Menyorot Akar Konflik Ruang Laut Melalui Perencanaan dan Pengawasan

0
148
Ilustrasi Foto: Istimewa

Jakarta (Samudranesia) – Konflik yang terjadi terkait masalah pembangunan pesisir dan rencana zonasi ruang laut yang berkepanjangan menjadi sorotan banyak kalangan. Rencana zonasi yang berkeadilan beserta implementasinya di lapangan disebut-sebut sebagai sumber permasalahan utama.

Terkait itu, Direktur Perencanaan Ruang Laut Direktorat Jenderal Perencanaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (PRL-KKP) Ir Suharyanto Msc mengupas lebih dalam sumber utama terjadinya konflik tersebut. Dia membantah bahwa rencana zonasi menjadi penyebab utama terus terjadinya konflik masyarakat pesisir.

“Laut milik bersama, siapapun dapat memanfaatkan laut. Memang ada ancaman yang kuat selalu menang dan yang lemah tersisihkan. Ini dapat terjadi di ruang laut, jelaslah ada hukum alam yang kuat selalu menang dan yang lemah tersisihkan baik secara langsung maupun tidak langsung,” ungkap Suharyanto dalam webinar bertajuk ‘Merencanakan Pembangunan Pesisir yang Berkeadilan’ yang diselenggarakan Samudranesia, Rabu (14/10).

Dia menambahkan bahwa kerugian risiko masih sulit untuk diproses hukum karena belum ada kepastian hukum peruntukan ruang laut. “Inilah yang kemudian diatur dalam perencanaan. Dalam UU No 27/2007 dan UU No.32/2004, intinya sama pada proses pengelolaan ruang laut memerlukan rencana zonasi dengan ketentuan daerah dalam hal ini oleh provinsi,” ujarnya.

Suharyanto menjelaskan dalam rencana zonasi tersebut berisikan pemanfaatan khususnya untuk kepentingan masyarakat pesisir. Dia menegaskan bahwa acuan itu sudah jelas dan bisa menilai tepat atau tidak tepatnya implementasi di lapangan.

“Akan tetapi namanya juga kegiatan (di pesisir dan laut) yang cukup banyak, penerapannya di lapangan itu berbeda. Ada izin-izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. Jadi antara izin dan arah rencana tidak match, makannya dalam siklus itu harus diawasi,” bebernya.

Dalam setiap regulasi zonasi ruang, sambung dia, terdapat perencanaan, pengendalian hingga pengawasan yang semuanya merupakan satu siklus. Jadi menurutnya, ketika terjadi suatu kasus konflik ruang laut, bisa jadi permasalahannya ada di pengendalian dan pengawasan.

“Mungkin masalahnya bukan di perencanaan, tapi di pengawasan. Misalnya seperti kasus masyarakat di Pulau Pari, banyak yang mengadu ke KKP padahal kita hanya membina. Seharusnya ke Pak Anies dulu lah,” imbuh dia.

Dia berharap semua pihak bisa bijaksana dalam menilai suatu kasus terkait konflik ruang laut, seperti yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia belakangan ini.

Sementara itu, Dosen IPDN, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Dr Halilul Khairi yang juga bertindak sebagai salah satu narasumber dalam webinar itu menyebut sudah seharusnya konflik-konflik yang terjadi dikembalikan lagi kepada konstitusi.

“Konstitusi kita itu semangatnya sudah otonomi luas, sehingga otonomi itu bukan di level UU. Kalau dulu ada UU pokok, sekarang setelah reformasi UU semuanya sejajar, jadi benturannya banyak, akhirnya banyak regulasi kita yang overlapp,” ucap Halilul.

Contoh yang paling nyata, lanjutnya ialah di masa setelah Reformasi, semua UU yang mengurus sektor juga membagi lagi kewenangan daerah. Akibatnya banyak kewenangan yang sebelumnya diatur oleh daerah akhirnya dikembalikan lagi ke pusat.

“Jadi daerah otonom itu tidak ada lagi kalau tidak ada kewenangan otonomnya. Otonomi itu ibarat tubuh dan kewenangan itu ibarat jantungnya, jika kewenangan tidak ada, ini otonomi tidak hidup,” tegasnya.

