Mungkinkah Indonesia Mengambil Pungutan dari Kapal Asing yang Lewat Choke Points?

0
347
Foto Ilustrasi: Pelayaran di Selat Sunda.

Oleh: Dedi Gunawan Widyatmoko, SE., MMPol.*

Beberapa bulan belakangan ini, viral contents di YouTube yang berisi tentang kajian strategis “bernegara” berkaitan dengan pemanfaatan posisi strategis Indonesia. Dalam video itu, salah seorang pembicara mewacanakan beberapa ide yang (sepertinya) luar biasa. Salah satu ide yang mendapat banyak sambutan (hangat) adalah ide tentang mengambil pungutan dari setiap kapal yang lewat di beberapa choke point (selat-selat sempit yang digunakan sebagai jalur pelayaran internasional) Indonesia seperti Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok dan Selat Makassar.

Beberapa akademisi lalu meresponnya dengan membuat jawaban yang berargumen “mematahkan” pendapat dari pembicara fenomenal tersebut. Masyarakat yang tertarik mengikuti topik ini seakan terbelah. Banyak orang yang terus mengagumi dan membenarkan versi pembicara fenomenal dan tidak sedikit pula yang membenarkan versi beberapa akademisi.

Tulisan ini mencoba untuk menjelaskan persoalan ini supaya lebih gamblang dan tidak muncul adanya “salah kaprah”.

Semua akademisi yang “menyalahkan” pembicara fenomenal tersebut rata-rata mengutip pasal-pasal dalam Konvensi Hukum Laut Internasional atau lebih dikenal dengan UNCLOS 1982. Sedangkan pembicara fenomenal dan pengikutnya lebih menggunakan pendekatan kepentingan nasional. Dua macam pendekatan dalam menyikapi sesuatu yang rasanya perlu dijembatani. Untuk menjembatani dua pendekatan tersebut, penulis mencoba untuk membahas permasalahan ini dari kajian Hubungan Internasional dan juga Hukum Laut Internasional.

Hubungan Internasional (HI)

Apabila kita belajar teori HI, ada 3 macam teori dasar yaitu Realisme, Idealisme/Liberalisme, dan Konstruktivisme. Ketiga macam teori ini tentu saja berbeda dan masing-masing berargumen dengan pemahaman-pemahaman dan pendekatan-pendekatan yang berbeda.

Pengikut Realisme percaya bahwa negara adalah aktor utama dalam HI dan tidak ada otoritas terpusat dalam sistem internasional. Mereka juga percaya bahwa politik internasional adalah perebutan kekuasaan yang didorong oleh kepentingan masing-masing negara. Oleh sebab itu, mereka percaya bahwa sebuah negara tidak bisa bergantung dengan bantuan negara lain. Paham ini sangat menganjurkan bahwa negara harus kuat untuk mampu memenangkan persaingan dan pertempuran.

Sementara pengikut Idealisme/Liberalisme lebih menekankan bahwa antar negara di dunia ini saling membutuhkan dan perlu untuk bekerjasama. Dengan bekerjasama, antar negara bisa mencapai kemakmuran secara bersama-sama. Kerjasama antar negara ini akan menjadi dasar dari sistem internasional. Para pengikut Idealisme/Liberalisme percaya bahwa dengan hukum internasional dan proses demokratis yang damai, maka konflik dan perang akan sedikit bahkan tidak ada.

Teori Konstruktivisme pun berbeda dengan 2 teori di atas. Para pengikut Konstruktivisme percaya bahwa sistem internasional dibangun oleh ide-ide yang disepakati bersama untuk kepentingan bersama. Oleh sebab itu, para pengikut konstruktivisme percaya bahwa perlu untuk mengkampanyekan ide-ide yang bagus untuk kebaikan kehidupan seluruh umat manusia. Contoh pelaksanaan dari konsep konstruktivisme adalah kampanye tentang perubahan iklim, blue economy (ekplorasi dan ekploitasi laut ramah lingkungan) dan sustainable development (pembangunan berkelanjutan) dll.

Berdasarkan ketiga teori tersebut di atas, mungkin pembaca sudah bisa membedakan apa preferensi masing-masing antara Si Pembicara fenomenal dan juga para akademisi tersebut. Si Pembicara tersebut jelas mengikuti teori realisme. Sedangkan para akademisi tersebut mengikuti aliran idealisme/liberalisme. Dan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, tentu perlu untuk membahas aturan-aturan internasional berkaitan dengan hal ini.

