Menyambut Kapal Hibah untuk Nelayan, Ini Mekanismenya

0
100

Jakarta (Samudranesia) – Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo berkomitmen akan memberikan kapal hasil tangkapan Satgas 115 kepada nelayan dan untk bahan belajar anak-anak sekolah perikanan. Menurutnya hal itu lebih bermanfaat ketimbang ditenggelamkan.

“Ada cara baru untuk bisa memberantas illegal fishing yang kerap dilakukan para mafia laut, yakni menyita kapalnya dan digunakan untuk kepentingan umum. Lebih baik kapal-kapal yang ditahan tersebut bukan ditenggelamkan tetapi dihibahkan ke nelayan. Kapal asing dan eks asing yang bersalah tersebut baiknya dihibahkan ke nelayan yang memang selama ini masih kerap sulit mendapatkan akses kapal,” ujar Edhy beberapa waktu lalu.

Komitmen Edhy itu mendapat sambutan yang positif dari nelayan. Paalnya, kebijakan ini sangat bertolak belakang dengan kebijakan menteri sebelumnya.

Ketua Front Nelayan Indonesia (FNI) Rusdianto Samawa menyatakan bahwa kapal yang akan dihibahkan oleh KKP sejumlah 72 kapal itu sudah dinyatakan inkrah atau berkekuatan hukum tetap oleh pengadilan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 45 kapal dalam kondisi baik, 6 kapal harus dimusnahkan, dan sisanya dalam kondisi kurang baik.

Langkah hibah tersebut, bukanlah keputusan Edhy Prabowo sendiri, namun bersama kementerian lainnya seperti Kemenko Maritim, KKP, satgas 115, Bakamla, TNI AL, Kepolisian, Kejaksaan Agung dan Kemenkeu itu sendiri. Selain itu, pemerintah juga pertimbangkan penerima kapal hibah tersebut mulai dari nelayan, koperasi, pemerintah daerah, hingga kampus untuk kebutuhan pelatihan akademisi.

“Opsi hibah sudah jelas berdasarkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan di pemerintahan Joko Widodo. Bukan keputusan Menteri KP Edhy Prabowo sendiri. Melainkan secara kolektif antar kementerian dan lembaga,” ucap Rusdianto kepada Samudranesia, Senin (29/6).

“Tentu kapal sitaan tersebut bisa dihibahkan kepada nelayan, pemerintah daerah, masyarakat pesisir, koperasi, hingga kampus. Namun, kajian lebih lanjut, perlu ada mekanisme terkait penerima hibah yang tepat,” tambahnya.

Rusdianto ingin meluruskan argumentasi yang liar di berbagai media, bahwa zaman Menteri Susi Pudjiastuti sudah menentukan mekanisme hibah yang kemudian diikuti oleh Menteri Edhy Prabowp. Ia menjelaskan metode yang ditempuh selama ini oleh KKP dalam proses memohon Barang Milik Negara (BMN) untuk dihibahkan, yakni melalui permintaan kepada Kejaksaan Agung untuk kepentingan pemerintah.

KKP sendiri dengan alur-alur proses pemanfaatan kapal yang telah Inkracht, yakni melakukan Pertama: Kapal yang ditangkap oleh Satgas 115: terdiri dari TNI AL, Kejaksaan, Kepolisian dan Bakamla, lalu diserahkan kepada Penyidik. Kemudian dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri, lalu dibuatkan memori tuntutan. Setelah itu pelimpahan ke Pengadilan Negeri.

Kedua: Kemudian Hakim Pengadilan Negeri bersidang dan memutuskan perkara tersebut sebagai barang rampasan untuk negara yang sudah berkekuatan hukum tetap (Inkracht). Ketiga: Lalu, kapal rampasan yang sudah Inkracht itu diserahkan ke Kejaksaan RI untuk melaksanakan pasal 270 KUHAP.

Keempat, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memohon pemanfaatan kapal yang sudah inkracht ke Kejasaan RI. Lalu, Kejaksaan RI menyetujui dengan menerbitkan surat keputusan menetapkan JA PSP kapal yang telah inkracht kepada KKP.

Kelima, Permohonan PSP kepada KKP sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 03/PMK-06/2011. Setelah itu, Kementerian Keuangan menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang PSP kapal yang telah incracht untuk diserahkan kepada KKP.

Keenam, Kemudian KKP menentukan hibah dengan sistem: penyerahan langsung, dan/atau lelang kepada nelayan, kampus, masyarakat, pengusaha dan pemerintah sendiri.

Masih kata Rusdianto, keenam langkah tersebut, merupakan proses hibah dan/atau lelang yang harus dilakukan oleh KKP.

“Tentu, langkah untuk menghibahkan kapal-kapal yang sudah inkracht kepada nelayan sudah disetujui oleh Menteri Keuangan (Menkeu). Tetapi, akan lebih aman apabila memakai sistem hibah, maka Menteri KKP harus membuat Peraturan Menteri tentang Hibah agar ada dasar yang kuat untuk hibah. Apalagi sudah mendapat persetujuan dari Kementerian Keuangan sebagai penanggungjawab dan pengelola Barang Milik Negara (BMN),” pungkasnya. (Tyo)