menggelinding di publik usai Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengevaluasi para pembantunya dalam menangani pandemi Covid-19. Alhasil, sejumlah kementerian menjadi sorotan media massa saat ini.

Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dinakhodai Edhy Prabowo turut yang menjadi sorotan. Pasalnya, dalam rilis yang dikeluarkan lembaga Arus Survei Indonesia (ASI) mengenai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja menteri, kader Gerindra ini menempati posisi buncit.

Belum lagi cibiran demi cibiran di jagad media sosial terus bergelombang menghantam kebijakan Edhy Prabowo. Mulai dari membuka ekspor benih lobster, cantrang hingga pemberian kapal hibah hasil tangkapan illegal fishing kepada nelayan.

Kendati demikian, sejumlah kelompok nelayan merasa puas dengan kinerja Edhy selama ini khususnya dalam memperbaiki hubungan dengan nelayan sebagaimana diinstruksikan oleh Presiden Jokowi.

Ketua Front Nelayan Indonesia (FNI) Rusdianto Samawa menilai bahwa sikap Edhy jauh berbeda dengan menteri sebelumnya, terutama dalam mendengar dan menyerap aspirasi dari nelayan.

“Edhy Prabowo telah berhasil menjembatani komunikasi dengan nelayan dan pengusaha perikanan, artinya perintah Jokowi telah dipenuhi dengan kerja nyata dan nelayan bisa melaut,” ungkap Rusdianto kepada Samudranesia, Rabu (1/7).

Rusdianto menyebut jika presiden perlu melakukan reshuffle kabinet, tentu bukan Menteri Kelautan dan Perikanan yang di-reshuffle.

“Saya berharap Pak Edhy tidak di-reshuffle, jika ingin reshuffle lebih ke menteri yang mengurusi bidang perekonomian dan Kesehatan,” tegasnya.

Baca Juga:

Susi Diminta Hargai dan Apresiasi Terobosan Edhy

Raker dengan Komisi IV DPR, Menteri Edhy Sebut Revisi Permen sudah Tahap Finalisasi

Edhy Prabowo Pastikan ABK Dapatkan Upah Layak

Di tempat terpiasah, Ketua Ikatan Pemuda Maritim Indonesia (IPMI) M. Fitrah juga mengungkapkan bahwa Edhy Prabowo telah melaksanakan secara baik dan terstruktur semua arahan presiden.

“Presiden Joko Widodo berpesan ‘Pak Menteri bangun hubungan yang baik dengan nelayan dan pengusaha perikanan ya’. Kalimat Presiden Jokowi itu pertanda penilaiannya terhadap menterinya bahwa selama Susi Pudjiastuti menjadi Menteri KKP tak ada komunikasi dua arah bersama nelayan dan pengusaha untuk menciptakan sustainability maupun proses dialog. Itu tidak ada,” ucap Fitrah.

Edhy Prabowo langsung mengerjakan kepercayaan Presiden Jokowi itu dengan turun ke Muara Baru, Palembang, Bandung, Lombok NTB, Banten, Kepulauan Riau, Batam, Sulawesi Utara dan Makassar serta daerah-daerah lainnya.

Untuk memudahkan dialog, menteri Edhy membentuk Komisi Pemangku kepentingan dan Konsultasi Publik (KP2) yang diketuai oleh pakar komunikasi politik Effendi Gazali. Kehadiran KP2 ini cukup efektif dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang bersifat tendensius dengan nelayan.

Dalam menangani Covid-19, KKP saat ini juga dinilai cukup cekatan dalam mengantisipasi penyebaran pandemi itu. Mulai dari Gerakan Nasi Ikan yang juga bermanfaat dalam menyerap ikan nelayan dan pembudidaya, gerakan itu mampu menambah imun tubuh masyarakat.

“Edhy Prabowo juga melakukan ekspor ikan ke beberapa negara di tengah pandemi ini. Selain itu juga mempersiapkan proses hibah kapal kepada nelayan, rumah sakit, pemerintah daerah, klinik terapung dan lainnya. Tentu tujuannya untuk kemanusiaan termasuk dalam menangani pandemi ini,” jelasnya. (Tyo)