Hukum Laut Internasional (HLI)

Apabila kita berbicara tentang HLI, tentu kita akan merujuk pada UNCLOS 1982. Aturan-aturan dalam UNCLOS 1982 ini merupakan hasil dari konferensi ke-3 PBB tentang HLI. Konferensi tersebut dilaksanakan dalam waktu yang cukup panjang yaitu mulai tahun 1973-1982. Dari panjangnya durasi konferensi yaitu 9 tahun tersebut, tentu kita bisa menyimpulkan bahwa konferensi tersebut membahas sesuatu yang sangat besar/luas, penting dan rumit.

Setelah ditandatangani oleh negara-negara peserta pada tahun 1982, tidak serta merta UNCLOS 1982 tersebut berlaku. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Setelah diratifikasi oleh 60 negara akhirnya UNCLOS 1982 ini memenuhi syarat untuk berlaku mulai tahun 1994.

Indonesia adalah negara pionir dalam terwujudnya UNCLOS 1982 ini. Kepentingan Indonesia adalah supaya konsep negara kepulauan sebagaimana Deklarasi Djuanda 1957 bisa diterima oleh dunia internasional. Indonesia menginginkan bahwa garis pangkal (baselines) penentuan rezim laut untuk negara kepulauan seperti Indonesia diambil dari titik-titik terluar pulau-pulau terluar sehingga laut diantara pulau-pulau bukan sebagai pemisah antar pulau akan tetapi sebagai bagian dari kesatuan wilayah negara.

Pertanyaan berikutnya adalah apakah kepentingan Indonesia terakomodasi semua dalam UNCLOS 1982? Tentu saja tidak.

Konvensi UNCLOS 1982 adalah sebuah kesepakatan yang merupakan kompromi dari kepentingan-kepentingan negara-negara peserta. Dalam proses kompromi, tentu saja ada proses take and give. Ada kepentingan-kepentingan Indonesia yang diakomodasi dalam UNCLOS 1982 tetapi ada juga yang (mungkin) kurang sesuai dengan aspirasi mayoritas masyarakat Indonesia. Hal inilah yang kemudian menjadi debat yang berkelanjutan dalam menyikapi UNCLOS 1982.

Keinginan untuk menjadikan selat antar pulau di Indonesia bukan sebagai pemisah diakomadasi dalam UNCLOS 1982. Penentuan garis pangkal negara kepulauan sesuai keinginan Indonesia ditarik dari titik-titik terluar pulau-pulau terluar. Dari garis pangkal inilah sejauh mana Laut Teritorial, Zona Tambahan, ZEE, Landas Kontinen, dan Landas Kontinen Tambahan diukur. Sehingga semenjak berlakunya UNCLOS 1982 pada tahun 1994 tersebut, pengakuan internasional atas wilayah laut negara RI bertambah luas secara signifikan.

Akan tetapi, berbeda dengan negara yang bukan negara kepulauan, tidak semua perairan di dalam garis pangkal di negara kepulauan dikategorikan sebagai Perairan Pedalaman (Internal Waters). Pengaturan Perairan Pedalaman bagi Indonesia sebagai negara kepulauan diatur tersendiri dengan ketentuan-ketentuan khusus. Hal ini penting karena di dalam Perairan Pedalaman, kapal-kapal negara lain tidak boleh masuk tanpa mendapatkan izin terlebih dahulu dari negara pantai.

Oleh sebab itu, berdasarkan UNCLOS 1982, kapal-kapal negara lain baik militer maupun sipil tidak wajib untuk meminta izin terlebih dahulu kepada Indonesia apabila memasuki Perairan Kepulauan (archipelagic waters) walaupun Perairan Kepulauan berada di dalam garis pangkal. Kapal-kapal negara lain wajib mendapatkan izin dari Indonesia sebelumnya hanya apabila kapal-kapal asing tersebut hendak memasuki Perairan Pedalaman Indonesia.

Dengan kata lain, kapal-kapal negara lain mempunyai hak untuk melintas di Perairan Kepulauan dan Laut Teritorial Indonesia dengan catatan tetap mematuhi aturan-aturan sesuai UNCLOS 1982. Aturan-aturan tersebut di antaranya lintas harus terus menerus; tidak lego jangkar kecuali force majeure (keadaan terpaksa); tidak menangkap ikan; tidak mencemari lingkungan; tidak melanggar aturan kepabeanan, fiskal, imigrasi dan sanitasi; dan beberapa aturan lain.