Di sektor kelautan, dia mencontohkan kewenangan Pemerintah Pusat berdasarkan UU No.23/2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah pengelolaan ruang laut di atas 12 mil dan strategis nasional, pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut di atas 12 mil, pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di atas 12 mil, strategis nasional dan ruang laut tertentu dan penyelenggaraan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan

Kemudian, jika Pemerintah Pusat menetapkan suatu kawasan sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN), maka Pemerintah Pusat bertaanggung jawab melakukan pengelolaan kawasan tersebut.

“Jika pemerintah pusat tidak mampu melakukan pengelolaan sendiri suatu kawasan, Pemerintah Pusat dapat mendorong untuk menjadi Kawasan Strategis Provinsi saja. Pemerintah Pusat dapat juga meminta Provinsi untuk melaksanakan kewenangan pusat dalam pengelolaan kawasan KSN melalui tugas pembantuan dan menetapkan KSN pada spot-spot yang terbatas saja, ini seperti yang terjadi Nusa Penida, Bali,” jelas Halilul.

Sedangkan Direktur Eksekutif Pusat Pengkajian Maritim untuk Kemanusiaan, Abdul Halim, memandang bahwa konflik laut tidak lepas dari karakteristik masyarakat pesisir yang terbagi ke dalam beberapa profesi yakni nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam.

“Dengan memiliki karakteristik positif masyaakat pesisir bukanlah the poorest of the poor. Kalaupun itu terjadi karena negara absen dan berlaku sistem survival of the fittest. Masyarakat pesisir juga mengalami ketidakpastian produksi dan inilah yang akhirnya membuat terjadinya marjinalisasi secara sosial dan politik,” kata Halim biasa disapa.

Dia mengungkapkan semangat pemerintah di dalam UU No.27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah untuk melindungi masyarkat pesisir dan pulau-pulau kecil. Namun dalam praktiknya terdapat semangat privatisasi pengelolaan dan pemanfaatan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil kepada usaha perseorangan dan swasta.

“Hal ini justru menghadirkan ketidakpastian hukum dan bertolak belakang dengan UUD 1945, akhirnya ini dibatalkan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 tahun 2010,” terang dia.

Menurut Halim, putusan itu mengandung arti bahwa sebesar-besar kemakmuran rakyat-lah yang menjadi ukuran utama bagi negara dalam menentukan pengurusan, pengaturan atau pengelolaan atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Kemudian pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil harus dilakukan dengan pendekatan terpadu (Integrated Coastal Zone Management), yang meliputi antara lain sektor perikanan, perhubungan, pariwisata, lingkungan, dan lain-lain.

“Pasca Putusan MK itu, pemerintah dan DPR mengeluarkan UU No.1/2014 tentang PWP3K yang isinya Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pemberian izin lokasi dan izin pengelolaan kepada masyarakat lokal dan masyarakat tradisional, tapi ada juga pasal ajaib dalam pembahasan di DPR soal adanya investasi asing,” tuturnya.

Sehingga, lanjut Halim, perjalanan UU tersebut dalam Perda  Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), masyarakat pesisir kerap tidak terwakili dalam proses penyusunannya.

“Akhirnya ini menimbulkan legalisasi dan komersialisasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang kemudian menyembabkan adanya eksklusi di masyarakat pesisir,” tandasnya.

Pembicara terakhir dalam webinar tersebut adalah Direktur Eksekutif Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia (Aspeksindo) Dr Andi Fajar Asti yang menyatakan bahwa kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam mengelola laut dan pesisir harus diperbesar.

“Kemiskinan masyarakat pesisir itu berawal dari political will Pemerintah Pusat melalui Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. Jadi provinsi itu hanya mengoordinasikan saja, tidak mungkin lah dia turun sampai ke pesisir,” ujar Fajar biasa disapa.

Maka dari itu, Aspeksindo memperjuangkan agar kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota ditingkatkan. Hal itu pun merupakan keluhan dari seluruh anggota Aspeksindo.

“Ketika ada masalah dengan nelayan yang disuruh bertanggung jawab adalah bupati atau wali kota dan dinas-dinas (kabupaten). Dinas yang dapat batunya,” tandas Fajar.

Webinar itu dimoderatori oleh Pemimpin Redaksi Samudranesia Wiko Raharjo. Segala masukan dalam webinar telah ditampung dan selanjutnya menjadi rekomendasi dari pengambilan kebijakan untuk pembangunan masyarakat pesisir ke depannya. (Tyo)