Secara lebih detail, ada beberapa macam hak lintas yang dimiliki kapal-kapal baik sipil atau militer menurut UNCLOS 1982. Sesuai tingkat kebebasanya dari yang paling longgar bisa diurutkan sebagai berikut: Lintas Bebas di Laut Bebas dan ZEE; Lintas Transit di selat-selat yang digunakan sebagai jalur pelayaran internasional; Lintas Alur Laut Kepulauan di jalur-jalur Alur Laut Kepulauan yang sudah diadopsi International Maritime Organization (IMO); dan Lintas Damai di Laut Teritorial.

Kembali ke bahasan tentang ide mengutip pungutan di Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Makassar dan Selat Lombok untuk kepentingan ekonomi Indonesia, apakah itu mungkin?

Setelah membaca penjelasan tentang macam-macam hak lintas berdasarkan UNCLOS 1982 di atas, saya kira pembaca sudah bisa menentukan jawabanya.

Selat Malaka adalah selat yang dikategorikan sebagai selat yang digunakan sebagai pelayaran internasional. Selat ini berada di wilayah laut Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Dengan demikian, berdasarkan UNCLOS 1982, kapal-kapal mempunyai hak lintas transit di Selat Malaka tanpa perlu izin terlebih dahulu apalagi membayar.

Untuk Selat Sunda, Selat Makassar, dan Selat Lombok, ketiganya masuk dalam Perairan Kepulauan Indonesia. Hak kapal-kapal di perairan tersebut ada 2 macam yaitu Hak Lintas Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) dan Hak Lintas Damai. Pemerintah Indonesia sudah mengajukan ke IMO 3 ALKI pada tahun 1996 dan diadopsi dengan catatan partial designation (penentuan untuk sebagian) oleh IMO pada tahun 1998.

Kapal-kapal berhak melaksanakan Lintas ALKI dengan tidak menyimpang 25 Nm dari dua sisi axis ALKI. Di luar koridor Alur Lintas ALKI tersebut, kapal-kapal memiliki hak Lintas Damai dengan ketentuan yang lebih ketat dari Lintas ALKI. Dengan demikian kapal-kapal negara lain tidak wajib mendapatkan izin terlebih dahulu dan membayar sebelum lewat ketiga selat tersebut apabila mereka tidak dalam rangka memasuki Perairan Pedalaman Indonesia.

Hal yang perlu dipastikan adalah bahwa mereka tidak mengganggu keamanan Indonesia dari laut. Untuk bisa menjamin mereka tidak menggangu, maka Indonesia perlu memperkuat kekuatan lautnya (sea power). Indonesia harus menjamin bahwa kapal-kapal negara lain mematuhi aturan-aturan sesuai hak lintas yang sedang mereka laksanakan di Perairan Indonesia.

Ada beberapa aturan sewaktu melaksanakan ketiga macam lintas tersebut yang berkaitan dengan keamanan negara pantai. Kapal Selam negara lain wajib melintas di permukaan selama Lintas Damai. Kapal sipil dan militer negara lain tidak boleh melakukan kegiatan survey dan spionase ketika menikmati hak lintas mereka. Dan untuk bisa menjamin negara-negara lain tidak melakukan hal-hal seperti tersebut, maka perlu adanya kekuatan laut yang memiliki alat deteksi, senjata dan kemampuan operasi yang memadai.

Kesimpulan

Ide tentang memungut kutipan dari kapal-kapal yang lewat Selat Malaka, Sunda, Makassar, dan Lombok tidak dibenarkan berdasarkan UNCLOS 1982 yang mana Indonesia sudah meratifikasi dan menjadi pionir dalam proses konferensinya. Ide tersebut mengikuti aliran realisme yang mana lebih mementingkan kepentingan nasional daripada kesepakatan-kesepakatan internasional. Apabila Indonesia memaksakan ide tersebut, maka Indonesia akan dimusuhi dan dikucilkan oleh komunitas internasional.

Apakah dengan dimusuhi komunitas internasional Indonesia akan mendapatkan keuntungan ekonomi? Tentu tidak.

Yang bisa Indonesia lakukan adalah terus memperkuat kekuatan lautnya (sea power) untuk bisa menjamin komunitas pelayaran internasional tidak melakukan pelanggaran ketika menikmati hak-hak lintas sesuai UNCLOS 1982. Dengan begitu kepentingan nasional Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia bisa dipertahankan dan ditegakkan dengan tetap menjadi bagian dari komunitas internasional yang secara bersama-sama menginginkan perdamaian dan kemakmuran. Hal tersebut tentu sangat sesuai dengan amanat konstitusi seperti tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Jalesveva Jayamahe.

*Penulis adalah praktisi dan peneliti kebijakan maritim. Saat ini tinggal di Singapura.